Omastik, Fredi (2015) Eksistensi Dan Pelaksanaan Hak Ulayat Suku Tolaki Di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Perspektif Uupa Dan Peraturan Pelaksanaannya). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Negara Indonesia sebagai negara hukum, memiliki tantangan dalam upaya pembangunan hukum nasional, dan sejarah penjajahan yang dialami masyarakat Indonesia cukup dapat menjadi pelajaran akan pentingnya hukum nasional yang dapat mengakomodir kepentingan jenis masyarakat yang majemuk, khususnya hukum yang mengatur tentang agraria. Di dalam perkembanganya diberlakukan UUPA yang mengusung semangat menghapus hukum penjajahan dan dualisme hukum agraria, namun di dalam pelaksanaannya terdapat ketentuan Pasal 3 UUPA yang mengatur tentang keberadaan hak ulayat guna mengakomodir pelaksanaan Pasal 18B dan Pasal 28I (3) UUD 1945. Pengakuan hak ulayat didasarkan pada syarat eksistensi dan syarat pelaksanaan, guna memastikan pelaksanaan hak ulayat sesuai dan sejalan dengan kepentingan nasional dan Negara yang didasarkan pada persatuan bangsa, tidak terkecuali dengan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara. Sehingga dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah eksistensi hak ulayat Suku Tolaki dan pelaksanaannya di Desa Anggoro Kecamatan Abuki dan Desa Padangguni Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara? Apakah masyarakat hukum adat Suku Tolaki berhak atas hak ulayat ( wutano onapo ) yang dimilikinya? Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yang dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang didasarkan pada data dan sumber data yang valid. Berdasarkan hasil penelitian atas rumusan masalah tersebut diketahui bahwa terdapat hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki yang dibedakan atas peruntukan dan cara perolehan. Keberadan (eksistensi) hak ulayat yang berada di Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara diatur oleh sara ine wuta (hukum adat pertanahan) yang diawasi oleh toouno motuo dan puutobu . Namun dalam perkembangannya terdapat perubahan sosial bagi masyarakat hukum adat Suku Tolaki, yang memiliki pengaruh baik langsung maupun tidak langsung kepada keberadaan dan pelaksanaan hak ulayat yang dimiliki olehnya. Perubahan sosial tersebut turut mempengaruhi pemberlakuan hukum adat pertanahan ( sara ine wuta ), sebagai salah satu unsur eksistensi hak ulayat sebagai salah satu syarat atas pengakuan hak ulayat, dan terdapat kepentingan Nasional dan Negara berupa program transmigrasi yang menyebabkan masyarakat hukum adat Suku Tolaki tidak berhak atas hak ulayat yang dimilikinya.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/340.5/OMA/e/2015/041505533 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law > 340.5 Legal systems |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Sugiantoro |
| Date Deposited: | 11 Sep 2015 10:10 |
| Last Modified: | 11 Sep 2015 10:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156116 |
Actions (login required)
 |
View Item |