Taus, Wilfridus (2014) Perencanaan Pembangunan Daerah Perbatasan (Studi di Daerah Perbatasan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)-Negara Republic De. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pembangunan Daerah perbatasan menjadi penting karena daerah perbatasan merupakan pintu gerbang serta cerminan NKRI secara keseluruhan. Untuk menegakkan pembangunan daerah perbatasan sedemikian itu dengan mengikuti perubahan paradigma yang menggabungkan proses perencanaan pembangunan dari atas (top down) dengan mempertimbangkan usulan dari bawah (bottom up), yang di sesuai dengan potensi dan kondisi daerah perbatasan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini ditemukan beberapa hal diantaranya; 1. Proses perencanaan didominasi oleh pendekatan top down serta pendekatan politik. Akibatnya, akses transportasi, komunikasi serta pelayanan kesehatan dan pendidikan masih menjadi permasalahan serius yang belum terselesaikan. 2. Dalam wilayah perencanaan, masih terdapat inkonsistensi antara apa yang dirumuskan dalam dokumen rencana pembangunan daerah, baik Renstra maupun RPJMD dengan kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang, seperti rencana kerja pemerintah (Renja dan RKPD). 3. Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan belum memberikan dampak positif yang signifikant kepada masyarakat di daerah perbatasan (lokasi prioritas) baik itu dampak ekonomi, infrastruktur, hukum dan keamanan, sosial budaya, kesehatan maupun pendidikan. Sebab, kondisi di daerah perbatasan masih tetap di temukan berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan aspek-aspek dimaksud sebagai dampaknya, masih ditemukan data kemiskinan di daerah perbatasn yang tinggi, sarana transportasi jalan juga belum menjangkau daerah-daerah perbatasan atau lokasi prioritas, serta sarana pendidikan masih belum dinikmati oleh masyarakat di daerah perbatasan. Selain itu, dengan kesamaan budaya antar kedua negara tersebut sehingga berdampak pada penyelundupan barang-barang sembako dari warga Indonesia ke warga negara Timor Leste serta pencurian ternak. Hal ini terjadi karena bentuk penentuan garis perbatasan (garis demarkasi) yang belum tuntas sehingga, warga masyarakat dengan mudah melintasi jalan antar Negara (jalan pintas/ilegal) yang sulit diketahui oleh aparat keamanan. Sarana kesehatan bagi masyarakat di daerah perbatasan juga masih minim sebab dari data yang diperoleh ditemukan jumlah sarana dimaksud belum menjangkau daerah-daerah perbatasan. Terintegrasinya perencanaan pada tahap musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) serta keterlibatan Non Governmental Organitation (NGO) merupakan faktor pendukungnya. 4. Dokumen perencanaan pembangunan yang belum lengkap serta tidak optimalnya penggunaan anggaran pembangunan menjadi faktor penghambat dalam perencanaan pembangunan daerah perbatasan. 5. Terjadinya inkonsistensi perencanaan pembangunan di tingkat bawah dengan perencanaan pembangunan di tingkat daerah (forum SKPD). 6.
English Abstract
The development of border region becomes so important because the border region is the gate for The Unitary State of Indonesia Republic. Border region development can be enforced by following the paradigm when top-down planning and bottom-up proposal are combined to create local potentials and conditions of border region. Research method is qualitative descriptive. Result of research indicates that: 1. The planning is dominated by top-down and political approach. As a consequence, transportation access, communication and health and education services are serious problems that need resolution. 2. In planning sector, there is an inconsistency between what is formulated by local development plan documents, Renstra and RPJMD, and the activities of the authorized institution, including government work plan (Renja and RKPD). 3. The planning and the implementation are not giving positive significant impact on the community in the border region (the priority location), either on economic, infrastructure, law and security, socio-culture, and health and education. The condition in the border region is still facing various issues. Poverty is still problematic in the border region. Road transportation structure cannot afford the border region and priority location. Educational structure is hardly enjoyed by the communities in border region. Cultural similarity between both countries may facilitate the smuggling of staples from Indonesian to Timor Leste peoples. Livestock stealing is also found. It may happen because demarcation line is not completely set. Peoples are easy to cross both countries through illegal shortcut which is always hidden from the officers. Health structure of communities in the border region is also minimal because the structures are not yet affording border region. The integration of the planning at Development Planning Assembly (Musrenbang) and Community Empowerment National Program (PNPM), and also Non Governmental Organization (NGO), is the key supporting actors. 4. Less complete development documents and less optimum development budgets may be the factors constraining the planning of border region development. 5. The inconsistency is found between the planning of lower-level development and local-level development (SKPD Forum). 6. It may be suggested that the development planning, including Renstra, Renja and RKPD, shall be synchronized but still referring to RPJMD. There must a consistency in the planning and the implementation of development which is characterized by bottom-up planning and top-down planning .
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/338.9/TAU/p/041407751 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 338 Production > 338.9 Economic development and growth |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 26 Jan 2015 11:53 |
| Last Modified: | 26 Jan 2015 11:53 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156099 |
Actions (login required)
 |
View Item |