Setiawan, DedhyWibowo (2014) Implementasi Rencana Pembangunan di Pulau-Pulau Kecil dalam Perspektif Good Governance (Studi pada Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil dalam Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilakukan atas dasar mengingat Indonesia berstatus sebagai negara kepulauan ( archipelago state ), maka pengelolaan pulau kecil merupakan isu strategis nasional yang sangat penting. Melalui rencana pembangunan di pulau-pulau kecil yang baik dan berbasis berkelanjutan ( eco-development ), diharapkan dapat diimplementasikan secara efektif, efisien dan akuntabel. Namun dengan adanya keterbatasan sumberdaya pendukung pembangunan yang dimiliki pemerintah maka perlu keterlibatan semua unsur aktor pembangunan secara terpadu. Sehingga optimalisasi pembangunan di pulau-pulau kecil dapat dilaksanakan, terwujudnya good governance serta tidak terulangnya pengalaman pahit di masa lalu terkait polemik pengelolaan pulau kecil dan pulau kecil terluar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah, menggambarkan dan menganalisis kesesuaian implementasi dengan rencana pembangunan di pulau-pulau kecil, kesesuaian dan peran stakeholders dalam proses implementasi atas rencana pembangunan, serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil dalam mensinkronkan implementasi atas rencana pembangunan di pulau-pulau kecil. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif. Sumber data berasal dari observasi, informan dan dokumen-dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif Miles and Huberman yaitu mereduksi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kesesuaian antara implementasi dengan rencana pembangunan di pulau-pulau kecil. Dimana melalui empat kegiatan utamanya yang bersumber dana dari APBN, Direktorat pendayagunaan Pulau-pulau Kecil menerapkan pembangunan berbasis keberlanjutan dengan menekankan adanya perilaku efisiensi, efektivitas, responbilitas serta akuntabilitas kinerja mencapai dan atau melebihi target yang telah ditentukan dalam dokumen rencana. Namun equity masih belum diterapkan sepenuhnya. Agar optimal, keterlibatan para aktor pembangunan (swasta, masyarakat dan pemda) dalam proses implementasi rencana pembangunan di pulau-pulau kecil sangat diperlukan oleh direktorat tersebut. Karena untuk menutupi keterbatasan sumberdaya yang dimilikinya. Faktor internal dan eksternal pendukung implementasi rencana pembangunan di pulau-pulau kecil yang dilaksanakan oleh direktorat ini yaitu : 1). Limpahan anggaran melalui kebijakan efisensi, relokasi anggaran dan APBN-P; 2). Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran; 3). Perencanaan; 4). Keterlibatan lingkungan (aktor pembangunan) Direkorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil; dan 5). Sistem pengawasan terhadap implementasi rencana pembangunan di pulau-pulau kecil. Sedangkan Faktor penghambatnya yaitu : 1). Konsistensi kebijakan; 2). Adanya revisi anggaran; 3). Kapasitas dan rendahnya motivasi kinerja aparatur; 4). Belum optimalnya dukungan pemerintah daerah terhadap program dan kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil; 5). Kepentingan golongan atau pemangku kepentingan di daerah; 6). Konsistensi pola kebijakan pemerintah daerah; dan 7). Kondisi alam.
English Abstract
The research was conducted on the basis of considering the status of the Indonesian as archipelagic state, then the management of small islands is a national strategic issue. Through the development plan of small islands are good and based on sustainable (eco-development), expected to be implemented in an effective, efficient and accountable. But with the limited resources of government-owned development support it needs the involvement of all elements of an integrated development actors. So that the optimization of development in small islands can be implemented, created good governance and not a repeat of the bitter experiences in the past related polemics of small islands and outermost small islands management. The purpose of this study is to describe and analyze the suitability of implementation with development planned in the small islands, suitability and role of stakeholders in the implementation process of the development plan, as well as supporting and inhibiting factors faced by the Directorate of Small Islands Empowerment into synchronizing between the implementation with development plan in small islands. The research method uses a qualitative approach, the descriptive type. Source of data derived from observation, informants and documents. The data analysis technique used is the analysis of an interactive model of Miles and Huberman, namely reducing the data, present the data and draw conclusions. The results showed that the compatibility between implementations with development plans in small islands. Where through four main activities sourced funds from the state budget, the Directorate utilization of Small Island-based construction implementing sustainability by emphasizing the behavior of efficiency, effectiveness, and accountability responbilitas achieve and or exceed the performance targets specified in the plan document. But equity is still not fully implemented. To be optimal, the involvement of development actors (private, public and government) in the process of implementation of development plan in the small islands is required by the directorate. Due to cover the limited resources owned. Internal and external factors supporting implementation of development plan in the small islands held by the directorate are: 1). Overwhelming budget through efficiency policies, relocation budget and state budget; 2). Efficiency and effectiveness on budget used; 3). planning; 4). Involvement environment (development actors) of Directorate of Small Islands Empowerment; and 5). System monitoring of the implementation of development plans in the small islands. Whereas the inhibiting factors, namely: 1). Consistency of policy; 2). Budget revisions; 3). Capacity and low performance motivation of the apparatus; 4). Not optimal local government support for the program and activities of the Directorate of Administrative Small Island; 5). The interest groups or stakeholders in the region; 6). The consistency of the pattern of local government policy; and 7). Natural conditions.
Item Type: | Thesis (Magister) |
---|---|
Identification Number: | TES/338.9/SET/i/041404451 |
Subjects: | 300 Social sciences > 338 Production > 338.9 Economic development and growth |
Divisions: | S2/S3 > Magister Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi |
Depositing User: | Endro Setyobudi |
Date Deposited: | 26 Aug 2014 13:26 |
Last Modified: | 26 Aug 2014 13:26 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156096 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |