Febriyandi, Didi (2015) Proses Perumusan Kebijakan Pemekaran Daerah (Studidi Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Latar belakang Penilitian adalah pentingnya mengetahui proses perumusan dan peranan aktor di daerah perbatasan sebatik Nunukan Kalimantan Utara dalam mengambil langkah-langkah pergulatan pengambilan kebijakan pemekaran daerah. Oleh karena itu sangat perlu kita melihat bagaimana proses tersebut dapat terjadi. Penulisan tesis dengan judul Proses Perumusan Kebijakan Pemekaran Daerah (Studi di Pulau Sebatik Kab. Nunukan Kalimantan Utara). Rumusan masalah dalam penilitian ini adalah : 1. Bagaimana paradigma pemekaran daerah Pulau Sebatik. 2. BagaimanaProses Perumusan Kebijakan (Perumusan masalah, Agenda kebijakan, Pemilihan Alternatif Kebijakan, Penetapan Kebijakan) Pemekaran Daerah Kota Sebatik menjadi daerah otonom baru di tingkatan local. 3. Sejauh mana peranan aktor daerah dalam melakukan Proses Perumusan Kebijakan Pemekaran Daerah Pulau Sebatik. Tujuan Penelitian Dari rumusan masalah dan latar belakang di atas, memiliki beberapa tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut: 1.Untuk mengetahui paradigma pemekaran daerah Pulau Sebatik. 2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan proses perumusan kebijakan ditingkatan local dalam pisau analisis proses kebijakan persiapan Pulau Perbatasan Sebatik sebagai daerah pemekaran baru.3. Untuk mengetahui peranan aktor tingkatan lokal yang mempunyai andil besar dalam proses perumusan kebijakan pemekaran Pulau Sebatik. Metode yang digunakan adalah dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan secara jelas dan mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh serta peneliti menyusun secara sistematis fenomena-fenomena hasil penelitian lalu mempresentasikan, menganalisis dan menjabarkan secara ilmiah Akan tetapi penulis juga berusaha menambahkan model analsis yang menggunakan paradigma sosial kontruksi. Hal tersebut terungkap bahwa presepsi khalayak terhadap realitas sosial tersebut di kontruksikan. yakni dengan menggabungkan antara kenyataan dan pengetahuan karena kualitas yang terdapat dalam peristiwa-peristiwa yang diakui memiliki keberadaan (Being) dan pengetahuan adalah kepastian bahwa perisitiwa tersebut nyata (real) dan memilik karteristik yang spesifik Hasil penilitian menunjukkan dalam proses panjang perumusan kebijakan yang berlangsung Tim Wahana Pemekaran Sebatik selaku salah satu kunci yang mengawal dan memperjuangkan Pemekaran Sebatik kurang memperhatinkan desa-desa yang menjadi titik kunci keberlangsungan dan kesuksesan dalam pengawalan Pemekaran Daerah Pulau Sebatik untuk persiapan Sebatik Kota hal ini dapat dilihat banyak terjadi miss komunikasi ditingkatan desa pasca desa mengeluarkan keputusan kebijakan desa tersebut tidak tahu sudah sejauh mana pengawalan yang dilakukan oleh Tim Wahana Pemekaran. Akhir kisah panjang proses perumusan kebijakan pemekaran daerah Pulau Sebatik ditahun 2013-2015 sampai pada tahapan pusat yakni di DPR RI dan kabar terakhir pada tahun 2016 akhir akan disahkan menjadi kota sendiri sesuai dengan janji presiden jokowidodo dan menteri terkait. Sedangkan sebatik secara paradigma pemekaran daerah merupakan daerah yang khusus tidak elok ketika Pulau Sebatik disamakan dengan daerah-daerah lainnya dimana punya peluang dan hak yang sama untuk dimekarkan secara peraturan hukum yang berlaku tetapi sebatik mampu membuktikan bahwa kekhususan adalah bagian utama untuk dimekarkan sebagai Kota Sendiri karena sebatik adalah tapal batas yang berbatasan langsung secara geografis dengan negara Malaysia baik daratan maupun lautannya ada tiga kondisi kekhususan tersebut yakni pertama, kondisi keamanan dan pertahanan.kedua, kondisi perekonomia.ketiga, kondisi administrasi pelayanan. Keempat, memutuskan dominasi ringgit terhadap rupiah. Sedangkan di dalam alur skema proses perumusan kebijakan perjalanan cukup panjang yang telah dilewati dan tidak terbilang mudah berawal dari isu sampai pada tahapan keputusan-keputusan pemerintah daerah yang memutuskan pemekaran daerah Sebatik walau dasar tersebut didasarkan jika ditarik benang merahnya melalui analisis proses ada kemungkinan hal demikian muncul dari momentum pilkada sehingga aktor daerah (Bupati) berusaha mengawal sampai pada tingkatan pusat karena dorongan dari janji kesepakatan dengan Tim wahana Pemekaran (HMS) yang secara administratif prosedural mewadahi kepentingan pemekaran daerah Pulau Sebatik
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/338.9/FEB/p/2016/041611303 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 338 Production > 338.9 Economic development and growth |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 04 Apr 2017 09:43 |
| Last Modified: | 04 Apr 2017 09:43 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156080 |
Actions (login required)
 |
View Item |