Pamungkas, YuliantoDanang (2013) Perencanaan Pembangunan Perikanan Dalam Rangka Mengatasi Konflik Sumber Daya (Studi tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan di Kabupaten Pasuruan). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dengan otonomi daerah maka setiap pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan memanfaatkan semua potensi daerah yang dimilikinya. Sumber daya kelautan sebagai salah bentuk potensi sumber daya alam di Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat memberikan sumbangan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Harapan tersebut akan terlaksana apabila dalam pemanfaatannya tidak menimbulkan konflik atau kerusuhan sosial, untuk itu diperlukan suatu perencanaan pengelolaan sumber daya kelautan yang dapat mengatasi potensi konflik sumber daya yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1) Peta konflik sumber daya kelautan di Kabupaten Pasuruan, (2) Proses perencanaan pengelolaan sumber daya kelautan dalam mengatasi konflik , serta (3) faktorfaktor pendukung dan penghambat perencanaan pengelolaan sumber daya kelautan dalam mengatasi konflik . Dari hasil pemetaan konflik para aktor konflik sumber daya kelautan di Kabupaten Pasuruana adalah nelayan Madura vs nelayan payang dari Pasuruan, nelayan mini trawl vs nelayan bubu, gill net, trammel net dan jaring ingsang hanyut, Satpolair Polres Pasuruan vs nelayan mini trawl, nelayan bagan tancap vs kapal niaga, nelayan ikan teri vs pedagang perantara/suplier, nelayan Dusun Kaligung vs nelayan Desa Kisik, nelayan bondet (bom ikan) vs nelayan semua jenis alat tangkap. Menurut dimensi arahnya konflik yang terjadi merupakan konflik vertikal dan horisontal, sedangkan menurut tipenya konflik yang terjadi adalah tipe konflik agraria, konflik orientasi lingkungan dan konflik kelas. Sumber utama konflik adalah perebutan sumber ekonomi yang dipicu oleh semakin berkurangnya sumber daya perikanan, semakin banyaknya jumlah nelayan, beragamnya alat tangkap yang beroperasi pada area atau jalur yang sama, masih banyak digunakannya alat tangkap terlarang, kurangnya tempat tambatan perahu dan sifat kepemilikan laut yang open acces. Sumber konflik lainnya adalah dominasi kekuasaan dan interaksi pemaknaan simbol yang berbeda. Proses perencanaan pengelolaan sumber daya kelautan sudah memenuhi kaidah prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah dan menggunakan dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan Renja SKPD. Perencanaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan top down - bottom up. Pendekatan teknokratik mulai dilaksanakan pada saat dilakukannya Forum SKPD, pada alur tahapan perencanaan sebelumnya pendekatan ini belum dilaksanakan. Mekanisme perencanaan dilakukan berjenjang mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten melalui musrenbang desa, musrenbang kecamatan, forum SKPD dan musrenbang kabupaten. Koordinasi antar instansi yang berwenang dalam pemanfaatan dan pengaturan sumber daya kelautan dilakukan dengan baik pada saat Forum SKPD dan memberikan ruang peran dari stakeholders yang sangat luas yang ditandai dengan banyaknya usulan rencana kegiatan yang disampaikan. Rencana kegiatan mengatasi konflik sumber daya kelautan dilakukan secara komprehensif yang terbagi dalam 3 (tiga) aspek sifat kegiatan yaitu pertama kegiatan yang bersifat pre-emptif (menangkal konflik) yaitu kegiatan yang berdimensi peningkatan kesejahteraan nelayan, peningkatan kualitas hidup nelayan serta pelestarian dan pemulihan lingkungan perairan laut. Kedua adalah kegiatan yang bersifat preventif (mencegah konflik) yaitu kegiatan yang secara langsung ditujukan untuk mencegah konflik. Ketiga adalah kegiatan bersifat kuratif (penghentian konflik) yang menjadi wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan adalah mediasi sengketa. Faktor – faktor pendukung dalam perencanaan pengeloaan sumber daya keluatan adalah kebijakan dalam RPJPD dan RJPMD Kabupaten Pasuruan yang memprioritaskan pembangunan di Wilayah Timur untuk mengejar ketertinggalan dari Wilayah Barat Pasuruan, adanya tingkat partisipasi yang tinggi dan koordinasi yang baik dari stakeholders yang terlibat dalam perencanaan, tumbuhnya kelompok-kelompok masyarakat maupun pioner lingkungan yang ikut berperan dalam pengawasan dan pelestarian sumber daya kelautan, adanya potensi pasar yang luas bagi produk hasil perikanan, adanya program kegiatan pemerintah pusat yang pelaksanaannya berlokasi di Pasuruan. Sedangkan yang menjadi faktor–faktor penghambat adalah kualitas SDM di bidang kelautan yang masih rendah, penurunan daya dukung lingkungan perairan, masih banyak digunakannya alat tangkap terlarang dan pelanggaran jalur penangkapan, keterbatasan dana, terbatasnya pegawai dan kurangnya keberanian dalam mengelola suatu proyek di Dinas Kelautan dan Perikanan Secara umum perencanaan pengelolaan sumber daya kelautan dalam mengatasi konflik di Kabupaten Pasuruan sudah berjalan secara komprehensif tetapi masih perlu adanya koordinasi semua sektor dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa-desa pesisir, perlu meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah yang memiliki batas laut dengan
English Abstract
With regional autonomy, each regional government was demanded to be able in improving its people`s prosperity by using all of its regional potentials. Marine resources as one of natural resources potential in Kabupaten Pasuruan was expected to be able to contribute in improvement of people prosperity. This expectation would realized if in its use didn`t cause conflict or social riots, therefore planning in marine resource management to cope with the existing resources conflict was in need. This study was aimed to describe and to analyze: (1) Conflict map in marine resources of Kabupaten Pasuruan, (2) Planning process of marine resources management in coping with the conflict, and (3) supporting and constraint factors in marine resources management planning to cope with the conflicts. From conflict mapping of actors, marine resources conflicts in Kabupaten Pasuruan were between Maduranese fishermen vs payang fishermen from Pasuruan, between mini trawl fishermen vs bubu, gill, net, trammel net, and jaring ingsang hanyut fishermen, between embedded fishermen vs commercial vessel, between Satpolair Polres Pasuruan vs mini trawl fishermen, between small fish fishermen vs distributor/supplier, between Dusun Kaligung fishermen vs Dusun Kisik fishermen, between bondet (fish bomb) fishermen vs all-other-type fishermen. According to its direction dimension, the existing conflicts were verticals and horizontals, while according to its type, these conflicts were agrarian conflict type, environmental orientation type, and class type. Main source of conflict was struggle to gain economic source triggered by smaller fishery resources, lots of fishermen, variety of fishing gear operated in the same area or route, the use of prohibited fishing gear, less spot to tethered the boat, and open access nature of sea ownership. Another source of conflict would be dominating power and interaction in differentiating meaning of symbols. Planning process of marine resource management has already fulfilled principles guideline in regional development planning and already use planning documents of RPJPD, RPJMD and Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan in establishment of Renja SKPD. This planning was done by using political, technocratic, partipative and top down – bottom up approaches. Technocratic approach was done during Forum SKPD, at prior planning stage, this approach was not yet conducted. It is staged from village/rural level until kabupaten/regency level through musrenbang desa, musrenbang kecamatan, forum SKPD and musrenbang kabupaten. Coordination between the authorized institution in use and arrangement of marine resources was done excellently during Forum SKPD and giving vast role of stakeholders and marked with lots of activities plans being presented. Activity plan to deal with marine resources conflicts was comprehensively done and divided into 3 (three) aspect of activities fature which is pre-emptive (denying conflict) consist of activities with dimension to improve fishermen`s prosperity, life quality improvement a nd conservation also recovery of sea marine environment. Second would be activities which is preventive in nature (to prevent conflict) that is activities directly formed to prevent conflict. Third would be curative activities (termination of conflict), for this kind of activities it is still in the authority of Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan which is dispute mediation. Supporting factors in planning of marine resources management are policies within RPJPD and RJPMD Kabupaten Pasuruan which prioritize development in East Region to offset development in West Region of Pasuruan, high participation level and good coordination from involved stakeholder in planning, the growth of community groups or environmental pioneer which is actively involved in monitoring and conserving marine resources, existence of vast market for fisheries products, existence of central government program to be executed in Pasuruan. While constraint factors would be low human resources quality in marine, reduction in marine environment support capacity, the use of lots prohibited fishing gear and infringement in fishing routes, financial shortage, employees shortage and lack of courage in managing a project within Dinas Kelautan and Perikanan (Marine and Fisheries Agency). In general, planning of marine resources management to cope with conflict at Kabupaten Pasuruan has been working comprehensively though there would still need coordination among sectors to improve human resources quality at coastal villages, the need to improve cooperation between regional government who own sea boundary with Kabupaten Pasuruan and the need of religious approach to reduce infringement concerning fishing gears and environmental preservation.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/338.3727/PAM/p/041400071 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 338 Production > 338.3 Other extractive industries |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 21 Apr 2014 12:30 |
| Last Modified: | 21 Apr 2014 12:30 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156000 |
Actions (login required)
 |
View Item |