Widodo, Hari (2014) Perencanaan Pembangunan Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat (Studi pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwangi). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perkembangan kegiatan pembangunan daerah di era otonomi daerah menunjukkan variasi yang dinamis dalam berbagai sektor pembangunan. Dinamika tersebut terlihat dari percepatan perubahan sosial yang terjadi berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Perbedaan tersebut sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya masing-masing daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya potensial lainnya. Demikian juga dengan kondisi pertanian di Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur (dan nasional). Sektor pertanian di Kabupaten Banyuwangi yang dikerjakan oleh 59,22% penduduk usia kerja hanya menyumbangkan 40,14% dalam kontribusi PDRB (BPS, 2011). Hal tersebut berkorelasi dengan kondisi ketersediaan pangan yang sangat mencukupi (pada tingkat kabupaten), tetapi belum menjamin kecukupan pada tingkat rumah tangga dan individu. Kenyataan tersebut ditunjukkan pada masih tingginya angka kemiskinan dan besarnya rumah tangga penerima bantuan raskin. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1) Mekanisme perencanaan distribusi dan akses pangan dalam pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, serta (2) Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam perencanaan distribusi dan akses pangan dalam upaya pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Banyuwangi. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif. Sumber data berasal dari informan, dokumen-dokumen, tempat dan peristiwa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif yaitu mereduksi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan. Teknik untuk menguji keabsahan data adalah triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan subsistem distribusi dan akses pangan yang merupakan bagian dalam pembangunan ketahanan pangan selain subsistem ketersediaan pangan masih belum mendapatkan porsi yang cukup dalam pembangunan ketahanan pangan di daerah. Perencanaan pembangunan ketahanan pangan di Banyuwangi adalah berdasarkan pendekatan campuran teknokratis, top-down/bottom-up dan partisipatif. Terdapat 3 (tiga) stakeholder utama dalam perencanaan distribusi dan akses pangan di Kabupaten Banyuwangi selaku domain dalam good governance, yaitu: Negara (pemerintah), dunia usaha/swasta (private), dan masyarakat (civil society). Faktor-faktor pendukung dalam perencanaan distribusi dan akses pangan adalah potensi sumberdaya alam yang berupa hasil dari produksi pertanian sebagai penyedia bahan pangan, tersedianya dana atau anggaran, terutama anggaran dari pusat (Kementerian Pertanian), dukungan SDM dari internal pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwangi selaku institusi yang langsung menangani ketahanan pangan di daerah, peran serta Gapoktan dan Kelompok Wanita yang dalam partisipasi aktif untuk terlibat dalam kegiatan, serta adanya hubungan yang baik dan tidak saling melemahkan antara dinas dengan swasta (pengusaha) dan masyarakat penerima manfaat. Sedangkan yang menjadi factor-faktor penghambat adalah Masih adanya keputusan yang bersifat politis dari pusat yang mempengaruhi dalam penentuan sasaran gapoktan dan kelompok wanita pelaksana kegiatan yang akan diimplementasikan, Keterbatasan jumlah SDM pada Kantor Ketahanan Pangan (utamanya faktor ketiadaan tenaga teknis penyuluh), keterbatasan modal untuk kegiatan distribusi pangan pada Gapoktan yang sudah mapan (dalam tahap) kemandirian untuk menampung hasil produksi petani, serta kurangnya koordinasi antara dinas teknis yang membidangi (Kantor Ketahanan Pangan) dengan tenaga pendamping kegiatan yang berada di lapangan karena perbedaan SKPD yang membawahi tenaga fungsional. Saran yang direkomendasikan adalah: Subsistem distribusi dan akses pangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan daerah di bidang ketahanan pangan perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Penekanan bentuk perhatian tersebut adalah berupa 2 (dua) hal. Yang pertama adalah lebih memperhatikan proses penganggaran pada kegiatan untuk kegiatan (a) Yang mempunyai kemampuan daya ungkit dalam pembangunan ekonomi daerah seperti pada kegiatan P-LDPM. Kegiatan P-LDPM yang sudah berjalan, sudah berfungsi sebagai sistem tunda jual. Pada saat proses produksi (panen) petani memiliki posisi tawar yang cukup dengan adanya dana operasional pada Gapoktan untuk kegiatan distribusi pangan. menstimulan untuk terbentuknya pengusaha-pengusaha baru sebagai pelaku ekonomi mikro dan kecil yang pada akhirnya bisa menggerakkan sektor ekonomi riil di masyarakat yang akan menyumbangkan PDRB dan pendapatan asli daerah; (b) Penanganan daerah rawan pangan dan KRPL, fungsi negara hadir sebagai perwujudan pelayanan terhadap masyarakat (miskin). Fungsi pelayanan di sini dirasa perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah karena ketahanan pangan merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah, juga sebagai indikator keberhasilan dari bupati/wakil bupati dalam menurunkan kemiskinan dan kelaparan sesuai target MDG`s berkurang sampai separuh sampai dengan tahun 2015. Sedangkan yang kedua adalah pada sisi organisasi, diperlukan kapasitas kelembagaan yang lebih besar dalam menangani pembangunan di bidang ketahanan pangan. Kapasitas SKPD ketahanan pangan di Banyuwangi yang hanya berbentuk kantor belum mempunyai tenaga teknis fungsional yang menangani kegiatan-kegiatan di lapangan.
English Abstract
The activities of regional development in the era of regional autonomy shows dynamic variations in different development sectors. The look of the acceleration dynamics of social change that occurs is different from one region to another. The differences are highly depend on the availability of resources of each area of natural resources, human resources and other potential resources. Likewise, the agricultural conditions in Banyuwangi as one of barns in East Java (and national). The agricultural sector in Banyuwangi is done by 59.22% of the working age population which is contributed only 40.14% in GDP contribution (BPS, 2011). This is correlated with the condition of the food supply is sufficient (at district level), but not yet ensure adequate at the level of households and individuals. The fact is pointed out to the high poverty rate and the amount of recipient households Raskin. This study aims to describe and analyze: (1) The mechanism of distribution planning and food access in the development of food security implemented by the Government of Banyuwangi district, and (2) The factors supporting and inhibiting in the planning and distribution of food access in resistance development efforts food in Banyuwangi. In this study, using a qualitative approach, the descriptive type. Source of data derived from the informant, documents, places and events. The data analysis technique used is an interactive model of analysis that reduce the data, present the data and draw conclusions. Techniques for testing the validity of the data is triangulation. The results showed that the distribution subsystem development and access to food is a part in the development of food security subsystem besides food availability is still not getting enough servings in the development of food security in the region. Food security development planning in Banyuwangi is based on a mixture of technocratic approach, top-down/bottom-up and participatory. There are three (3) major stakeholders in the planning and distribution of food access in Banyuwangi as the domain of good governance, namely: the State (government), business/private (private), and society (civil society) . Supporting factors of the planning and distribution of food access is the potential of natural resources in the form of agricultural production as a result of a provider of food, availability of funds or budget, mainly from the central budget (Ministry of Agriculture), internal HR support from the Office of Food Security Banyuwangi regency as institutions that directly address food security in the region, and group participation Gapoktan Women are in active participation to engage in activities, as well as a good relationship with each other and do not weaken the agency with private sector (employers) and beneficiaries. While the inhibiting factors is Still the political decisions that affect the center targeting women groups gapoktan and implementing activities that will be implemented, limited number of HR on Food Security Office (main factor of the lack of technical extension), capital constraints for food distribution activities in Gapoktan already established (in stages) independence to accommodate the production of farmers, as well as a lack of coordination between the technical office in charge (food Security Office) with assistants whose activities are in the field because of differences on education which oversees functional personnel. Suggestions are recommended: Subsystem distribution and access to food as an integral part in regional development in the areas of food security should receive greater attention from the Government of Banyuwangi. Emphasis form of attention is a two (2) terms. The first is to pay more attention to the budgeting process for activities (a) has the ability to leverage the regions economic development activities such as the P-LDPM. P-LDPM activities that are already running, it functions as a system delay selling. At the time of the production process (crop) farmers have sufficient bargaining position with operational funds on Gapoktan for food distribution activities. stimulated for the formation of new entrepreneurs as micro and small economic players, which in turn could drive the real economy in the public sector who will donate GDP and local revenues; (b) Handling of food insecurity and KRPL area, attend state functions as the embodiment of service to the community (poor). Service function here is necessary to get more attention from the local government because food security is an obligatory function to be organized by the local government, as well as an indicator of the success of the regent/vice regent in reducing poverty and hunger on target MDG s reduced by half until 2015. While the second is on the side of the organization, the necessary institutional capacity to handle greater development in the field of food security. Capacity on education food security in Banyuwangi that just does not have any office in the form of functional technical personnel who handle the activities in the field .
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/338.19/WID/p/041403398 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 338 Production > 338.1 Agriculture |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 01 Jul 2014 10:58 |
| Last Modified: | 01 Jul 2014 10:58 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155993 |
Actions (login required)
 |
View Item |