Dewi, DiniUtami (2015) Revitalisasi Program Pemberdayaan Kelompok Wirausaha Pemuda (Kwp) Dalam Mengurangi Pengangguran Dan Penanggulangan Kemiskinan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kemiskinan yang terjadi cenderung dialami oleh negara – negara di dunia ketiga, salah satunya Indonesia. Hal yang berpengaruh cukup besar terhadap masalah kemiskinan adalah pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua permasalahan bangsa yang sampai sekarang belum terselesaikan dan saling berpengaruh bagi kesejahteraan rakyat. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, bahkan di Negara-negara di kawasan Asia. Terjadinya pengangguran pemuda, termasuk yang berpendidikan tinggi disinyalir disebabkan karena faktor adanya ketidaksesuaian kualifikasi kompetensi yang menjadi persyaratan pasar kerja. Bidang keahlian yang dipelajari di sekolah ternyata tidak sesuai dengan yang dibutuhkan di dunia kerja, demikian pula dengan adanya fenomena urbanisasi di kalangan pemuda yang cenderung berlomba-lomba untuk mengisi sektor informal di perkotaan, walaupun pada kondisi kerja dan kualitas hidup di daerah perkotaan belum tentu lebih baik, hal tersebut mereka lakukan semata-mata untuk menghilangkan kemiskinan dan pengangguran di desa, sementara kesempatan kerja di desa justru terabaikan. Pola berfikir ( mindse t) pemuda masih berorientasi pada mencari kerja, bukan menciptakan lapangan kerja. Kementerian Pemuda dan Olahraga membuat sebuah program sebagai upaya untuk mengembangkan etos kewirausahaan dan meningkatkan produktivitas pemuda Indonesia yang diberi nama Kelompok Wirausaha Pemuda (KWP). KWP merupakan salah satu unit usaha produktif yang memenuhi criteria disebut sebagai usaha mikro dan kecil, serta memiliki anggota kelompok yang terdiridari 3-10 orang pemuda. Program Pengembangan KWP ini dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga di tingkat pusat dan daerah. Di pusat program ini dikelola oleh Asisten Deputi Kelembagaan Kewirausahaan Pemuda, sedangkan di daerah dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga atau SKPD yang mengurus masalah kepemudaan di tingkat provinsi. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengembangkan kewirausahaan pemuda dengan cara memberikan fasilitas pelatihan, pemagangan, bimbingan pendampingan serta motivasi untuk menumbuhkan dan meningkatkan daya saing di kalangan pemuda. Program tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mengatasi persoalan pengangguran dan sebagai bagian dari upaya memberikan pelayanan kepemudaan sebagaimana yang diamanahkan dalam UUD 1945 pasal 5 ayat (2) serta UU No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pada pasal 27 ayat (2) dikatakan bahwa pengembangan usaha pemuda merupakan tugas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, Oleh karena itu perlu adanya persamaan visi dan misi, program dan kegiatan yang dikembangkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga oleh semua stakeholder terkait. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan program KWP dari Kementerian Pemuda dan Olahraga di Desa Sooko dilaksanakan oleh Dispora Provinsi Jawa Timur sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pembentukan KWP Tahun 2010. Akan tetapi, dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa implementasi kebijakan program KWP tersebut belum efektif karena aparat desa tidak dilibatkan dalam tahap rekrutmen padahal aparat desa bisa ikut memonitor perkembangan program. Selain itu persyaratan administrasi yang harus menyertakan akte notaris dan NPWP pembentukan kelompok cukup memberatkan karena sebetulnya proses tersebut bisa dilakukan saat dana blockgrant sudah cair. Pada proses pelatihan hanya dilakukan oleh Dispora Provinsi Jawa Timur kepada KWP penerima bantuan blockgrant sekali dalam setahun yaitu setelah proses seleksi dan sebelum dana tersebut cair sebagai persiapan untuk pelaksanaan usaha sehingga fungsi penguatan tidak berjalan maksimal. Selain itu, proses monitoring dan evaluasi dilakukan hanya dari laporan yang disetor oleh KWP penerima blockgrant dan tidak dilakukan secara langsung dengan melihat perkembangan usaha mereka setelah mendapatkan bantuan sehingga kontrol program KWP tidak maksimal. Selain itu, keberadaan KWP di desa Sooko memilik manfaat yang cukup berarti, setidaknya dengan keberadaan KWP mampu mewadahi para pemuda pengangguran atau yang sedang menganggur di Desa Sooko meskipun status penganggurannya berubah dari pengangguran terbuka meningkat statusnya menjadi pengangguran terselebung karena jam kerja pada usaha dari KWP tersebut masih kurang dari yang mereka inginkan. Para pemuda tersebut dituntut untuk aktif mencari pekerjaan lain sehingga jam kerja yang tidak termanfaatkan bisa menghasilkan pendapatan bagi mereka. Hal ini karena pemuda-pemuda tersebut berasal dari keluarga miskin sehingga mereka harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Meski program KWP ini belum efektif tetapi manfaat dari adanya bantuan blockgrant pada program KWP ini setidaknya dapat membantu memperpanjang usaha pemuda di Desa Sooko.
English Abstract
The poverty tends to be experienced by the state - in the third world countries, one of it is Indonesia. The largest effect is enough to issues the poverty is unemployment. Poverty and unemployment are two of the nations problems which until now have not been resolved and mutually influential for the welfare of the people. This is not just happening in Indonesia, its also happen in Asia. The occurrence of youth unemployment, including highly educated allegedly caused due to the discrepancy competence qualification into the labor market requirements. The skills which are learned in school was not in accordance with the needs of work, as well as the phenomenon of urbanization among the youth who tend to compete to fill in the urban informal sector, although the working conditions and quality of life in urban areas is not necessarily better, they are doing it to eliminate poverty and unemployment in the village, while employment in the village just ignored. The mindset of the youthoriented still in looking for a job, not create jobs. Ministry of Youth and Sports create a program in an effort to develop and improve productivity and the entrepreneurs spirit of Indonesian youth named Kelompok Wirausaha Pemuda (KWP). KWP is one productive unit that meets the criteria as micro and small enterprises, as well as members of the group consist of 3-10 young people. KWP Development Program is implemented by the Ministry of Youth and Sports in the central and regional levels. At the center of this program is managed by the Deputy Assistant Youth Institutional Entrepreneurship, while in the area administered by the Department of Youth and Sports or other institutions of youth issues in province. Both central and local governments developed youth entrepreneurship by providing training facilities, internships, mentoring and motivation to grow and increase competitiveness among the youth. The program is one of the Governments efforts in assume liability for the issues of unemployment and as part of efforts to provide youth services as stated in UUD 1945, Article 5, paragraph (2) and constitution 40 of 2009 abaout Youth. In Article 27, paragraph (2) says that the development of youth is a duty of the government, local government and the community, therefore the need for common vision and mission, programs and activities developed by the Ministry of Youth and Sports by all stakeholders. From the results of this study concluded that the implementation of KWP policies program from the Ministry of Youth and Sports in the Sooko village implemented by Dispora in accordance with the instructions implementation KWP formation in 2010. However, from the results, the conclusion that the KWP program of policy implementation has not been effective because officials of the village were not involved in the recruitment while officials could participate in monitoring the progress of the program. In addition, the administrative requirements should include notary certificate and NPWP is quite difficult because the process actually can be done after the blockgrant funds disbursed. In the training process Dispora to KWP blockgrant beneficiaries once a year it is after the selection process and before the blockgrant as the preparation for the implementation of the business so that the function of reinforcement is not optimal. In addition, the monitoring and evaluation is done only from the report by the recipient KWP blockgrant and not directly by looking at the development of their business after receiving the block grant so that the control program of KWP is not optimal. Moreover, the presence of KWP in the village is giving the significant benefits, at least in the presence of KWP able to accommodate young people who are being unemployed or unemployed in the Sooko Village though unemployment status changed from open unemployment become underemployment. The youths are required to actively looking for another job so that working hours are not utilized to generate revenue for them. This is because they came from the poor families so that they have to work hard to meet the needs of the household. Although the KWP program has not been effective but the benefit of the blockgrant could help extend the efforts of youth in the Sooko .village.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/338.04/DEW/r/2015/041503386 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 338 Production |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| Depositing User: | Sugiantoro |
| Date Deposited: | 07 Aug 2015 15:05 |
| Last Modified: | 07 Aug 2015 15:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155944 |
Actions (login required)
 |
View Item |