Mualim, Mus (2010) Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Peran Kelembagaan Dana Otonomi Khusus Papua di Provinsi Papua Barat. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilakukan berangkat dari permasalahan besarnya dana yang dialokasikan untuk kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dalam rentang waktu 2004-2008, namun tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dalam rentang waktu tersebut. Penelitian ini juga mengkhususkan analisis pada peran kelembagaan Dana Otonomi Khusus Papua di Provinsi Papua Barat, karena sifat Dana Otonomi Khusus Papua yang merupakan special grant , dalam pengelolaannya ternyata belum memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Penelitian ini menganalisis pengaruh komponen dana desentralisasi fiskal, masing-masing adalah Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Otonomi Khusus Papua terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat. Penelitian ini juga menganalisis peran kelembagaan Dana Otonomi Khusus Papua di Provinsi Papua Barat. Analisis peran kelembagaan dilakukan untuk melihat persepsi berbagai pihak di Papua Barat tentang pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembuktian empiris teori keuangan daerah, khususnya desentralisasi fiskal dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat bermanfaat bagi para akademisi maupun praktisi. Teknik estimasi untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat menggunakan analisis data panel kabupaten/kota di seluruh Provinsi Papua Barat dengan rentang waktu 2004-2008. Hasil analisis menunjukkan bahwa hanya variabel DAK yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat. Sementara variabel lainnya menunjukkan pengaruh yang negatif dan/atau tidak signifikan. Untuk analisis peran kelembagaan Dana Otonomi Khusus Papua di Provinsi Papua Barat, digunakan analisis deskriptif sistem kontrak. Hasil analisis dan temuan penelitian menunjukkan bahwa peran kelembagaan Dana Otonomi Khusus Papua di Provinsi Papua Barat belum signifikan.
English Abstract
This research is held based on the problem relating to the amount of grant, that was allocated for districts/municipals in West Papua, within period of 2004-2008. This reasearch is also specialised on analyzing institutional role of Papua s Special Autonomy Grant in West Papua Province, This is conducted because of the nature of Papua s Special Autonomy Grant as a specified grant. In practice there is still no significant impact towards districts/municipals economic growth in West Papua Province. This research analyzes the effect of fiscal decentralization grant components, including: tax revenue sharing grant (DBHP), non-tax revenue sharing grant (DBHBP), general allocation grant (DAU), special allocation grant (DAK) and special autonomy grant of Papua, on economic growth in West Papua. This research also analyzes the institutional role of Papua s Special Autonomy Grant in West Papua. Institutional role analysis is carried out in order to observe perception of parties in West Papua, regarding to Papua s Special Autonomy Grant management. Result of this research is expected to contribute in order to prove empirically the theory of local budgeting, especially to fiscal decentralization and its relation with economic growth, therefore it will give benefit for academicians and practitioners. Estimation technique in order to analyze the influence of fiscal decentralization towards economic growth in West Papua Province is using panel data analysis, covering the whole districts/municipals in West Papua Province stretched over 2004-2008. The analysis result shows that only DAK variable has influenced positively and significantly to economic growth in West Papua Province. While other variables show insignificant negatif effect. Regarding to the institutional role analysis of Papua s special autonomy grant in West Papua Province is using descriptive analysis of contract system. The analysis results and findings research show that institutional role of Papua s special autonomy grant in West Papua Province is still not significant yet.
Item Type: | Thesis (Magister) |
---|---|
Identification Number: | TES/336.3/MUA/p/041002826 |
Subjects: | 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.3 Public debt and expenditures |
Divisions: | S2/S3 > Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Depositing User: | Endro Setyobudi |
Date Deposited: | 21 Feb 2011 09:43 |
Last Modified: | 21 Feb 2011 09:43 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155924 |
Actions (login required)
View Item |