Tameno, Nikson (2010) Analisis Desentralisasi Fiskal terhadap Kemampuan Keuangan Daerah dan Perubahan Struktur Ekonomi di Kota Kupang. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Yang melandasi dari dilaksanakannya pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan pusat dan pemerintah daerah. Kedua Undang-undang tersebut menjadi payung hukum pelaksanaan penelitian yang berjudul Analisis Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah dan Perubahan Struktur Ekonomi di Kota Kupang. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis serta manfaat dana desentralisasi fiskal terhadap kemampuan keuangan daerah dan perubahan terhadap struktur ekonomi di Kota kupang, serta mengetahui dan menganalisis hubungan kemampuan keuangan daerah terhadap perubahan struktur ekonomi di Kota Kupang. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kuantitatif diskriptif . Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Dispenda, Bappeda, BPS dan Bagian Keuangan Kantor Walikota Kupang. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kontribusi PAD terhadap TPD pertumbuhannya rata-rata 8,35 persen per tahun. Dari TPAD yang ada di Kota Kupang, rata-rata kontribusi dari pajak sebesar 35,00 persen, retribusi 33,22 persen, perusahaan daerah sebesar 8,63 persen dan lain-lain PAD yang sah sebesar 23,13 persen. Kontribusi dari BHPBP terhadap TPD rata-rata sebesar 6,09 persen. Disamping itu, pola hubungan dan tingkat kemandirian Kota Kupang yang diukur dari persentase PAD ditambah persentase BHPBP, sehingga diperoleh rata-rata sebesar 14,44 persen per tahun, hal ini berarti kemampuan keuangan Kota Kupang rendah sekali sehingga pola hubungan masih bersifat instruktif. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan yang rendah itu, pemerintah Kota Kupang masih bergantung pada dana Bantuan dan Sumbangan (BS) dari pemerintah pusat yang rata-rata sebesar 87,55 persen per tahun. Kebutuhan fiskal yang diperlukan untuk fungsi pelayanan dasar, rata-rata standar kebutuhan fiskal Kota Kupang yaitu sebesar 1.227.328,50 per kapita. Sementara kapasitas fiskal standar yang harus dipenuhi rata-rata sebesar 7.586,80
English Abstract
The underlying regulations for the implementation of local finance management are Act No.32 of 2004 on Local Government and Act No. 33 of 2004 on Central and Local Finances Balance. Both acts are the law guide for the research title of The Analysis of The Effect of Fiscal Decentralization on Local fiscal capacity and Economic Structure Development. Research is aimed at measuring and analyzing the fiscal contribution to the local fiscal capacity, measuring and analyzing fiscal decentralization fund contribution to the economic structure development at Kupang City, and understanding and analyzing the corelation of local fiscal capacity on economic structure development at Kupang City. Method of research is descriptive quantitative approach. The used data are secondary data given by Dispenda, Bappeda, BPS and The Finance Division of Kupang Mayor Office. Results of research indicate that PAD contribution to TPD reaches 8,35 % in average per year. From the TPAD at Kupang City, the contribution of tax is 35.00 % in average, while those of retribution, local company, and other legal PADs are 33.22%, 6.63 %, and 23.13 %. The contribution of BHPBP to TPD is 6,09 % in average. The relational pattern and self-sufficiency rate of Kupang City are measured from PAD percentage plus BHPBP percentage. It achieves 14,44 % in average per year meaning that the financial capacity of Kupang City seems very low such that the relational pattern has been very instructive in nature. Improving the fiscal capacity requires the government of Kupang City to rely on the central government`s Contribution and Aid ( Bantuan dan Sumbangan - BS) in which it attains to 8,35 % from PAD, 6,09 % from BHPBP, and 87,55 % from BS. The fiscal demand is important for fundamental service function. The average standard of fiscal demand at Kupang City is 1,227,328.50 per capita. Meanwhile, the required standard fiscal capacity is 7,586.80 in average, while the average fiscal capacity is 16.04. The greater gap of fiscal capacity forces the urgency of annual fiscal capacity improvement. Based on PDRB data, the result of analysis shows that if PDRB increases to 1 %, PAD improves to 2.90 %. It is elastic improvement meaning that PDRB is giving increment response to PAD. It is also meant as positive step taken by the
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/336.201 31/TAM/a/041002549 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 09 Dec 2010 11:40 |
| Last Modified: | 09 Dec 2010 11:40 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155907 |
Actions (login required)
 |
View Item |