Ramadhani, Noorman (2013) Jaminan Pinjaman Lunak Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan Di Pt Pos Indonesia Area Vii Surabaya. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini membahas mengenai kekuatan hukum agunan terhadap hak milik atas tanah, yang dikaitkan pada Undang undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan hukum jaminan yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 1131, Pasal 1132 beserta Perjanjian pinjam meminjam pada pasal 1754 untuk menjamin pinjaman yang diberikan melalui program Program Kemitraan Bina Lingkungan. Peranan pengakuan hutang yang menyertai pinjaman kemitraan (perjanjian pinjam meminjam), serta penyelesaian apabila pihak dari pengusaha kecil tersebut mengalami pinjaman macet ataupun tidak bisa membayar cicilan tersebut terkait dengan jaminan hak milik atas tanah, yang semua dikaitkan dengan peraturan dan teori-teori yang ada. Pembuatan perjanjian ini terdapat kekaburan dalam membuatnya, antara perjanjian kemitraan dengan akta perjanjian pengakuan hutang, dengan diikut sertakan perjanjian pengakuan hutang tersebut adalah untuk memperkuat perjanjian yang dibuat oleh PT Pos Indonesia kepada pihak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Topik permasalahan utama dalam tesis ini yaitu pada pembuatan perjanjian kemitraan yang dibuat oleh PT Pos Indonesia isi perjanjiannya tertulis bahwa apabila debitur tidak mampu melunasi semua pinjamannya maka semua agunan yang dimiliki, berpindah kepada kreditur, hal ini tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan kitab undang-undang hukum perdata pasal 1154 : Jika yang berutang atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, maka yang berpiutang tidak diperkenankan memiliki barang yang digadaikan semua janji yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal. Pasal 1178 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Segala perjanjian yang menentukan bahwa kreditur diberi kuasa untuk menjadikan barang-barang yang di hipotikkan itu sebagai miliknya adalah batal. Memakai Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) pada prakteknya tidak dilakukan oleh PT Pos, melainkan hanya melalui teguran dan sanksi moral terhadap para peminjam. Bantuan modal ataupun pinjaman oleh PT Pos Indonesia Area VII Surabaya kepada pihak Usaha Mikro Kecil dan menengah dalam rangka mewujudkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, beserta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil dan Menengah.
English Abstract
This study discusses the legal force of the collateral of ownership to land, which is linked to the Republic of Indonesia Law No. 4 of 1996 on security rights over the land and objects relating to land and legal guarantees contained in the Lawbook on Court of Justice Article 1131 , Article 1132 and its loan agreements in Article 1754 to guarantee loans through the Community Development Partnership Program. The role of debt that accompanies the recognition of a partnership loan ( loan agreements ), as well as the absence of the settlement of small businesses experiencing non-performing loans or can not pay the installments related to the guarantee of property rights over the land , which all associate with regulations and existing theories. Making this agreement there is vagueness in that process, the partnership agreement with the Certificate of Acknowledgment Debt Agreement, to be included acknowledgment of the debt agreement is to strengthen the agreement made by PT Pos Indonesia to the Micro, Small and Medium Enterprises. Topics major problem in this thesis is on creating a partnership agreement made by PT Pos Indonesia contents of the written agreement that if the debtor is unable to pay off all loans then all collateral held, moved to the creditor, it is not permissible, because it is against the law books article 1154 of civil law: If the debtor or the pledgor does not meet its obligations, then the berpiutang not allowed to have the goods pawned all appointments that conflict with this provision is void. Article 1178 Book of Civil Law of All agreements that specify that the lender is authorized to make the items in hipotikkan it as hers was canceled. Wearing a Power of Attorney Charge Mortgage (SKMHT) in practice is not carried out by the post offices, but only through a moral reprimand and sanctions against the borrower. Assistance or loan capital by PT Pos Indonesia Surabaya Area VII to the Micro, Small and medium in order to realize the Partnership and Community Development Program in accordance with the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises ( State Owned Enterprises ) PER-05/MBU/2007 about Enterprise Partnership Program Countries belonging to the Small Business and Community Development Program , along with the Law of the Republic of Indonesia Number 20 Year 2008 on Small and Medium Enterprises.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/334.22/RAM/j/041400305 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 334 Cooperatives > 334.2 Banking and credit cooperatives |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 16 May 2014 09:38 |
| Last Modified: | 16 May 2014 09:38 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155880 |
Actions (login required)
 |
View Item |