Santoso, SaptoBudi (2012) Implementasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional (Studi Kegiatan lnventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di Jawa Timur). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam rangka mewujudkan landreform di Indonesia, Badan Pertanahan nasional melaksanakan kegiatan IP4T (lnventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah). Kegiatan ini dimaksudkan sebagai basis data bidang-bidang tanah di Indonesia dan sinkronisasi kegiatan pertanahan. Selama ini, pemanfaatan data hasil kegiatan IP4T masih kurang maksimal atau kurang berhasil terutama dalam rangka sebagai kegiatan sinkronisasi atau perencanaan kegiatan pertanahan untuk mempercepat legalisasi aset atau sertifikasi tanah. Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi pelaksanaan IP4T di Provinsi Jawa Timur, yang kedua menganalisa pemanfaatan kegiatan IP4T dalam perencanaan kegiatan Pertanahan di Provinsi Jawa Tirnur. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data berasal dari informan dan dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis Miles dan Hubberman. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan/implementasi kegiatan IP4T di Provinsi Jawa Timur, telah berjalan dengan baik secara kuantitas sebagian besar telah memenuhi target yang dibebankan selama ini, meskipun masih mempunyai beberapa kekurangan/kendala yang antara lain: (a) Koordinasi dengan pelaksana pengukuran, terutama berkaitan dengan jadwal dan rnutu hasil pengukuran. (b) Nilai nominal anggaran pengukuran IP4T lebih kecil dibandingkan anggaran kegiatan pertanahan yang lain meskipun sama-sama menggunakan dana APBN. (c) Monitoring dan evaluasi kegiatan selama ini belum menyentuh kualitas hasil dari pelaksanaan kegiatan. (d) Output tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. 2. Pemanfaatan hasil kegiatan IP4T di Provinsi Jawa Timur, bisa dikatakan kurang berhasil karena hasil dari kegiatan-kegiatan IP4T kurang dimanfaatkan secara maksimal dalam hal-hal berikut: (a) Belum ada kebijakan yang tegas menginstruksikan pelaksanaan kegiatan pertanahan di atas kegiatan lP4T. (b) Data dari hasil kegiatan IP4T belum sepenuhnya digunakan untuk membangun suatu sistem informasi dan sebagai bahan perencanaan. (c) Hasil kegiatan IP4T di rasa kurang dampaknya terutama sebagai perencanaan sinkronisasi kegiatan pertanahan lainnya dalam rangka percepafan legalisasi aset. Sedangkan rekomendasi yang dapat disampaikan adalah: (1) Penyesuaian target kegiatan dengan jumlah SDM di daerah tingkat 2; (2) Perlu adanya payung hukum yang jelas bila pengukuran dilakukan pihak ketiga; (3) Perlu disamakan nilai nominal subkegiatan pengukuran pada kegiafan-kegiatan pertanahan yang sama-sama menggunakan dana APBN.; (4) Tahap monitoring dan evaluasi periu diperbaiki dengan tidak hanya menerima laporan-laporan kemajuan tahapan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga melakukan pemeriksaan kuallitas hasil dari pelaksanaan yang telah diselesaikan apakah telah sesuai dengan standar petunjuk pelaksanaan; (5) Diperlukan kebijakan yang mengikat bahwa kegiatan IP4T harus ditindaklanjuti dengan kegiatan pertanahan lainnya untuk mempercepat legalisasi aset/sertifikasi tanah, atau meniadakan sub kegiatan pengukuran pada salah satu kegiatan sehingga tidak ada dobel anggaran; (6) Mernanfaatkan penggunaan software yang selama ini telah digunakan sebagai alat untuk mengolah data-data hasil kegiatan IP47 sebagai bahan perencanaan, tidak hanya sebagai pengolah peta; (7) Perlu penelitian lebih lanjut mengenai evaluasi subkegiatan pengukuran pada kegiatan-kegiatan pertanahan di BPN.
English Abstract
ln order to realize landreform in Indonesia, National Land Agency conducts IP4T (Land inventory of Tenure, Ownership, Use and Utilization) . This activity is intended as a data base of land areas in lndonesia and synchronization activities of land. To date, the use of data results IP4T activity is not optimal yet, especially in land synchronization or planning to accelerate asset legalization or land cerfification. The purposes of this thesis are: First, to describe and evaluate the implementation of the Land lnventory of Tenure, Ownership, Use and Utiljzation (IP4T) program in East Java Province. Second, to analyze the utilization of the IP4Ts results in the land management planning process in East Java. This research uses qualitative method with descriptive approach. Data is obtained from informant and relevant documents. Data gathering techniques used are interview and library/document study. Data analysis technique used is Miles and Huberman technique. The conclusjons of this study are as follows: 1. The implementation of IP4T activities in East Java Province is successful in quantity. Most of the activities has met the targets, although it still has some shortcomings / obstacles including: (a) Coordination with measurer, especially in scheduling and measurement output quality. (b) Budgeting on IP4T activities are less than budgeting on other land-affair activities, although both funding comes from APBN. (c) The results of monitoring and evaluation has not aimed to improve the quality of activities implementation. (d) Output of the activities has not given benefits to society. 2. The utilization of IP4T activities in East Java Province is below expectation because IP4T outputs are underutilized in terms of: (a) No clear policies containing instruction on implementation of land activities on the higher level. (b) Data from IP4T activities has not been used to build an information system and as planning materials. (c) Output of IP4T activities has a low impact on other land activities synchronization planning in accelerating asset legalization. The recommendations from this research are: (1) Compatibility on activity targets and the quantity of human resources in regencies/municipalities. (2) Legal ground on measurement by third party. (3) Budgeting e quality among measurement subactivities on land activities using APBN. (4) Better monitoring and evaluation, not only by obtaining implementation progress reports, but also by checking the quality of the implementation based on standard operating procedures. (5) Binding regulation declaring that I P4 T activities must be followed by other land activities to accelerate asset legalization/land certification, or nullify measurement subactivities to avoid double-budgeting. (6) Utilizing software as planning materials, not only as map processing fool. (7) Further research on measurement subactivjties evaluation on land activities.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/333/SAN/i/041205955 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 333 Economics of land and energy |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 26 Feb 2013 15:51 |
| Last Modified: | 26 Feb 2013 15:51 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155877 |
Actions (login required)
 |
View Item |