Safara, HamdanAkbar (2014) Implementasi Kebijakan Lingkungan Hidup Kota Batu (Studi terhadap Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi melalui pendapat Parson (1977), transisi dari ekologi kapitalis ke ekologi sosialis dalam pengelolaan alam oleh negara diharuskan untuk :Menguntungkan semua orang, tidak sekelompok kecil penguasa ; Memelihara keseimbangan dialektis ekologi alam dalam harmoni dengan kebutuhan manusia ; Memiliki ciri pemahaman teoritis dan apresiasi estetis alam. Hal ini mengisyaratkan bahwasannya negara melalui pemerintah diwajibkan untuk mengeluarkan kebijakan publik dalam bidang lingkungan hidup. Di Indonesia sudah terjadi hal ini, yakni dengan adanya UULH 4 / 1982 sampai perubahannya hingga UUPPLH 32 / 2009. Menurut Gsottbauer dan Van den Bergh (2010), keterkaitan prilaku manusia didasari pada asmumsi homo economicus. Dalam era otonomi daerah urusan lingkungan hidup termasuk salah satu wewenang yang diberikan kepada daerah. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Batu. Di mana Kota Batu terkenal dengan potensi alam pegunungannya yang kaya, serta merupakan hulu aliran sungai Brantas yang sangat berpengaruh terhadap daerah lain di kawasan Jawa Timur. Menghasilkan temuan sebagai berikut : KLH Kota Batu lebih cenderung memakai UU 32 tahun 2011 tanpa mengacu pada perda 16 tahun 2011 ; tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor pelaksana, penataan lingkungan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup dan konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup ; Sumber daya yang dikerahkan belum maksimal dari segi aperatur fungsional terhadap kompetensi bidang lingkungan hidup, dan mengenai kondisi struktur birokrasi telah kondusif dan efektif, namun masih belum adanya SOPs ; sikap penerimaan yang baik dari masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KLH Kota Batu ; faktor pendukung, komitmen yang nyata melalui anggaran yang relevan, fasilitas yang menunjang aktor pelaksana, adanya pemahaman dan dedikasi dari para aperatur pelaksana, serta sikap penerimaan yang baik dari masyarakat secara umum ; faktor penghambat, adanya ketimpangan informasi terhadap keberadaan Perda 16 / 2011, kurangnya aparatur fungsional yang berkompeten, lemahnya perencanaan kegiatan, overlapping dokumen izin lingkungan hidup, dan lemahnya penindakan hukum lingkungan hidup. Rekomendasi yang dihasilakan diantaranya, sosialisasi masif atas keberadaan Perda 16 / 2011, KLH Kota Batu tidak seharusnya mengacu pada Perda 16 / 2011, perlu komitmen dan pemahaman aperatur pelaksana untuk memenuhi capaian SPM lingkungan hidup, perlu ditambahkannya aperatur fungsional yang berkompeten terhadap lingkungan, memberlakukan SOPs, peningkatan kerjasama dengan pelaku usaha dan masyarakat, pembuatan pemberlakuan peraturan walikota untuk mendasari pengelolaan teknis lingkungan hidup, dan penegakan hukum lingkungan yang tegas.
English Abstract
The backrgound of research is from Parson (1977), the statement is transition between capitalist ecology with socialist ecology of the nature management by state. This suggests is country through the government is required to issue a public policy in the environmental field. In Indonesia, this is already happening, the exsistance of environmental regulations 4/1982 until now to the management and protection of environmental regulations 32/2009. According to Gsottbauer and Van den Bergh (2010), linkage of human behavior based on the assumption homo economicus. In the era of regional autonomy, the environmental affairs including one given to the local authority. Location of the study was conducted in the Batu City. Where the famous Batu City was a rich natural potential of mountains, and in the upper Brantas river basin have great influence on other parts of East Java region. Produce the following findings: the environmental office more than likes to use regulations 32/2009, without base on local act 16/2011; actions carried out by the implementing actors, environmental management, supervision and control of the environment and the conservation and rehabilitation of the activities undertaken by the implementer of the environmental policy in Batu City; supporting factors, a real commitment by the relevant budget, facilities that support the implementing act environment; resources are deployed that not maximized in terms of the employee functional competence of the environmental field, and the bureaucratic structure of the state has been conducive and effective, but still the lack of SOPs; attitudes favorable reception from the public, understanding and dedication of the executor, as well as the good acceptance from the people; inhibiting factors, there is an imbalance of information on the existence of local act 16/2011, lack of functional competent personnel, lack of planning activity, overlapping environmental permit documents, and weak enforcement of environmental law. The recomendations are, massive dissemination of the existence of local act 16/2011, the implementer of Batu city environemental policy is refer to local act 16/2011, needs commitment and understanding of executor implementing the minimum service standards of environment, need the addition of functionally competent of the implementer, enforce SOPs, increased cooperation with actors business and society, making of the application of the rules underlying the mayor for the technical management of the environment, and strict enforcement of environmental law.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/333.72/SAF/i/041406864 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 333 Economics of land and energy > 333.7 Land, recreational and wilderness areas, energy |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 28 Oct 2014 14:45 |
| Last Modified: | 28 Oct 2014 14:45 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155832 |
Actions (login required)
 |
View Item |