Rasyid, RuslanAbdul (2013) Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Investasi Infrastruktur Jalan Dan Landing Site Eks Jalan Pertamina Oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tujuan penulisan tesis ini adalah Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis apakah pembentukan Perda Nomor 5 Tahun 2006 oleh Pemda Kabupaten Barito Timur itu sudah sejalan/sesuai dengan politik hukum yang ada di Indonesia kaitannya dengan otonomi daerah Kabupaten Barito Timur yang tertuang dalam Pasal 1 angka 5 tentang pengertian otonomi daerah serta hak otonomi daerah yang tertuang dalam pasal 21 UU No 32 Tahun 2004, dan Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis implikasi yang ditimbulkan pembentukan Perda No 5 Tahun 2006 dihubungkan dengan kesesuaian politik hukum Indonesia sebagai dasar ataupun acuan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia kaitannya dengan hak, wewenang dan kewajiban selaku daerah otonom dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur. Jenis penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini menggunakan jenis penelitian empiris yang berlokasi di Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder dan data hukum tersier. Teknik pengumpulan data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi langsung dilokasi penelitian, data sekuder diperoleh melalui buku-buku, dokumen negara, laporanlaporan hasil penelitian, makalah-makalah, jurnal-jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan bahan hukum tersier diperoleh dengan mengutip langsung dari kamus, glosarium dan doktrin-doktrin yang berkaitan langsung dengan masalah yang diangkat penulis. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan, pengelompokan, pengolahan dan dievaluasi sehingga diketahui validitasnya, lalu dianalisis secara kualitatif dengan mempelajari seluruh jawaban dengan menggunakan metode induktif dan deduktif dan terakhir dilakukan pembahasan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan Dan Landing Site Eks Jalan Pertamina oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur , dipengaruhi oleh adanya politik hukum oleh para pembentuk Perda tersebut (eksekutif dan legislatif). Implikasi politik hukum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Investasi Infrastruktur Jalan Dan Landing Site Eks Jalan Pertamina oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur terhadap pengelolaan kekayaan daerah di Kabupaten Barito Timur menyebabkan tidak adanya kejelasan dasar hukum ataupun tumpang tindih peraturan terkait dengan pengelolaan jalan eks pertamina tersebut sehingga menyebabkan terjadi ketidakjelasan tentang pengelolaan asset daerah yang ada di Kabupaten Barito Timur. Perda ini, hanya memiliki keberlakuan yuridikal saja, namun kepatuhannya dipaksakan dengan penggunaan aparat kekuasaan negara adalah bukan hukum lagi, melainkan hanya pernyataan kekuasaan belaka, sehingga secara keberlakuan faktual dan moral tidak bisa berlaku yang mengakibatkan pengelolaan kekayaan daerah tidak maksimal dan menyebabkan iklim investasi menjadi minimal yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) Kabupaten Barito Timur menjadi tidak maksimal.
English Abstract
The purpose of writing this thesis is to know, understand and analyze whether the establishment of law No. 5 of 2006 by the Local Government East Barito it in line / in accordance with the law of politics in Indonesia related to the East Barito regency regional autonomy under Article 1 paragraph 5 of understanding of regional autonomy and regional autonomy rights as stipulated in article 21 of Law No. 32 of 2004 , and to know , understand and analyze the implications brought about the formation of regulation No. 5 of 2006 associated with political conformity Indonesian law as a basis or reference for the formation of legislation in Indonesia relation to the rights, powers and obligations as an autonomous region in the East Barito District Government. This type of research is used to address this problem using a kind of empirical research that is located in East Barito regency in Central Kalimantan. Types and sources of data in this study consisted of primary data, secondary data and data tertiary law. Primary data collection techniques obtained by conducting interviews and observations from the ground research, sekuder the data obtained through the books , state documents, research reports, working papers, scientific journals, and articles related to the problems studied, and tertiary legal materials obtained by quoting directly from the dictionary, glossary and doctrines which are directly related to the issues raised writer. Techniques of data analysis in this study was first held after the inspection, classification, processing and evaluated so that its validity is known, then analyzed qualitatively by studying all of the answers by using inductive and deductive methods and final discussions to resolve the existing problems. Results of this study found that the formation of the Regional Regulation No. 5 of 2006 on Road Infrastructure Investment And Landing Site Ex Pertamina Way East Barito Regency Government, influenced by the politics of law by forming the law (executive and legislative). Political implications of the law Regulation No. 5 of 2006 on Road Infrastructure Investment And Landing Site Ex Pertamina Way East Barito District Government towards wealth management area in East Barito regency led to lack of clarity or legal basis overlapping regulations related to the management of the former Pertamina so cause it was not clear asset management area in East Barito Regency. This regulation, only juridical validity alone, but compliance enforced by the use of apparatus of state power is not the law anymore, but just a mere statement of power, so that the validity of the factual and moral force which can not result in the area of wealth management is not optimal and causes minimal investment climate the impact on local revenue Alone (PADS) East Barito regency became maximal.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/332.6/RAS/p/041309812 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 332 Financial economics > 332.6 Investment |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 16 May 2014 09:14 |
| Last Modified: | 16 May 2014 09:14 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155747 |
Actions (login required)
 |
View Item |