Rohmawati, Dian (2014) Peran Dewan Pengupahan dalam Perencanaan Upah Minimum Kota Malang (Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Malang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Latar belakang penelitian ini adalah pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional harus bisa memberikan hasil yang baik terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Konsep pembangunan telah bergeser pada perluasan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, sehingga diperlukan koordinasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan. Strategi perencanaan pembangunan seperti pembuatan keputusan yang demokratis, partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabel merupakan bentuk dari prinsip tata kepemerintahan yang baik. Dengan keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan akan memperlihatkan wujud democratic governance yang mengakui keberadaan multistakeholder. Sehingga peran pemangku kepentingan tidak bisa dipisahkan dalam perencanaan pembangunan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tata kepemerintahan yang baik dalam pemerintah daerah. Adanya fenomena dalam dunia industri dimana pekerja sering menuntut upah lebih kepada pengusaha menjadi alasan awal mengapa penelitian ini dilakukan. Dari tulisan ini akan dilihat bagaimana peran dewan pengupahan serta faktor-faktor yang mempengaruhi peran dewan pengupahan dalam perencanaan upah minimum kota Malang. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berfokus pada perencanaan upah minimum, yaitu pada tahap penumpulan bahan, perumusan, rekomendasi ke Walikota, serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan peran dewan pengupahan dalam perencanaan upah minimum kota Malang. Pengumpulan data dilakukan malalui wawancara informan kunci dan studi dokumen dengan menggunakan teknik analisa data etnografi yaitu analisis Domain, Analisis Taksonomi, Analisis Komponen dan Analisis Kultural. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa peran dari dewan pengupahan adalah sebagai wadah aspiratif bagi unsur-unsur didalamnya sehingga mampu merumuskan dan memberikan alternatif rekomendasi upah bagi Walikota. Faktor yang berpengaruh dalam peran dewan pengupahan kota Malang antara lain kemampuan perwakilan, latar belakang perwakilan, keaktifan organisasi, kebijakan pemerintah daerah, hubungan interpersonal yang baik, keberadaan akademisi dan pekerjaan perwakilan yang duduk dalam dewan pengupahan kota Malang. Sementara faktor penghambat peran dewan pengupahan antara lain perbedaan kepentingan, perbedaan persepsi, keterbatasan anggaran, dan tidak adanya regenerasi perwakilan.
English Abstract
The background of this research is the development of region as a part of the national development that should give good results especially in stimulating economic growth, reducing poverty and unemployment. The concept of development has shifted to the expansion of the role of local government and stakeholders, so necessary coordination needed between government and stakeholders on development planning. Development planning strategies such as democratic decision making, public participation, transparency and accountability is form of good governance`s principles. With the active involvement of stakeholders will shows form of democratic governance that recognizes the existence of multi-stakeholders. The role of stakeholders cannot be separated on development planning as the consequences of the good governance implementation on local government. There is a phenomen in the industry in which workers demand wage rising to employer become the initial reason why this research is done. Of this paper will be seen how the role of board of wage and the factor that affect their role in planning the minimum wage of Malang city. The approach taken in this study is a qualitative, focus on preparation of materials , discussion and recomendation`s submission . Which also supporting and inhibiting factors of the board of wage`s role. Data collection was taken through key informant interviews and documents study using data analysis ethnographic model. The result of this study shows that the role of board of wage as where the element`s aspiration were acommodate to formulate and gave an alternatif recommendation to mayor. Some factors that influence their role are representative`s ability, representative`s background, organization`s activity, local policies, interpersonal relationship, academic`s existences, and representative`s job. While the inhibiting factors in wage board`s role are different interests, different perceptions, budgetary constraints, and the lack of regeneration.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/331.23/ROH/p/041408277 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 331 Labor economics > 331.2 Conditions of employment |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 19 Jan 2015 12:59 |
| Last Modified: | 19 Jan 2015 12:59 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155640 |
Actions (login required)
 |
View Item |