Supriyadi, Ade (2012) Optimalisasi Kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam Meningkatkan Pencapaian Penyelesaian Program Legislasi Daerah. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji dan memahami Optimalisasi kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan pencapaian penyelesaian Program Legislasi Daerah, serta Mengkaji dan menganalisis kebutuhan yang harus disiapkan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai institusi penyusun Prolegda, hambatan dan upayanya. Metode penelitian ini yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan Kantor Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada responden yang telah ditentukan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui data tertulis dengan melakukan penelusuran kepustakaan, penelusuran informasi, dan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis tanpa menggunakan rumus statistik akan tetapi disajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Tahapan Mengoptimalisasikan Kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pencapaian Program Legislasi Daerah, adalah a) Mengetahui Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Lembaga Pemerintahan Daerah. Sebagai Unsur Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan roda pemerintahan daerah. DPRD adalah mitra kerja dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan Pemerintah Daerah, b) Mengetahui Fungsi Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah sebagai Produk Hukum Legislatif Daerah dan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Perda. Kebutuhan yang Harus Disiapkan DPRD Kalimantan Tengah sebagai Institusi Penyusun Prolegda 1). Penguatan fungsi dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan struktur kelembagaan (misalnya dengan penambahan alat kelengkapan dewan yang berupa Badan Legislasi Daerah, Badan Kehormatan, dan lain-lain); 2). Penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan); 3). Penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung dewan (sarana-prasarana dan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan Pemerintah Daerah. Hambatan dalam rangka mewujudkan optimalisasi itu ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal, Faktor Internal terdiri dari masalah Kapasitas, Lemahnya penguasaan teknis legislative drafting, Kurangnya Kemauan meningkatkan kemampuan, serta sarana dan prasarana yang belum memadai, sedangkan faktor eksternalnya adalah Pelaksanaan prolegda yang tidak tepat waktu, Minimnya Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Kekurangan tim ahli, dan tarik ulur kepentingan/sandra menyandra. Upaya yang dapat dilakukan adalah Meningkatkan kemampuan legal drafting, Alokasi anggaran dalam penyusunan naskah akademik, Penyediaan tim ahli bagi DPRD. Dalam rangka penguatan fungsi legislasi, perlu diperhatikan empat hal: struktur, fungsi, kapasitas dan anggaran. Keempatnya harus ada dan berjalan beriringan.
English Abstract
This study aims to review and understand the performance optimization of Central Kalimantan Provincial Parliament in raising the achievement of the completion of the Regional Legislation Program, as well as review and analyze the need to prepare Central Kalimantan Provincial Parliament as an institution Prolegda constituent, barriers and efforts. The method of empirical legal research using regulatory approach and concept approach. The research was conducted in Central Kalimantan Provincial Parliament Office and the Office of the Provincial Central Kalimanta. Types and sources of data in this study is primary data and secondary data, primary data obtained through interviews with respondents who have been determined, while secondary data obtained through a written record by doing literature searches, information retrieval, and studying books or literature related to the problem studied. Data obtained from the study was analyzed with qualitative methods of data obtained from this study were analyzed without using a statistical formula but it is presented in the form of descriptions and concepts. The result showed that the performance of optimized phases Central Kalimantan Provincial Parliament Local Legislation In Achievement Program, is a) Knowing the status, tasks and functions of the Regional Representatives Council Representative Council is a non-resident as an element of the Regional Institute for Local Government. As an element of Local Government Institutions, Parliament has equal responsibility with the local government in order to run the local government. Council are partners and have an equal footing with local governments, b) Knowing the function of legislation in the establishment of the Regional Regulation Local Rule of Law as a Product of the Regional Legislative Council and Legislative Functions In Establishment Bylaw. Needs that must be prepared Parliament Central Kalimantan as Institutional Drafting Prolegda 1). Strengthening the function and performance of the board through regulatory changes, revamping the institutional structure (eg by the addition of fittings in the form of council Regional Legislative Board, Honorary Board, and others), 2). Institutional Strengthening (function optimization tools fittings council), 3). Strengthening budgeting, increasing the carrying capacity of the board (for infrastructure and staff) and the determination of the Regional Legislation Program as an instrument of regional regulation drafting plans are compiled, integrated and systematic between the Council and Local Government. Barriers in order to realize that there are two, namely the optimization of internal factors and external factors, internal factors consist of capacity problems, weak technical mastery of legislative drafting, lack of willingness to improve, as well as facilities and infrastructure inadequate, while the external factors are improper implementation prolegda time, lack of coordination with the Provincial Government, Lack of a team of experts, and the tug interests/Sandra menyandra. Efforts to do is Improving legal drafting skills, budget allocation in the academic preparation of the manuscript, provision of a team of experts for the Council. In order to strengthen the legislative function, to consider four things: structure, function, capacity and budget. All four should be there and go hand in hand.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/328/SUP/o/0413000111 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 328 The legislative process |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 01 Mar 2013 10:58 |
| Last Modified: | 01 Mar 2013 10:58 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155611 |
Actions (login required)
 |
View Item |