Santosa, Bambang (2012) Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi pada Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Latar belakang penelitian ini adalah adanya kebijakan pemerintah dalam pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang dipilih langsung, merupakan perwujudan dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dinyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Setiap menjelang pelaksanaan Pemilukada netralitas aparat Pegawai Negeri Sipil (PNS) justru banyak dipertanyakan. Hal itu bisa dimaklumi mengingat PNS dengan jumlah yang sangat banyak sangat mudah dijadikan tunggangan politik oleh golongan penguasa dan para calon dalam rangka memenangkan pemilihan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan studi dokumen serta menggunakan analisa data kualitatif model interaktif (Miles dan Hubermas, 1992). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang netralitas PNS pada saat pemilukada di kabupaten Banyuwangi tidak ditemukan PNS yang melanggar pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 pasal 4 angka 15. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah antara lain meliputi: - Faktor pendukung meliputi : a. Adanya ambisi yang besar untuk memperoleh jabatan tertentu, sehingga diharapkan dengan pemihakan terhadap salah atu calon akan memperoleh imbalan berupa jabatan, tidak terbukti. b . Adanya Kebiasaaan atau kebijakan masa lalu yang cukup lama mempengaruhi pemikiran sikap dari PNS, yaitu adanya istilah monoloyalitas pada kelompok dan orang tertentu, tidak terbukti ada perngaruhnya. c . Adanya kebiasaan bahkan sudah menjadi bakat seseorang untuk selalu ingin terlibat dalam kegiatan kegiatan politik praktis. kemungkinan karena terlalu lama berkecimpung di organisasi politik ataupun memang telah merupakan pendirian yang dianutnya,tidak terbukti ada pengaruhnya. - Faktor penghambat meliputi : a . Tidak ada Janji janji yang dilemparkan atau yang diutarakan oleh seseorang atau seke-lompok orang kepada PNS untuk memenangkan salah satu calon, tidak terbukti ada janji-janji. b . Tidak ada provokasi bahkan ancaman oleh pimpinan ataupun orang-orang yang ditugaskan pimpinan untuk mengajak PNS agar memihak, sehingga akan menimbulkan takut bagi PNS untuk berbuat netral, tidak terbukti ada provokasi. c . Ketatnya pengawasan dari yang berwenang terhadap yang melakukan pelanggaran aturan tentang netralitas, dan tegasnya pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan, tidak terbukti ada pelanggaran.
English Abstract
The background of this research is government policy in the selection of Regional Head (Election) are directly elected, is the embodiment in article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution, stated that the Governors, Regents and Mayors respectively as Head of Local Government, Provincial, District and democratically elected town. Each of neutrality towards the implementation of the General Election of officers for Civil Servants (PNS) was a widely questioned. Its understandable considering the number of civil servants are very much used as a mount very easy to politics by the ruling class and the candidates in order to win elections. The method used is a qualitative method with the descriptive approach. With the technique of collecting data from interviews, observation, and study the document and use an interactive model of qualitative data analysis (Miles and Hubermas, 1992). The results showed that the evaluation of the implementation of government policy on civil service neutrality during the election in the district of Banyuwangi not found in violation of article 4 PNS number 15 of Government Regulation No.53 Year 2010 Article 4 number 15. Factors that affect the implementation of government policies on neutrality of the Civil Service in the General Election of Regional Head include: - Supporting factors include: a. The existence of a great ambition to obtain a certain position, so expect a partiality towards one atu candidates will gain in return for a position, not proven. b. The existence of customs or policies of the past long enough attitude influence the thinking of civil servants, namely the term monoloyalitas in group and one in particular, there is no proven perngaruhnya. c. Presence has become a habit even ones talents to always want to engage in political activities will practical. To possibility because it is too long engaged in political or organisation has indeed been an establishment that was followed, there is no proven effect. - Limiting Factors include: a. No promises Promises glued ¬ thrown or expressed by a person or group of people to the civil servants to win one of the candidates, there are no promises proven. b. There was no provocation or even a threat by the leadership of people who are assigned to invite the leadership of civil servants to take sides, that will cause fear for civil servants to act neutral, does not prove there is provocation. c. The strict supervision of the authorities of the who violate the rules of neutrality, and specifically the implementation of sanctions against infringement, no infringement is not proven.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/328.334 5/SAN/e/041204702 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 328 The legislative process > 328.3 Specific topics of legislative bodies |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 03 Jan 2013 09:59 |
| Last Modified: | 03 Jan 2013 09:59 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155605 |
Actions (login required)
 |
View Item |