Sudirman (2014) Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan Dan Hubungan Presiden Dengan Lembaga Negara Yang Lain Dalam Undang-Undang Dasar Nri Tahun 1945). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dimaksudkan memberikan penegasan terhadap Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu penegasan dianutnya sistem pemerintahan presidensial. Hal ini sejalan dengan kesepakatan nomor 3 (tiga) fraksi-fraksi di MPR pada Sidang Tahunan MPR 1999 mengenai arah perubahan Undang Undang Dasar 1945, yakni: sepakat untuk mempertahankan sistem pemerintahan presidensial (dalam artian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem pemerintahan presidensial). Namun, perubahan Pasal 1 ayat (2) serta perubahan pasal-pasal lainnya yang dimaksudkan menguatkan sistem pemerintahan presidensial masih melahirkan pertanyaan hukum. Apakan sistem pemerintahan yang dibangun dalam UUD NRI Tahun 1945 telah sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial? Pertanyaan hukum ini perlu dijawab melalui penelitian hukum yaitu sebuah penelitian tesis. Penelitian tesis ini dirancang sebagai penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis terhadap bahan hukum kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian diketahui sistem pemerintahan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 menempatkan kedudukan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (single executive), dari sudut pandang dianutnya single executive, sistem pemerintahan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 telah sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. Selain itu juga menganut pemberian mandat langsung oleh rakyat melalui pemilihan langsung, sehingga melahirkan konsep separation of power, checks and balances, fix term, dan impeachment, keempat konsep tersebut merupakan karakteristik sistem pemerintahan presidensial, sehingga sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. Sedangkan dari sudut pandang adanya kewenangan legislatif Presiden belum sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. Sementara dilihat dari sudut pandang hubungan Presiden dengan lembaga negara lainnya, pertama, hubungan DPR dan Presiden dalam fungsi legislasi, dan fungsi anggaran, kurang sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial; Kedua, hubungan MPR dan Presiden kurang adanya hubungan saling mengimbangi dan mengawasi, sehingga kurang sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial; ketiga, hubungan DPD dan Presiden terdapat hubungan saling mengimbangi dan mengawasi, sehingga sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial; keempat, hubungan Presiden dengan MA dan MK telah sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial, karena memenuhi kriteria checks and balances serta hubungan yang dilakukan tidak keluar dari kewenangan yang dimilikinya sebagai lembaga yudikatif.
English Abstract
Amendment Section 1 article (2) UUD NRI 1945 meant to give coherent to Section 4 article (1) UUD NRI 1945 that is coherent embracing of presidential system. This matter in line with agreement of number 3 (three) factions at MPR in the plenary session 1999 about purpose amendment of UUD 1945, that is agreed to defend presidential system (meaning all at once to perfection in order that fill general characteristic presidential system). But, amendment Section 1 article (2) and also amendment of other sections which meant strengthen presidential system still bear question of law. What is construction of Presidential system in UUD NRI 1945 have as according to presidensial system? Question of this law require to be answered to research of law that is a research of thesis. This thesis research is designed as normatif research with statuta approach, conceptual approach and comparative approach. Law materials which is needed in this research is a primary materials law, secondary material law and tertiary material law. Its used analysis of qualitative juridical analysis, that is analysis to qualitative materials law by using of juridical normatif approach. From result of research known system governance in UUD NRI 1945 placing President position as head of state and head governance (single executive), from the aspect of single executive, governance system in UUD NRI 1945 have as according to presidensial system. Besides also embrace direct authorization by people direct election, so that bear concept of separation of power, checks and balances, fix term, and impeachment, fourth of the concept represent characteristic presidensial system, so that as according to presidensial system. While from the aspect of existence of legislative power of President not according to presidensial system. From the aspect of President relation with other state institute: first, relation of DPR and President in legislation function, and budget function, less as according to presidensial system; second, relation of MPR and President less the existence of relation checks and balances, so that less as according to presidensial system; third, relation of DPD and President there are relation checks and balances, so that as according to presidensial system; fourth, President relation with MA and MK have as according to presidensial system, because fulfilling criterion of checks balances and also relation do not go out from judicial power.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/321.804 2/SUD/k/041403220 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 321 Systems of governments and states > 321.8 Democratic government |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 18 Jun 2014 09:41 |
| Last Modified: | 18 Jun 2014 09:41 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155592 |
Actions (login required)
 |
View Item |