Suryadi, Dendi (2013) Penegakan Hukum Pada Kasus Poligami Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Administratif Tni Di Lingkungan Kodam Vi/Mulawarman. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Poligami merupakan suatu realitas hukum dalam masyarakat yang akhirakhir ini menjadi suatu perbincangan hangat serta menimbulkan pro dan kontra. Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang- Undang Perkawinan) menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. TNI yang akan berpoligami wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat apabila nekat berpoligami tanpa izin dari pejabat, bersiap-siap lah diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah atau diberhentikan dari jabatanya apabila yang bersangkutan menduduki suatu jabatan. Masih ditemui peraturan ini dilanggar oleh TNI dengan mempunyai istri lebih dari seorang, baik secara terang-terangan dalam pengertian telah ada izin dari atasan dan istri terdahulu maupun secara diam-diam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum anggota TNI yang melakukan poligami yang bertentangan dengan ketentuan administratif TNI, serta kebijakan penegakan hukum terhadap tindakan poligami yang bertentangan dengan ketentuan administratif TNI di masa depan. p enelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan mendasarkan pada data primer sebagai sumber daya utamanya dan data sekunder sebagai pelengkap. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan yuridis sosiologis. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, artinya data disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitas dan kebenaran data dan kemudian diambil kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Penegakan hukum anggota TNI yang melakukan poligami yang bertentangan dengan ketentuan administratif TNI sudah dilakukan oleh Kodam VI Mulawarman dengan memberikan sanksi yang tegas kepada para anggota TNI yang melakukannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pekawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang Pegawai Departemen Pertahanan baik pria/wanita hanya diizinkan mempunyai satu orang istri/suami. Sanksi tersebut antara lain dijatuhi hukuman kurungan 8 bulan dengan hukuman tambahan diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas TNI AD. Selain sanksi tersebut juga dilakukan penahanan berat selama 21 hari dengan hukuman tambahan dimutasi ke Kodim lain, juga tindakan penahanan berat 14 hari dan penundaan pangkat; serta (2) Kebijakan penegakan hukum terhadap tindakan poligami yang bertentangan dengan ketentuan administratif TNI di masa depan dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan dan kemudian juga diterbitkan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI. Peraturan-peraturan tersebut merupakan kebijakan dalam rangka menanggulangi tindakan poligami yang bertentangan dengan ketentuan administratif TNI yang dilakukan oleh prajurit TNI yang pada prinsipnya prajurit TNI hanya diizinkan beristri seorang. Adapun penyimpangan untuk dapat diberikan izin beristri lebih dari seorang hanya dapat dipertimbangkan bilamana hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan memungkinkan, istri tidak dapat menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan, sedangkan menurut keterangan dokter suami tidak mandul.
English Abstract
Polygamy is a legal reality in a society that has recently become a warm conversation and raises the pros and cons. Polygamy itself has meant a system of marriage between one man with more than one wife. Basically the Marriage Law No.. 1 of 1974 on Marriage (hereinafter referred to as the Marriage Act) adheres to the principle of monogamy in marriage. It is referred to expressly in Article 3 paragraph (1) of Law No. Marriage. 1 of 1974 on Marriage which states that in principle a man may only have a wife and a woman can only have one husband. TNI will polygamist must obtain prior permission from the authorities if reckless polygamy without consent of the officer, getting ready is the lower level demoted or dismissed from jabatanya concerned when occupying an office. Still encountered this rule has been violated by the military with more than one wife, either overtly in terms of the existing license of supervisor and former wife and secretly. The purpose of whose team it is to investigate and assess the law enforcement military members who practice polygamy administrative provisions contrary to the military, and the policy response to the actions of polygamy administrative provisions contrary to the military in the future. This study is an empirical law, which is based on research with primary data as the primary resource and secondary data as a complement. The approach used in this study is the approach of the law (statute approach) and juridical sociological approach. Data analysis was done by descriptive qualitative, meaning that the data are presented descriptively and analyzed qualitative data analysis based on the quality and accuracy of data and then be concluded that the answer to the problems in this study. The results of this study are: (1) Law enforcement TNI members who practice polygamy as opposed to military administrative provisions have been made by Kodam VI Mulawarman giving tough sanctions to members of the military who did. This is in accordance with Article 3, paragraph (1) Regulation of the Minister of Defense No. 23 of 2008 on Pekawinan, Divorce and Refer To Employees in the Ministry of Defence stating that it is basically a Civil Defense Department both men / women are only allowed to have one wife / husband . Penalties include imprisonment sentenced to 8 months with an additional penalty dishonorably discharged from army service. In addition to these penalties too severe detention for 21 days with an additional penalty Kodim transferred to another, as well as measures of imprisonment of 14 days and a heavy dub delays and (2) The policy response to the actions of polygamy administrative provisions contrary to the military in the future held by Minister Defense No. 23 of 2008 on Marriage, Divorce and Refer To Employees in the Department of Defense and later also issued Regulation No. TNI Commander Perpang/11/VII/2007 dated July 4, 2007 on the Procedure for Marriage, Divorce and Refer to the Army personnel. The regulations are the policies to tackle polygamy act contrary to the provisions made by the administrative TNI TNI soldiers are in principle allowed only married one. The deviation may be granted permission to take more than a law can only be considered when the religion professed by both parties concerned possible, the wife can not run the functions and duties as a wife, the wife got a disability or illness that is not curable and wife can not be produce offspring, whereas according to the doctors husband was not barren.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/306.842 3/SUR/p/041309813 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 306 Culture and institutions > 306.8 Marriage and family |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 16 May 2014 09:02 |
| Last Modified: | 16 May 2014 09:02 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155541 |
Actions (login required)
 |
View Item |