Barliahadi, Deden (2015) Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032 Dalam Perspektif Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Studi Di Badan Koordinasi Penataan Rua. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Latar Belakang penelitian ini adalah telah disusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah disertai dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032 dengan salah satu fungsinya yaitu Sebagai pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang di wilayah kabupaten Lombok Timur. Untuk mengawal pelaksanaan Perda tersebut, dibentuklah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Lombok Timur (BKPRD) yang memiliki tugas dan fungsi utama yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian izin pemanfaatan ruang dan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Namun dalam pelaksanaannya sejak diterbitkannya Perda RTRW tersebut, masih banyak ditemukan Alih fungsi lahan yang tidak terkendali akibat kebutuhan ruang bagi masyarakat,pemerintah dan swasta, kemudian tidak ada sanksi hukum bagi pelanggaran pelanggaran rencana tata ruang serta pemberian perizinan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam rencana tata ruang yang mengakibatkan daya dukung lingkungan dan sosial yang ada juga menurun, sehingga tidak dapat mengimbangi kebutuhan masyarakat. Penulisan Tesis dengan judul Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032 Dalam Perspektif Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Studi di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lombok Timur) merupakan studi dengan kajian khusus terhadap implementasi Perda RTRW Kabupaten Lombok Timur ditinjau dalam aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Rumusan masalah dalam peneltian ini : Bagaimanakah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lombok Timur melaksanakan tugas dan fungsinya dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Lombok Timur? Apa saja hasil yang telah dicapai oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lombok Timur dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Lombok Timur? Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lombok Timur dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Lombok Timur?. Tujuan penelitian ini yaitu : untuk mendeskripsikan dan menganalisa manajemen (BKPRD) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Lombok Timur; mengetahui dan menganalisa hasil yang telah dicapai Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lombok Timur berdasarkan tugas dan fungsinya dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Lombok Timur; mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lombok Timur dalam mengendalikan pemanfaatan ruang di Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi dan studi dokumen serta menggunakan analisa data kualitatif model interaktif (Ian Dey. Qualitative data analysis. 1993) Hasil temuan dilapangan bahwa BKPRD Kabupaten Lombok Timur sebagai implementor terhadap Perda RTRW Kabupaten Lombok Timur belum memiliki manajemen yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Perda RTRW tidak disosialisasikan dengan baik, sehingga banyak masyarakat, dunia usaha/ swasta maupun pemerintah belum mengetahui ataupun memahami tentang Perda RTRW tersebut yang berakibat banyaknya pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang di Kabupaten Lombok Timur yang tidak sesuai dengan aturan dalam Perda RTRW. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam implementasi Perda RTRW Kabupaten Lombok Timur terkait pengendalian pemanfaatan ruang, 1) faktor-faktor pendukung : a) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BKPRD sebagai implementor telah memiliki payung hukum berupa Perda RTRW Nomor 2 tahun2012-2032, b) masih terdapat beberapa anggota Tim dari BKPRD yang masih peduli dengan tugas dan fungsinya dalam pengendalian pemanfaatan ruang, c) telah mulai diprogramkan penyusunan rencana-rencana detail tata ruang sebagai turunan dari RTRW Kabupaten untuk pelaksanaan operasional kegiatan penataan ruang. Kemudian, 2) faktor-faktor penghambat : a) Kurang adanya perhatian dari para pemegang kebijakan terhadap pengendalian pemanfaatan ruang; b) Perda RTRW sebagai landasan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang kurang disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat dan dunia usaha, c) fungsi manajemen dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lombok Timur yang kurang baik, d) status BKPRD Kabupaten Lombok Timur sebagai badan ad hoc yang bersifat khusus dan sementara menjadikan BKPRD Kabupaten Lombok Timur tidak memiliki power lebih dalam menegaskan pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan apalagi jika berbenturan langsung dengan kepentingan para pengambil kebijakan.
English Abstract
Background This study was drawn up Spatial Plan is accompanied by Spatial Plan Bylaw East Lombok No. 2 of 2012 to 2032 with one of its functions is as guidelines on the use and control of space in East Lombok district. To oversee the implementation of the regulation, established the Regional Spatial Planning Coordinating Board of East Lombok (BKPRD) which has the task and the main function is to supervise and control the use of space-related programs, development activities, licensing the use of space and policies related to the use of space . However, in practice since the publication of the Spatial regulation, there are still many functions Rather uncontrolled due to the need for space for the community, government and private, then there is no legal sanctions for violations of spatial planning and the provision of licenses that are not in accordance with the principles set contained in the spatial plan which resulted in the carrying capacity of the environment and social decline as well, so it can not keep pace with the needs of society. Writing Thesis entitled Implementation of Regulation No. 2 of 2012 on Spatial Planning of East Lombok Year 2012-2032 In Space Utilization Control Perspective (Studies in Regional Spatial Planning Coordinating Board (BKPRD) East Lombok) is a study with a specific study on the implementation of Regulation Spatial East Lombok reviewed in space Utilization Control aspects. Formulation of the problem in this research: How Regional Spatial Planning Coordinating Board (BKPRD) East Lombok carry out their duties and functions in an effort to control the utilization of space based Spatial Regulation of East Lombok? What are the results achieved by the Regional Spatial Planning Coordinating Board (BKPRD) East Lombok in an effort to control the utilization of space in East Lombok? What are the factors supporting and Regional Spatial Planning Coordinating Board (BKPRD) East Lombok in an effort to control the utilization of space in East Lombok ?. The aim of this study are: to describe and analyze management (BKPRD) Regional Spatial Planning Coordinating Board of East Lombok in the implementation of tasks and functions in an effort to control the utilization of space in accordance with Bylaw Spatial East Lombok; identify and analyze the results achieved Regional Spatial Planning Coordinating Board (BKPRD) East Lombok based tasks and functions in an effort to control the utilization of space in East Lombok; determine the factors supporting and Regional Spatial Planning Coordinating Board (BKPRD) East Lombok in controlling the utilization of space in East Lombok. The method used is qualitative methods of data collection techniques of interview, observation and document study and analysis of qualitative data using interactive models (Ian Dey. Qualitative Data Analysis. 1993) The findings of the field that BKPRD East Lombok as the implementor of the Spatial Regulation of East Lombok not have good management in the execution of its duties and functions. Spatial Bylaw not well socialized, so many communities, business / private and government do not know or understand about the Spatial regulation resulting number of violations of the use of space in East Lombok are not in accordance with the rules of the Spatial Regulation. There are several factors that influence the implementation of Spatial Regulation of East Lombok associated control space utilization, 1) supporting factors: a) the execution of its duties and functions BKPRD as the implementor has a legal umbrella of Spatial Regulation No. 2 of 2012 to 2032, b) there are still some members of the team who still care BKPRD with tasks and functions in the control of space utilization, c) has begun programmed to shelve plans as detailed spatial derivative of the spatial plan for the district operational implementation of spatial planning activities. Then, 2) inhibiting factors: a) Lack of attention from the policy holder to control the use of space; b) Spatial regulation as the legal basis for controlling utilization of space is less well socialized to people and businesses, c) management functions of the Regional Spatial Planning Coordinating Board (BKPRD) East Lombok unfavorable, d) status of East Lombok BKPRD as body special ad hoc and temporary nature makes BKPRD East Lombok does not have the power to assert control over the utilization of space in accordance with the rules, especially if a direct clash with the interests of policy makers.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/304.23/BAR/i/2015/041501250 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 304 Factors affecting social behavior > 304.2 Human ecology |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Sugiantoro |
| Date Deposited: | 28 May 2015 14:54 |
| Last Modified: | 28 May 2015 14:54 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155513 |
Actions (login required)
 |
View Item |