Hariandja, EdwinHatorangan (2012) Penyelesaian Perkara Pidana Akibat Konflik Sosial melalui Mediasi Penal (Studi di Polres Tarakan). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Eksistensi mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial. Konflik dua kelompok warga telah mengakibakan perekonomian di Kota Tarakan lumpuh total. Sejak pagi seluruh kegiatan perekonomian masyarakat terhenti sama sekali. Kantor pemerintahan dan sekolah pun diliburkan. Hingga malam, suasana Kota Tarakan masih mencekam. Hanya beberapa mobil dan motor yang melintas di kota yang tiga hari ini mengalami bentrokan. Pertemuan yang dilakukan menghasilkan berbagai butir kesepakatan, antara lain warga yang bertikai sepakat pokok permasalahan adalah pidana murni, yakni pembunuhan seorang warga. Kasus ini akan ditindaklanjuti dengan upaya hukum untuk menangkap pelaku pembunuhan. Menurut Wisnu, polisi telah memeriksa 9 saksi terkait bentrok tersebut. Mereka sampai saat ini masih dimintai keterangan penyidik Satuan Reskrim Polres Tarakan. Yang jelas kita berupaya keras untuk mencari tersangka. Penyelidikan dan penyidikan tetap intensif. Mudah-mudahan hari ini ada titik terang siapa tersangkanya. Tujuan dari peneliian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji latar belakang ditempuhnya mekanisme mediasi penal untuk menyelesaikan tindak pidana yang terjadi sebagai akibat konflik sosial di Kota Tarakan; mekanisme penyelesaian tindak pidana yang terjadi sebagai akibat konflik sosial melalui mediasi penal yang dilakukan oleh Polres Tarakan; serta kendala-kendala yang dihadapi Polres Tarakan dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi sebagai akibat konflik sosial melalui mediasi penal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan mendasarkan pada data primer sebagai sumber daya utamanya dan data sekunder sebagai pelengkap. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang ( statute approach ) dan pendekatan yuridis sosiologis. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, artinya data disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitas dan kebenaran data dan kemudian diambil kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Latar belakang ditempuhnya mediasi penal untuk menyelesaikan tindak pidana yang terjadi sebagai akibat konflik sosial di Kota Tarakan bahwa secara yuridis dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, sebenarnya para penegak hukum telah diberikan wewenang tertentu oleh undang-undang untuk mengesampingkan perkara pidana atau menyelesaian perkara pidana tanpa meneruskannya ke pengadilan (sarana non litigasi). Seperti halnya kepolisian, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah memberikan hak kepada polisi (penyidik) untuk melakukan diskresi (discretion), yakni hak untuk tidak memproses hukum terhadap tindak pidana sepanjang demi kepentingan umum maupun moral, karena diskresi pada hakikatnya berada di antara hukum dan moral; (2) Mekanisme penyelesaian tindak pidana yang terjadi sebagai akibat konflik sosial melalui mediasi penal yang dilakukan oleh Polres Tarakan dengan mengadakan pertemuan di antara para pihak dengan mengajak Komunitas Paguyuban Etnis Warga Tidung dan Etnis Warga Bugis baik yang ada di Tarakan dan yang ada di luar Tarakan untuk membuat kesepakatan dan menyelesaikan konflik yang terjadi dengan disaksikan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Ketua DPRD Kalimantan Timur, Bapak Pangdam VI Mulawarman, Bapak Asisten Operasi Kapolri, Bapak Wakapolda Kalimantan Timur, Bapak Kasdam VI Mulawarman, Walikota Tarakan, Bupati Bulungan, Bupati Tana Tidung, Bapak Wakil Bupati Malinau. Hanya untuk menuntaskan akar persoalan di balik kerusuhan itu, pemerintah masih perlu bekerja keras. Pemerintah daerah harus menghentikan proses marginalisasi secara sosial, ekonomi, dan politik yang dialami oleh orang-orang Tidung di Tarakan; dan (3) Kendala-kendala yang dihadapi Polres Tarakan dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi sebagai akibat konflik sosial melalui mediasi penal antara lain adalah adanya pesan singkat (SMS) yang beredar di masyarakat dengan tujuan untuk memperkeruh keadaan dan membuat masyarakat tidak percaya dengan aparat penegak hukum sehingga mengharuskan Polri untuk langsung mendatangi kelompok-kelompok masyarakat yang mengungsi agar mereka kembali ke tempat kediaman masing-masing karena telah terjadi kesepakatan damai antara pihak yang bertikai.
English Abstract
The existence of penal mediation is a new dimension studied from a theoretical and practical aspects. Assessed from the practice of mediation penal dimensions will be correlated with the achievement of world justice. Over time more and more days where an increasing number of case volume with all forms and variations that go to trial, so the consequence becomes a burden for the courts to examine and decide the case according the principle of "judicial simple, fast and low cost" without compromising the achievement of justice is rule of law, expediency and fairness. Do all sorts of criminal cases must be filed and resolved upfront court, or is there a certain matters, which makes it possible to be settled through penal mediation patterns. On the polarization and penal mediation mechanisms, to the extent they truly desired jointly by the parties (suspects and victims), as well as to achieve a wider interest, namely the maintenance of social harmony. Conflict between the two groups of residents has resulted in an economy in Tarakan city paralyzed. Since morning all public economic activities at a standstill. Government offices and schools were closed. Until the evening, the atmosphere is still tense Tarakan City. Only a few cars and motorcycles passing in the three cities today experiencing clashes. Meeting held produces various points of agreement, among other people subject to the conflict agree is pure offense, namely the murder of a citizen. This case will be followed up with legal efforts to catch the perpetrators of the murder. According to Vishnu, the police have examined nine witnesses related to the clash. They are to this day still questioning Criminal Police Unit investigator Tarakan. What is clear we are working hard to find the suspect. Inquiries and investigations remain intense. Hopefully today there is a bright spot anyone suspects. The purpose of whose team is to identify and assess the background gone through penal mediation mechanism to resolve crimes that occur as a result of social conflict in the city of Tarakan; criminal resolution mechanisms that occur as a result of social conflicts through mediation conducted by police penal Tarakan, as well as constraints the constraints faced by police in solving crimes Tarakan incurred as a result of social conflicts through mediation penal. This study is an empirical law, which is based on research with primary data as the primary resource and secondary data as a complement. The approach used in this study is the approach of the law (statute approach) and juridical sociological approach. Data analysis was done by descriptive qualitative, meaning that the data are presented descriptively and analyzed qualitative data analysis based on the quality and accuracy of data and then be concluded that the answer to the problems in this study. The results of this study are: (1) Background gone through penal mediation to resolve crimes that occur as a result of social conflict in Tarakan City that are legally in the law enforcement system pidna in Indonesia, the actual law enforcement officials have been given specific authority by law to rule out a criminal case or a criminal case without forward menyelesaian to court (nonlitigation means). As with the police, as stipulated in Article 18 of Law No. 2 of 2002 on the Police, has given the rights to the police (the investigator) to conduct discretionary, the right to not process the criminal law throughout the public interest and moral, as discretionary in nature is between law and morals, (2) Mechanisms for resolving crime that occurs as a result of social conflicts through mediation conducted by police penal Tarakan by holding meetings between the parties by referring Paguyuban Ethnic Communities and Ethnic Residents Residents Tidung Bugis good existing and Tarakan Tarakans out to make a deal and resolve conflicts that occur in the presence of the governor of East Kalimantan, East Kalimantan Mr. Chairman of the Parliament, Mr. Commander VI Mulawarman, Mr. Assistant Chief of Police Operations, Mr. Wakapolda East Kalimantan, Mr. Kasdam VI Mulawarman, Mayor of Tarakan, Bulungan Regent, Regent Tana Tidung, Mr. Vice Regent Malinau. Just to complete the root causes behind the unrest, the government still needs to work hard. The local government must stop the marginalization of social, economic, political and experienced by people Tidung in Tarakan, and (3) the constraints faced by police in solving crimes Tarakan incurred as a result of social conflicts through mediation penal include a short message (SMS) circulating in the community in order to worsen the situation and make the public do not believe that law enforcement requires police to immediately go to community groups so that they fled back to their residence because of a peace agreement between the warring parties.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/303.69/HAR/p/041205814 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 303 Social Processes > 303.6 Conflict and conflict resolution |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 10 Jan 2013 11:39 |
| Last Modified: | 10 Jan 2013 11:39 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155511 |
Actions (login required)
 |
View Item |