Pradhana, Rahendrata Cahya (2016) Pertanggungjawaban Kepala Desa Terkait Dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Di Desa Putukrejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa Terkai Dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Pemilihan tema tersebut dilatar belakangi karena masih banyaknya Masyarakat Desa Putukrejo yang belum mengetahui tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana Pertanggungjawaban Kepala Desa Putukrejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Terkait Dengan Pengelolaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?, (2) Apa hambatan dalam pertanggungjawaban Kepala Desa terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan bagaimana solusinya? Kemudian, dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif yakni metode analisis data yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta individu, kelompok, atau keadaan yang diperoleh dari hasil wawancara untuk kemudian mengolah kata-kata hasil wawancara dari subyek penelitian tersebut menjadi sebuah kesatuan yang utuh terkait dengan tema penelitian Dari hasil penelitian dan pembahasan, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada terkait dengan Pertanggungjawaban Kepala Desa Terkait Dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu memang belum sepenuhnya terbuka dan masih banyak yang belum terealisasi, ini terlihat dengan banyaknya masyarakat Desa Putukrejo yang masih belum mengetahui tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari ABPN dan ABPD setra belum mengetahui secara jelas realisasi-realisasi dari perencanaan Pembangunan Desa. selain itu ada hambatan yang mrempengaruhi Pertanggungjawaban Kepala Desa terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu banyaknya masyarakat desa yang menuntut pembangunan desa supaya dipercepat, serta minimnya pengetahuan masyarakat desa yang belum mengetahui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa dan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa.
English Abstract
In The mini thesis, the writes raised the issue of Accountability of Village Head Related to the Management of Village Budget Revenue an Expenditure. Choosing the theme is motivated by many villagers of Putukrejo who still do not know about the Village Financial Management. Based on that issue, this mini thesis raised formulation of thr problems : (1) How is the accountability of Putukrejo Village head in the district of Loceret Nganjuk releated to the management of Village budget revenue and expenditure?, (2) What the obstacles in the accountability and what are the solution? Then, in writing this mini thesis the writer uses the type of empirical juridical and sociological juridical approach. Primary data and secondary data obtained by the writer will be analized using qualitative descriptive which is a method of data analysis that ains to describe accurately the characteristics of the facts of individual, group, or state obtained from interview and the word of the interviews of the study subjects into a unity intact releated to the research theme. From the result of research and discussion, the writer obtains answer to existing problems releated to the accountability of village head releated to the management of village budget revenue and expenditure that did not fully open and there are still many that haven’t been done. It can be seen by many villagers of Putukrejo who still do not know about the management of village finances sources from the state and local budget and they also didn’t know the realizations of the village development plan. In addition there are obstacles which affect the accountability of the village head releated to the management of village budget revenue and expenditure, that is many villagers are demanding an accelerated village development, as well as the lock of knowledge of village communities about Constitution Number 6 in 2014 Concerning Village and the Minister Regulation Number 113 in 2014 about the Management of Village Finance.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/390/051705162 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.06 Executive branch of government |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Yusuf Dwi N. |
| Date Deposited: | 22 Aug 2017 08:38 |
| Last Modified: | 28 Sep 2020 11:03 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1530 |
Preview |
Text
Bagian Depan.pdf Download (169kB) | Preview |
![[thumbnail of BAB I.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (78kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (132kB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (81kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (292kB) |
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (36kB) |
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (41kB) |
Actions (login required)
 |
View Item |