Robby, Bintari Asiadora (2017) Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Taiwan Terkait Klaim Asuransi Tindak Kekerasan Fisik Pada Masa Penempatan (Studi Kasus Di Kantor Dagang Ekonomi Indonesia Taiwan Dan PT. Prima Duta Sejati). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan pelaksanaan klaim asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terkait tindak kekerasan fisik di negara penempatan Taiwan. Pemilihan tema dalam skripsi ini dilatarbelakangi banyaknya hambatan dan keluhan yang terjadi pada proses klaim asuransi TKI khususnya pada risiko tindak kekerasan fisik. Aturan mengenai klaim asuransi tindak kekerasan fisik pada masa penempatan telah diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permenakertrans Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi TKI, namun pada pelaksanaanya terdapat beberapa permasalahan terkait peraturan yang berlaku. Berdasarkan hal diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan terkait klaim asuransi tindak kekerasan fisik pada masa penempatan? (2) Apa saja hambatan dan upaya yang ditemukan dalam pelaksanaan klaim asuransi TKI dengan risiko tindak kekerasan fisik pada masa penempatan? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Lokasi yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan dan PT. Prima Duta Sejati (PDS) yang berada di Gempol, Jawa timur. Data primer dan sekunder yang diperoleh penulis diolah dengan teknik deskriptif kualitatif. Populasi dan sampel diperoleh dari satuan kerja bidang Tenaga Kerja pada KDEI di Taiwan, serta perwakilan dari PDS selaku PPTKIS, dan beberapa perwakilan TKI yang mengalami risiko tindak kekerasan fisik pada masa penempatan di Taiwan. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pasal 23 ayat (3) butir i mengenai klaim asuransi TKI tindak kekerasan fisik pada masa penempatan dinilai belum efektif, hal tersebut dapat dilihat pada substansi hukum, terjadi kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang ada dalam pengajuan klaim asuransi tindak kekerasan fisik, klaim asuransi harus diajukan di tanah air, dan asuransi di negara penempatan Taiwan dianggap hilang apabila TKI dinyatakan melarikan diri, untuk itu TKI berupaya menggati jenis risiko dan melakukan upaya pengaduan, serta KDEI memberi surat peringatan kepada majikan yang melakukan tindak kekerasan. Pada struktur hukum, hambatan yang terjadi karena adanya pergantian konsorsium asuransi pada setiap pergantian menteri, oleh karenanya PDS berupaya membantu meghubungi konsorsium yang telah diganti atau menggantikannya kepada konsorsium baru. Pada kultur hukum, rendahnya pengetahuan TKI terkait risiko yang ditanggung oleh asuransi TKI dan konsorsium asuransi yang dianggap mempersulit proses klaim asuransi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, dengan demikian PDS berupaya memberikan penyuluhan tentang asuransi TKI, memberikan pelatihan kepada TKI, dan melaporkan kepada pemerintah atau LSM agar membantu mempercepat pencairan klaim.
English Abstract
In this thesis, the writer raised the issue of the implementation of insurance claims of Indonesian Migran Workers (IMW) related to physical violence in recipient country (Taiwan). The selection of the theme of this thesis is motivated by many obstacles and complaints that occur in the process of insurance claims migrant workers particularly at risk of physical violence. Rules on insurance claims of physical violence at the time of placement has been clearly stipulated in the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Republic of Indonesia Number 1 Year 2012 on amendments to the Permenakertrans No. PER.07 / MEN / V / 2010 on IMW Insurance , however the implementation is not in accordance with applicable regulation. Based on the above statement, this paper raised the formulation of the problem: (1) How is the implementation of legal protection for Indonesian Workers in Taiwan related to insurance claims of physical violence at the time of placement? (2) What are the barriers and efforts found in the implementation of IMW insurance claims with the risk of physical violence at the time of placement? Then the writing of this paper uses the method of juridical empirical with the approach of sociological juridical. The study site of this paper raised is In Indonesian Economic and Trade Office (IETO) in Taiwan PT. Prima Duta Sejati (PDS) located in Gempol, East Java. Primary and secondary data obtained by the writer were processed by qualitative descriptive technique. Population and samples were obtained from field work unit Labor in IETO in Taiwan, as well as representatives of PDS as PPTKIS, and some representatives of workers who are at risk of physical violence at the time of placement in Taiwan. From the research, the writer obtained the answer to the problems that exist that Article 23 paragraph (3) point i on IMW insurance claims of physical violence during the placement period is considered to be ineffective, it can be seen in the substance of the law In addition, there is difficulty of requirements that must be met in filing insurance claims of physical abuse, insurance claims must be filed in the homeland, and migrant insurance in Taiwan placement country is considered lost if IMW Declared to run away, for that IMW seeks the type of risk and make a complaint, and IETO gives warning letters to employers who commit acts of violence. In the legal structure, the barriers that occur due to the change of consortium of insurance at each ministerial change, therefore the PDS seeks to help contact the consortium have been replaced or replace the new consortium. In the legal culture, lack of knowledge by the IMW related to risks covered by IMW insurance and consortium of insurance which is considered to complicate the process of insurance claim with the aim to gain the maximum profit, thus PDS seeks to provide counseling about IMW insurance, provide training to IMW, and report to Government or non-governmental organizations to help speed up the disbursement of claims.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/152/051706337 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.01 Labor > 344.016 2 Specific aspects of labor (Immigrants and aliens) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 22 Aug 2017 03:01 |
| Last Modified: | 30 Nov 2021 03:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1485 |
Preview |
Text
135010107111043_BAB 3.pdf Download (137kB) | Preview |
Preview |
Text
135010107111043_BAB 2.pdf Download (415kB) | Preview |
Preview |
Text
135010107111043_BAB 1.pdf Download (320kB) | Preview |
Preview |
Text
135010107111043_COVER + DAFTAR ISI.pdf Download (301kB) | Preview |
Preview |
Text
135010107111043_BAB 4.pdf Download (764kB) | Preview |
Preview |
Text
135010107111043_BAB 5.pdf Download (112kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |