Rif'an, Mohamad (2017) Rekonstruksi Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) Dalam Tata Kelola Hutan Desa. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
kajian sejarah yang mengarahkan terhadap pemenuhan kebutuhan mayarakat desa baik sekitar maupun dalam hutan melalui pemindahan konsep pengelolaan hutan berbasis negara (State Base Developement) menjadi pengelolaan hutan berbasis Desa (Community Base Developement) melahirkan bentuk Perhutanan Sosial (Social Foresty) yang mencoba mengambil peran untuk mengekomodir keingianan, hasrat dan harapan masyaakat dalam pengelolaan hutan. Bentuk dari perhutanan sosial ini salah satunya adalah Hutan Desa, namun sayangnya walau mengalami kekosongan hukum selama 9 tahun yang dihitung sejak dilegalkan konsep hutan desa melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan secara teknis mulai diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, Kondisi Hutan Desa dianggap tidak sempurna karena disharmonisasi dengan Peraturan Perundang-Undangan diatasnya yang mengakibatkan kondisi dari Hutan Desa sendiri tidak optimal. Salah satunya terdapat pada Lembaga Pengelola Hutan Desa sebagai subyek pengelola hutan desa yang cenderung tidak melakukan pembagian keuntungan hasil hutan terhadap masyarakat desa karena kekaburan distribusi keuntungan dalam LPHD, dilain sisi LPHD atau Lembaga Desa yang dalam pengaturannya Ketentuan pemilihan pengurus diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor : P.11/PSKI/SET/PSI.0/11/2016 tentang pedoman verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan. Sifat dari pengaturan ini adalah anfulentrecht. Sehingga pemilihan anggota LPHD cenderung dimonopoli oleh masyarakat dengan kondisi ekonomi sosial tertentu, dilain sisi Pemilihan Pengurus LPHD yang difrasakan dengan musyawarah mufakat, sedangkan musyawarah mufakat tersebut tidaka ada ketentuan wajib maupun tidak. Maka penulis dalam penelitian ini mengangkat rumusan masalah bagaimana bentuk rekonstruksi pemilihan Anggota Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) dan bentuk rekonstruksi kedudukan LPHD. dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Sejarah (Historical Approach), dan pendeketan konsep (Conseptual Approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif dengan metode interpretasi gramatikal, sistematis dan historis. Dalam pembahasannya, Baik LMDH maupun BUMDes diatur dalam peraturan yang berbeda dimana LMDH diatur dalam Peraturan Menteri dan secara khusus diatur melalui Ketentuan pemilihan pengurus diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor : P.11/PSKI/SET/PSI.0/11/2016 tentang pedoman verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan. Telah dipaparkan sebelumnya bahwa sifat dari pengaturan ini adalah anfulentrecht. Pemilihan tersebut disebutkan dalam lampiran Peraturan tersebut. Mengacu Lampiran UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, Peraturan diatas juga memuat lampiran yang yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Pemilihan pengurus LPHD dengan musyawarah mufakat, sedangkan musyawarah mufakat tersebut tidaka ada ketentuan wajib maupun tidak. Sehingga dengan adanaya kekaburan ini dapat memberikan peluang kepada pejabat desa terkait untuk melakukan pemilihan secara tertutup yang dapat merugikan warga desa, maupun pemilihan dengan interfensi pihak luar. Sehingga perlu adanaya kejelasan konsep musyawarah mufakat tersebut. Dalam pembahasan pertama, penulis memberikan 3 gagasan secara opsional sebagai bentuk rekonstruksi pemilihan HPHD. Pertama melalui penambahan Frasa “Wajib” dan perubahan “musyawarah mufakat” menjadi “musyawarah desa”, hal demikian karena prinsip musyawarah desa memiliki kejelasan konsep serta tujuan dalam UU Desa maupun PP pelaksana UU Desa. Kedua, penghapusan Frasa “oleh prakarsa masyarakat desa” opsi demikian diperuntukan untuk desa binaan atau desa yang ditargetkan untuk dibina oleh pemerintah, sehingga interfensi pemerintah merupakan hal yang diharuskan. Ketiga, memposisikan bahwa hutan merupkan masalah sistematis maka penyelesaian dilakukan tidak dengan Ilmu Hukum melainkan berbagai keilmuan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa BUMDes diatur secara tegas. Bahwa kemafaatan keuntungan usaha dalam BUMDes adalah salah satunya untuk pengembangan usaha desa, dan memiliki dampak sosial. Sedangkan dalam Peraturan Direktorat jendral diatas, bahwa LPHD secara mandiri dapat mengatur keuntungannya secara mandiri. Hal dapat menimbulkan pembagian hasil yang bersifat tertutup dan pihak-pihak yang berkepentingan saja yang dapat mengakses keuntungan tersebut kondisi demikian terbentuk dalam Hutan Desa yang dikelola di kawasan di Labbo melalui penelitian yang dilakukan oleh Moeliono M, dkk pada tahun 2015 karena tidak ada kejelasan pembagian keuntungan LPHD. Sehingga terkait pengelolaan keuntungan LPHD harus memiliki tanggungjawab moral dan sosial kepada masayarakat, maka gagasan dalam pembahasan kedua ini, penulis memberikan kritik rekonstruksi kedudukan LPHD berbeda dengan BUMDes selain karena peraturan yang mendasarkan pembetunkan LPHD berbeda dengan BUMDes, tujuan pembentukan dalam LPHD maupun BUMDes berbeda namun dalam disetujui melalui peraturan desa, maka ketika memposisikan gagasan pada pembahasan pertama terimplementasi, gagasan kedua penulis terhadap LPHD yang dibentuk melalui musyawarah Desa dalam pembahasan kedua ini adalah perlu adanya konsep pembagian keuntungan karena konsep musyawarah desa salah satunya adalah membahas penataan desayang bentuknya adalah mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.
English Abstract
A historical study that leads to the fulfillment of the needs of the village community both in and around the forest through the transfer of the concept of state-based forest management into Community-based forest management gave birth to a form of Social Foresty that tried to take a role to decode Keingianan, desires and expectations of the community in forest management. The form of social forestry is one of them Forest Village, but unfortunately despite experiencing legal vacuum for 9 years counted since legalized the concept of village forest through Law No. 41 of 1999 on Forestry, and technically began to be regulated through Government Regulation No. 3 of 2006 About Forest Arrangement And Preparation of Forest Management Plans, As Well As Forest Utilization, Village Forest Condition is considered incomplete as it is disharmonized with the above Laws and regulations which result in the condition of the Village Forest itself is not optimal. One of them is in the Village Forest Management Agency as the subject of village forest managers who tend not to share the benefits of forest products to the villagers due to the lack of profit distribution in the LPHD, on the other hand LPHD or Village Institution in the regulation The provisions of the election of the management are regulated in the Director General of Social Forestry And Environmental Partnership Number: P.11 / PSKI / SET / PSI.0 / 11/2016 on guidelines for verification of Forest Management Rights Application. The nature of this arrangement is anfulentrecht. So that the election of LPHD members tends to be monopolized by the society with certain social economic conditions, on the other hand the elections of LPHD Management which is diffused by consensus consensus, while the consensus consensus is no obligatory or not. So the authors in this study raised the formulation of the problem of how the reconstruction of the election of members of Village Forest Management Institution (LPHD) and the form of reconstruction of LPHD position. With statutory approach, Historical Approach, and Conceptual Approach. The primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the authors are analyzed using qualitative juridical analysis techniques with grammatical, systematic and historical interpretation methods. In the discussion, both LMDH and BUMDes are regulated in a different regulation where LMDH is regulated in Ministerial Regulation and specifically regulated by Provisions on the election of the management stipulated in Regulation of Director General of Social Forestry and Environmental Partnership Number: P.11 / PSKI / SET / PSI.0 / 11/2016 on the Forest Forest Rights Management Verification Verification Manual. It has been described previously that the nature of this arrangement is anfulentrecht. The election is mentioned in the annex to the Regulation. Referring to the Enclosure of Law Number 12 of 2011 on the Establishment of Laws and Regulations, the above Regulation also contains the attachment as meant in the Act.Selection of LPHD management with consensus consensus, while consensus consensus is no obligatory or not. So with this adanaya vagueness can provide opportunities to village officials concerned to conduct a closed election that can harm villagers, as well as elections with outside interference. So it is necessary to make clear the concept of consensus. In the first discussion, the author gives 3 ideas optionally as a form of reconstruction of HPHD election. First through the addition of the phrase "Mandatory" and the change of "consensus deliberation" to "village deliberation", it is because the principle of village deliberation has clarity of concept and purpose in village law and implementing law of village law. Second, the abolition of the phrase "by villagers' initiatives" such an option is intended for a target village or village targeted by the government, so that government interference is mandatory. Third, positioning that forest merupkan systematic problems then the settlement is done not with the Science of Law but various sciences. In Law Number 6 Year 2014 About BUMDes Village is strictly regulated. That the profitability of business in BUMDes is one of them for the development of village business, and has social impact. While in the Directorate General Regulation above, that LPHD can independently manage its benefits independently. It may result in a closed sharing of results and interested parties who can access such benefits such conditions are formed in the Village Forests managed in the Labbo area through research conducted by Moeliono M, et al by 2015 because there is no clarity of profit sharing LPHD. So related to the management of profit LPHD must have moral and social responsibility to the community, then the idea in the second discussion in.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/153/051706338 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.046 Government control and regulation of specific kinds of land and natural resources > 346.046 75 Government control and regulation of specific kinds of land and natural resources (Forest lands) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 22 Aug 2017 02:49 |
| Last Modified: | 30 Nov 2020 03:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1477 |
Preview |
Text
Rif'an, Mohamad.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |