Pinem, Triaga (2017) Dampak Program Pengadaan Kartu Nelayan Di Daerah Sendang Biru Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kebijakan publik dalam rangkaian kata public policy memiliki tiga konotasi yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum. Dapat dilihat dari dalam dimensi subjek, objek, dan lingkungan dari kebijakan. Dalam dimensi subjek, kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan dari pemerintah, sehingga kebijakan dari pemerintahlah yang dapat dianggap sebagai kebijakan resmi. Dalam dimensi lingkungan yang dikenai kebijakan, pengertian publik yang dimaksud adalah masyarakat. Kebijakan kelautan dan perikanan Indonesia sangat antusias meningkatkan hasil sektor perikanan sejalan dengan semakin meningkatnya konsumsi ikan di dunia, pada tahap pembangunan selanjutnya banyak kalangan berharap agar sektor perikanan berfungsi sebagai sumber pertumbuhan baru pada perekonomian nasional Indonesia. Untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan laut secara optimal selama empat puluh tahun (1968-2007), pemerintah telah menempuh kebijakan modernisasi armada perikanan rakyat melalui pengembangan kapal motor dan perbaikan teknologi alat tangkap ikan yang hasilnya telah memacu perkembangan produksi perikanan laut sebesar 4,19 % per tahun. Kartu nelayan saat ini sangat perlu dimiliki oleh nelayan Sendang Biru mengingat kartu nelayan bukan hanya sebagai bukti identitas profesi nelayan tetapi juga dapat membantu nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Tujuan dilakukan penelitian dampak kebijakan pengadaan kartu nelayan ialah (1) Menganalisis implementasi kebijakan pengadaan kartu nelayan di daerah Sendang Biru Kabupaten Malang, Jawa Timur.(2) Menganalisis dampak dari implementasi kebijakan pengadaan kartu nelayan bagi nelayan di daerah Sendang Biru kabupaten Malang, Jawa Timur dan bagi pemerintah. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.Pada penelitian ini data primer didapatkan langsung dari nelayan yang memiliki kartu nelayan, ketua kelompok nelayan, sekertaris kelompok nelayan, TU UPTD TPI Sendang Biru dan data sekunder didapat dari Kepala Desa dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang. Pengambilan sampel yang digunakan dengan teknik nonprobability sampling menggunakan purposicve sampling yaitu memilih sampel dengan pertimbangan mengerti kartu nelayan dan merasakan dampak dari kartu nelayan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara partisipasi aktif, observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang. Komunikasi dilakukan rutin tiga bulan sekali (pertemuan) atau komunikasi juga bisa dilakukan melalui alat komunikasi (handphone). Sumberdaya yang dimiliki juga sudah memadai yaitu sumberdaya manusia (ketua nelayan, UPTD Sendang Biru) sebagai informan di Sendang Biru, Sumberdaya keuangan juga baik yang dilakukan Dinas, Sumberdaya peralatan (gedung, transportasi, kantor UPTD, dll). Disposisi melakukan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Struktur birokrasi juga tersusun secara baik dan mengerjakan tugasnya masing-masing. Dampak Implementasi kartu nelayan bagi nelayan meliputi dampak sosial (bukti identitas profesi, keselamatan kerja nelayan dan informasi cuaca, bantuan premi asuransi bagi nelayan, bimbingan teknis perikanan tangkap), dampak ekonomi (bantuan sarana vi penangkapan ikan, salah satu syarat bagi nelayan agar tepat sasaran penerima surat hak atas tanah nelayan) dan bagi pemerintah adalah basis data untuk mempermudah perlindungan dan pemberdayaan nelayan, memberikan kemudahan dalam pelaksanaan program kementerian. Saran agar nelayan lebih mendukung dan mematuhi setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memajukan kesejahteraan nelayan, dan negara terutama dengan cara membuat kartu nelayan bagi yang belum mempunyai kartu nelayan, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengevaluasi kebijakan kartu nelayan apabila kartu nelayan sudah merata dibagikan, diharapkan pemerintah kedepannya memanfaatkan organisasi yang ada disekitar nelayan dan informasi cuaca harus sampai kepada nelayan seluruhnya demi keselamatan kerja nelayan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FPR/2017/225/051703929 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 639 Hunting, fishing & conservation > 639.2 Commercial fishing, whaling, sealing |
| Divisions: | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan > Sosial Ekonomi Agrobisnis Perikanan |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 26 May 2017 13:10 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 22:45 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/135847 |
Preview |
Text
051703929-full_text.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |