NilawatiNikmatusSholikah (2016) Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Upaya Pemulihan Dan Pemanfaatan Hutan Mangrove Di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Hutan mangrove merupakan tipe hutan yang khas dan tumbuh disepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Perubahan wilayah pesisir tidak hanya faktor dari gelajala alam akan tetapi dipengaruhi oleh aktifitas manusia yang ada di wilayah pesisir. Efek dari perubahan wilayah pesisir tersebut berdampak pada hutan mangrove yang mengalami kerusakan. Untuk pengelolaan dari hutan mangrove diperlukan adanya faktor pendukung yakni kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan hutan mangrove di suatu wilayah pesisir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang Implementasi kebijakan pengelolaan hutan mangrove secara nasioal, desa, yang diterapkan di Desa Wringinputih, dan Upaya pemerintah dan masyarakat sekitar dalam upaya pemulihan dan pemanfaatan hutan mangrove di desa Wringinputih. Populasi dalam penelitian ini merupakan situasi social yang terdiri dari tiga elemen yaitu ; tempat dilakukan di Desa Wringinputih, pelaku yang terlibat adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kepala Desa, kelompok masyarakat nelayan dan budidaya dan aktivitas yang dilakukan adalah dengan cara observasi dan wawancara terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Desa dan Kelompok Dusun Kabatmantren, Krajan, dan Tegalpare, yang telah menjadi stakeholder dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Wringinputih. Teknik pengumpulan data dengan cara: observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Teknis analisis data menggunakan Miles and Huberman, aktivitas dalam analisis meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis implementasi kebijakan pengelolaan hutan mangrove secara Nasional dan di Desa, keberhasilan dari implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut: Komunikasi, dilakukan untuk menyampaikan kebijakan peraturan desa oleh stakeholder terhadap masyarakat. Sumberdaya, dalam implementasi kebijakan peraturan desa adalah aktor utama adalah stakeholder yang mengelola upaya pemulihan dan pemanfaatan hutan hutan mangrove dan aktor pendukung berperan untuk memfasilitasi kegiatan dari pengelolaan upaya pemulihan hutan mangrove. Disposisi, dalam implentasi kebijakan peraturan desa berdasarkan komitmen para stakeholder dan fasilisator telah memiliki komitmen dalam pengelolaan upaya pemulihan hutan mangrove, selain komitmen penempatan staf/ pemberian tanggung jawab pengelolaan hutan mangrove oleh Kepala desa memberikan tanggung jawab pengelolaan hutan mangrove kepada kelompok dusun sesuai dengan Dusun masing-masing kelompok dusun, hal ini dilakukan agar pengelolaan hutan mangrove dapat berjalan dengan baik. Struktur Birokrasi, dalam mengimplemetasikan kebijakan peraturan desa terhadap hutan mangrove meliputi: Fragmentation (penyebaran tanggung jawab) dalam penyebaran tanggung jawab terkait dengan PERDES (Peraturan Desa) untuk upaya pemulihan dan pemanfaatan hutan mangrove di Desa Wringinputih tidak melibatkan banyak pihak, Akan tetapi setiap terdapat permasalah yang berhubungan dengan mangrove dapat diseleaikan dengan baik, dengan begitu fragmentsi atau penyebaran tanggung jawab terhadap hutan mangrove sudah dilaksanakan dengan baik. SOP ( Standart Opersional Prosedur ) proses pembuatan kebijakan PERDES (Peraturan Desa) di Wringinputih tidak menerapkan SOP (Standart Operasional Procedur ) untuk pengelolaan hutan mangrove, proses tersebut dilakukan dengan musyawarah desa. Pemulihan yang dilakukan di Desa Wringinptuih berupaya untuk pengembalian ekosistem hutan mangrove, upaya yang telah dilakukan adalah penanaman kembali tumbuhan mangrove untuk di kelola secara bijaksana dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara lestari, berikut uraian lebih lanjut dari upaya pemulihan dan pemanfaatan hutan mangrove di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 1999 mulai dilakukuan pemulihan/ penanaman kembali hutan mangrove di Desa Wringinputih yang dilakukan oleh kelompok PSBK (Pengelola Sumber Daya Perikanan Berbasis Komunitas), yang bertujuan untuk mengembalikan hutan mangrove seperti dahulu beserta ekosistem yang ada di hutan mangrove, hal tersebut dilakukan bertujuan agar masyarakat wilayah pesisir dapat dengan mudah untuk mencari matapencaharian di sekitar mangrove, dengan begitu perkonomian masyarakat sekitar wilayah pesisir dapat meningkat. Pemanfaatan secara langsung hutan mangrove di Desa Wringinputih sudah dirasakan secara sosial, ekologis maupun secara ekonominya, manfaat lain dari hutan mangrove berfungsi sebagai penahan abrasi pantai. Setelah dilakukan pemulihan hutan mangrove pada tahun 2000-2004 di Wringinputih sudah memeberikan manfaat bagi kelompok dusun maupun masyarakat nelayan, petambak di Desa Wringinputih. Kelompok dusun salaku lembaga di bawah naungan Kepala Desa yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap hutan mangrove manfaat yang dapat dirasakan adalah manfaat secara ekologi kelompok dusun sudah merasakan kembalinya ekosistem perairan dan manfaat secara ekonomi seperti membuat produk olahan dari tumbuhan mangrove , serta manfaat secara sosial terbentuknya kerjasama antara kelompok dusun, masyarakat nelayan, dan masyarakat budidaya untuk menjaga dan melestarikan hutan mangrove. Masyarakat nelayan manfaat yang sudah dirasakan yaitu manfaat secara ekologi, ekonomi, dan sosial namun yang sangat dirasakan oleh masyarkat nelayan adalah manfaat dari segi ekologi, masyarakat nelayan dapat mencari biota yang hidup di wilayah hutan mangrove meliputi ikan, kepiting, udang, kerang dan lain-lain. Kesimpulan implementasi kebijakan peraturan di Desa Wringinputih, untuk hutan mangrove sudah dilaksanakan sesui dengan isi dari PERDES (Peraturan Desa) yang telah dibuat dan disepakati oleh para pemangku kepentingan. Penerapan kebijakan dari peraturan Desa membutuhkan komunikasi dan kerjasama yang baik antara stakeholder dengan masyarakat sehingga para stakeholder dapat memberikan informasi kepada masyarakat, Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk upaya pemulihan,sudah terlaksana dengan baik, Kelompok-kelompok masyarakat juga melakukan pengawasan terhadap hutan mangrove setelah dilakukannya pemulihan hal tersebut dilakukan untuk melindungi hutan mangorove.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FPR/2016/629/051608182 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 639 Hunting, fishing & conservation > 639.2 Commercial fishing, whaling, sealing |
| Divisions: | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan > Sosial Ekonomi Agrobisnis Perikanan |
| Depositing User: | Sugiantoro |
| Date Deposited: | 07 Sep 2016 14:57 |
| Last Modified: | 20 Oct 2021 13:28 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/135369 |
Preview |
Text
SKRIPSI-NILAWATI_NIKMATUS_SHOLIKAH-125080400111076-AGROBISNIS_PERIKANAN.pdf Download (4MB) | Preview |
Preview |
Text
ARTIKEL-NILAWATI_NIKMATUS_SHOLIKAH-125080400111076-AGROBISNIS_PERIKANAN.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |