Prahendasti, AjrinaMutia (2016) Penegakan Hukum Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada bulan Maret 2016. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tindak pidana IUU fishing di Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi, penegakan hukum IUU fishing dan identifikasi hukum laut internasional (UNCLOS 1982) tentang praktek IUU Fishing yang telah dijabarkan ke dalam peraturan perundang – undangan nasioanal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi dengan sampel sumber data dipilih secara purposive sampling yaitu pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi, TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Perairan. Data dianalisisi secara kualitatif menggunakan penalaran yang bersifat deduktif. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum IUU fishing yang terjadi di Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi apakah terjadi tumpang tindih penegakan hukum terkait dengan faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Kasus Illegal fishing yang ditemukan pada saat penelitian di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi dilakukan oleh kapal berbendera Republik Indonesia. Kapal tersebut tidak membawa SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) yang asli dan tidak memiliki SLO (Surat Laik Operasi) yang dikeluarkan oleh pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi. Dengan tidak membawa kelengkapan dokumen yang sah dan tidak memiliki SLO pada saat kegiatan penangkapan maka kapal tersebut melakukan pelanggaran illegal fishing. Seharusnya setiap kapal yang melakukan kegiatan penangkapan harus memiliki dan membawa kelengkapan dokumen yang asli dan masih berlaku pada saat melakukan kegiatan penangkapan. Identifikasi unreported fishing dilakukan dengan cara menganilisis data jumlah tangkapan ikan pada berita acara hasil penangkapan, wawancara dengan pengawas perikanan, wawancara dengan nelayan Muncar dan data statistik penangkapan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan petugas pengawas perikanan dan nelayan Muncar ditemukan pelanggaran unreported fishing berupa pelaporan hasil tangkapan yang tidak valid. Guna mengidentifikasi unregulated fishing maka dilakukan studi kasus – kasus yang ditangani oleh pengawas perikanan Satker PSDKP Banyuwangi antara lain penggunaan alat tangkap wangir dan slodo. Wangir merupakan alat tangkap yang dibuat nelayan tradisonal untuk menangkap benih lobster. Penangkapan benih lobster dengan ukuran karapas kurang dari 8cm tersebut melanggar Permen KP Nomor 1/2015. Alat tangkap slodo sama halnya dengan wangir yaitu alat tangkap modifikasi yang dibuat oleh nelayan tradisional Muncar yang memiliki sistem operasional mirip dengan pukat hela atau trawl. Penggunaan trawl dilarang karena merusak dan mengganggu stok sumber daya ikan. Kedua alat tangkap tersebut merupakan alat tangkap yang belum diatur dalam peraturan perundang – undangan, namun penggunaanya mengancam stok sumber daya kelautan dan perikanan. Penegakan hukum perikanan saat ini masih belum berjalan dengan baik dikarenakan beberapa faktor yang memepengaruhinya. Kendala tersebut antara lain: A) Faktor hukum yang berkaitan dengan isi hukum itu sendiri. Dalam perundang – undangan masih ditemukan ketidakjelasan kewenangan penegakan hukum sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda – beda pada pihak – pihak yang terkait penegakan hukum. Kurang tegasnya beberapa peraturan dan perundang – undangan yang tumpang tindih sehingga mengakibatkan penafsiran hukum yang berbeda. B) Struktur penegakan hukum yaitu alat atau aparat penegak hukum. Aparat serta lembaga – lembaga penegak hukum di tingkat pusat sudah melakukan koordinasi dengan baik, namun aparat di tingkat daerah belum melakukan koordinasi dengan baik padahal mereka lah yang berhadapan langsung dengan kasus IUU fishing yang terjadi di lapang. Kurangnya koordinasi inilah salah satunya yang menyebabkan masih belum tegaknya penegakan hukum IUU fishing di Selat Bali. C) Sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum masih kurang. Sehingga dalam penanganan pelanggaran masih belum dapat dilaksanakan secara optimal. Salah satu bentuk penyelesaian tumpang tindih pemahaman perundang – undangan penegakan hukum IUU fishing adalah dengan dikeluarkannya piagam kesepakatan bersama. Maksud disusunnya piagam kesepakatan bersama ini adalah sebagai pedoman bagi pihak penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan. Dalam piagam kesepakatan bersama para pihak penegak hukum bertanggungjawab untuk menjamin keseragaman pola tindak dan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana perikanan. Para pihak penegak hukum juga sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan piagam kesepakatan bersama ini melalui pertemuan secara berkala minimal satu kali dalam setahun. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah masih terjadi tindak pidana IUU fishing di Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh kapal bebendera Republik Indonesia dan dalam penegakan hukum pelanggaran perikanan tersebut terjadi ketumpang tindihan dikarenakan faktor hukum itu sendiri yang belum tegas, namun diharapkan dengan dikeluarkannnya piagam kesepakatan bersama 2015 diharapakan dapat menjadi penyelesaian tumpang tindih penegakan hukum. Struktur penegak hukum dinilai masih kurang berkoordinasi antar pihak terkait penegakan hukum perikanan. Penegakan hukum perikanan pada kasus IUU fishing di Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi masih terkendala beberapa hal yaitu faktor hukum terkait perbedaan pemahaman isi peraturan perundang – undangan yang mengatur tanggungjawab dan kewenangan penegak hukum perikanan, kurangnya koordinasi struktur penegakan hukum di tingkat daerah termasuk didalamnya aparat dan instansi terkait yang melakukan pengawasan serta penegakan hukum perikanan dan sarana atau fasilitas yang belum memadai. Saran yang dapat diberikan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah mempertegas isi peraturan perundang – undangan untuk menghindari tumpang tindih dalam penegakan hukum sekaligus dapat meningkatkan koordinasi aparat dan instansi terkait penegakan hukum perikanan dan meningkatkan sarana atau fasilitas pendukung dalam pelaksanaan penegakan hukum perikanan agar terciptanya keamanan laut di Selat Bali dan ketersediaan stok sumberdaya kelautan yang berkelanjutan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FPR/2016/153/051604622 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 639 Hunting, fishing & conservation > 639.2 Commercial fishing, whaling, sealing |
| Divisions: | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan > Sosial Ekonomi Agrobisnis Perikanan |
| Depositing User: | Indah Nurul Afifah |
| Date Deposited: | 23 Jun 2016 11:18 |
| Last Modified: | 20 Oct 2021 00:07 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/134821 |
Preview |
Text
LAPORAN_SKRIPSI_AJRINA_MUTIA_P_125080401111029.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |