Ayu P. W, Denna (2018) Akibat Hukum Bagi Para Pihak Pada Perjanjian Nominee Jual Beli Tanah Hak Milik Yang Dibatalkan Oleh Hakim (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 82/Pdt.G /2013/Pn.Dps). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis memilih judul Akibat Hukum bagi Para Pihak pada Perjanjian Nominee Jual Beli Tanah Hak Milik yang dibatalkan oleh hakim, dilatarbelakangi oleh maraknya pembuatan perjanjian nominee yang dilakukan antara WNI bersama WNA dengan maksud menguasai hak milik tanah di Indonesia. Peraturan tentang perjanjian nominee, khususnya mengenai kepemilikan hak milik atas tanah di Indonesia belum diatur secara jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis perlindungan hukum yang diperoleh pembeli beritikad baik apabila perjanjian nominee dibatalkan oleh hakim setelah proses jual beli atau peralihan hak milik sudah terlaksana antara nominee dan pihak ketiga. Berdasarkan latar belakang diatas, hal tersebut dapat menimbulkan celah bagi masyarakat untuk melakukan penyelundupan hukum. Akibat dari dibuatnya perjanjian ini, maka tanah akan dikuasai oleh dua pemilik yaitu WNA (beneficial owner) dan WNI (nominee), sehingga apabila hak miliknya dialihkan secara sepihak dapat merugikan pihak ketiga sebagai pembeli yang beritikad baik. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, serta menggunakan pendekatan oerundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui kepustakaan, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik dan interpretasi sistematis. Penulis memberikan kesimpulan bahwa, pembuatan perjanjian nominee mengenai hak milik atas tanah bertentangan dengan Undang-undang Pokok Agraria, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pembeli beritikad baik dapat berupa perlindungan hukum represif. Perlindungаn hukum represif secаrа konkrit diberikаn melаlui pаsаl 1365 KUHPerdаtа dаn pаsаl 1452 KUHPerdаtа. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 82/PDT.G/2013/PN.DPS mengacu pada pasal 21 UUPA dan 1320KUHPerdata untuk menyatakan bahwa perjanjian nominee batal demi hukum. Oleh Majelis Hakim diperintahkan agar dilakukan pelelangan terhadap tanah objek sengketa dengan keadaan nama di sertifikat tanag objek sengketa yaitu WNI (Tergugat I), yang kemudian uang penjualan dari hasil lelang tersebut diberikan kepada WNA dan sisanya diberikan kepada WNI (Tergugat I) untuk digunakan mengembalikan uang Tergugat II (pembeli tanah objek sengketa)
English Abstract
In this thesis, the author chooses the title of Legal Protection for Buyers with Goodwill on Land Ownership Rights originating from the Nominee Canceled by the Judge, motivated by the rise of nominee agreements made between Indonesian citizens and foreigners with the intention of controlling land ownership rights in Indonesia. The regulation on nominee agreements, especially regarding ownership of land ownership rights in Indonesia has not been clearly regulated. This study aims to find out and analyze legal protection obtained by buyers in good faith if the nominee agreement is canceled by the judge after the process of buying or selling property rights has been carried out between nominees and third parties. Based on the above background, this can create a gap for people to conduct legal smuggling. As a result of this agreement being made, the land will be controlled by two owners, namely the WNA (beneficial owner) and Indonesian citizen (nominee), so that if the ownership rights are transferred unilaterally, the third party may be a buyer with good intentions. This thesis uses a normative legal research method, and uses an approach to legislation and a case approach. Legal material is obtained through literature, which is then analyzed using descriptive analytical methods and systematic interpretation. The author concludes that the making of a nominee agreement concerning land ownership rights is contrary to the Basic Agrarian Law, so that the agreement is null and void. Legal protection that can be given to buyers in good faith can be in the form of repressive legal protection. The protection of repressive laws in concrete was carried out in 1365 BW and in 1452 BW. Judges' consideration in the decision Number 82/PDT.G/2013/PN.DPS refers to Article 21 of the UUPA and 1320 BW to state that the nominee agreement is null and void. By the Panel of Judges ordered that the auction be carried out on the land of the object of the dispute with the state of the name in the certificate of the object of the dispute namely the Indonesian Citizen (Defendant I), which then the money sold from the auction proceeds is given to the WNA and the rest is given to the Indonesian Citizen (Defendant I) to be used to return the money Defendant II (buyer of the land of the object of the dispute)
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/408/051810902 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 2 Ownership (Land tenure) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 08 Nov 2018 02:54 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 07:23 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/13473 |
Preview |
Text
Denna Ayu Paramithasari Wahyudi,.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |