Syauqi, Agung Nugraha Nova (2018) Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Sengketa Akad Muamalah Dengan Klausula Arbitrase (Studi kasus putusan pengadilan Agama Nomor 1695/Pdt.G/2012/Pa.Js, Putusanpengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 5/Pdt.G/2014/Pta.Jk, Putusan Mahkamah agung nomor 272 K/Ag/2015). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Latar belakang pemilihan judul adalah Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Putusan Mahkamah Agung ternyata tidak sesuai dengan undangundang yang berlaku sebagaimana mestinya. Dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak disebutkan bahwasanya apabila terjadi perkara maka diajukan ke Badan Arbitrase Syariah. Namun ternyata diajukan penggugat ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan serta Mahkamah Agung dengan dasar pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentnag Pengadilan Agama bahwasanya salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah terkait ekonomi syariah. Padahal dalam Pasal 1338 KUHPerdata dijelaskan bahwa perjanjian mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang serta dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri (dalam hal ini Pengadilan Agama ) tidak berwenang apabila terdapat kalusula arbitrase. Tentu saja hal ini dapat menjadikan konflik hukum baru terkait forum mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Berdasrkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung dalam menerima dan mengabulkan putusan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 272K/Ag/2015 yang mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjin/akad murabahahnya Penulis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Studi Kasus (Case Approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum dengan cara studi kepustakaan (Library research). Teknik analisis bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan teknik interprestasi gramatikal, interprestasi sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya penulis tidak memihak salah satu pihak dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, semua lembaga yang terkait yaitu Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Namun yang menjadi permasalahan adalah dikarenakan Pengadilan Agama kurang memfokuskan kepada isi dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak tidak konsisten dan tidak tegas dalam pemilihan tempat penyelesaian sengketa dan pihak tergugat tidak mengajukan eksepsi terkait kompetensi absolut di Pengadilan Agama sehingga hal tersebut yang menyebabkan Pengadilan Agama mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat dan Mahkamah Agung sepedanpat dengan Pengadilanvii Agama. Saran dari penulis hendaknya untuk Pengadilan tingkat pertama sampai tingkat terkait lebih memfokuskan kepada isi dari perjanjian yang dibuat para pihak serta sebaiknya lembaga pengadilan tingkat pertama sampai akhir dan lembaga arbitrase syariah perlu meningkatkan sosialisasi terkait lembaga mana saja yang berwenang untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah
English Abstract
The title selection background is Decision of Religious Court of Jakarta and Decision of the Supreme Court apparently not in accordance with applicable law as it should be. In the agreement made by the parties it is stated that if a case occurs then it is submitted to the Arbitrase Syariah Board. However, the plaintiff was submitted to the Religious Court of South Jakarta and granted by Religious Court of South Jakarta and Supreme Court based on Article 49 of Law Number 3 of 2006 about Religious Court that one of the authorities of the Religious Court is related to Islamic economics. Whereas in Article 1338 of the KUHPerdata, it is explained that the agreement is binding on the parties as a law and in article 3 of Law Number 30 of 1999 about Arbritration and Alternative Dispute Settlement explained that the District Court (in this case religious courts) not authorized if there is an arbitration clause. Of course this can make a new legal conflict related to which forum is authorized to resolve the dispute. Based on the above, this thesis raises the formulation of the problem: what is the consideration of the Religious Court judge and the Supreme Court in accepting and granting the decision Number 1695 / Pdt.G / 2012 / PA.JS and the Supreme Court Decision Number 272K / Ag / 2015 which includes the arbitration clause in the agreement / murabahah contract This author uses a normative juridical research method with a statute approach and a Case Approach. The type and source of legal material used in this study consists of primary data and secondary data. Searching for legal materials by means of library research. The legal material analysis technique obtained in this study uses grammatical interpretation techniques, systematic interpretation. The results of this study are that the author does not take sides with one party because it is based on Law Number 3 of 2006 concerning the Religious Court and Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Settlement, all related institutions namely the Religious Court and the Sharia Arbitration Board has the authority to complete the case. However, the problem is that the Religious Courts are less focused on the contents of the agreement made by the parties to the dispute and the parties are inconsistent and indecisive in the selection of the place of dispute resolution and the defendant does not submit an exception related to absolute competence in the Religious Court caused the Religious Court to grant the claim filed by the plaintiff and the Supreme Court in accordance with the Religious Court. Advice from the author should be for the first level court to the relevant level to focus more on the contents of the agreement made by the parties and the first to the end of the court and the sharia arbitration institution should improve socialization related to which institution is authorized to settle the sharia economic case
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/410/051810904 |
| Uncontrolled Keywords: | Akad Muamalah, Gugatan, Sengketa, Klausula Arbitrase |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.02 Juristic acts, contracts, agency > 346.022 Contracts |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Sugeng Moelyono |
| Date Deposited: | 28 Feb 2019 01:45 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 07:24 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/13466 |
Preview |
Text
Agung Nugraha Nova Syauqi.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |