Anggraeni, SitiRukiyah (2015) Analisis Sistem Bagi Hasil Dan Stratifikasi Sosial Usaha Penangkapan Ikan Antara Nelayan Lokal Dan Nelayan Andon Di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam masyarakat nelayan, konsep sistem bagi hasil sangat variatif bergantung pada aspek sosial budaya, jenis perahu, dan kualitas alat tangkap yang di operasikan. Oleh karena itu, sistem bagi hasil merupakan strategi adaptasi usaha nelayan menghadapi tantangan kondisi lingkungannya (Kusnadi, 2007). Dengan adanya sistem bagi hasil yang baik merupakan salah satu hal untuk mencapai kesejahteraan sosial ekonomi dalam masyarakat nelayan buruh karena ketimpangan bagi hasil merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan lokal dan nelayan andon di Desa Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo. Jawa Timur, (2) Perkembangan usaha penangkapan ikan di Desa Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo. Jawa Timur, (3) Stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat nelayan khususnya pada nelayan lokal di Desa Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo. Jawa Timur. Penelitian ini dilakukandi Desa Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, penelitian ini bersifat studi kasus (case study). Sedangkan cara teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive samplingdan snowball sampling. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Metode analisa data dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Sistem bagi hasil antara nelayan lokal dan nelayan andon yaitu pada pembagian antara juragan perahu (pemilik perahu) dan ABK. Pada nelayan lokal pembagian antara juragan perahu dan ABK dibagi menjadi dua yaitu 50%:50%. Sedangkan pada nelayan andon pembagian antara juragan perahu (pemilik perahu) dan ABK langsung dibagi menggunakan bagian-bagian. Hal tersebut karena perbedaan budaya antara nelayan lokal dan nelayan andon. Secara umum pemilik perahu atau juragan darat di Desa Mayangan Kecamatan Mayangan Kabupaten Probolinggo khususnya pada nelayan lokal membebankan biaya operasional seperti terjadinya kerusakan mesin dan kerusakan jaing, kepada ABK dengan cara ditanggung bersama-sama. Akibatnya terdapat dua pandangan yang berbeda, disini terlihat bahwa nelayan ABK mengandalkan besarnya hasil tangkapan yang diperoleh dalam sistem bagi hasil, sehingga nelayan ABK menyadari bahwa sistem bagi hasil sudah cukup adil bagi mereka. Karena pemilik perahu atau juragan perahu memberikan lawuhan atau “nduk-ghinduk” dari hasil tangkapan ikan yang mereka peroleh pada saat melaut. Dan lawuhan tersebut bisa dijual pada bakul ikan di sekitar (TPI) Mayangan, sehingga nelayan ABK memperoleh pendapatan tambahan. Selain itu, nelayan ABK menyadari bahwa 2 modal usaha untuk melakukan penangkapan ikan membutuhkan biaya yang sangat banyak yang dikeluarkan oleh pemilik perahu atau juragan perahu. Meskipun terdapat perbedaan pandangan atau pendapat dari pemilik perahu atau juragan perahu dengan ABK dalam sistem bagi hasil, sampai sekarang tidak ada konflik antara keduanya, karena mereka merasa saling ketergantungan satu sama lain dalam menjalankan usaha penangkapan ikan agar memperoleh hasil tangkapan ikan yang maksimal. Alasan nelayan andon datang ke perairan Mayangan adalah karena seringnya terjadi angin kencang terutama pada musim barat yang menyebabkan gelombang tinggi di perairan Laut Jawa, dan juga untuk berlindung, dan kejadian ini menjadi kebiasaan sehingga para nelayan andon tersebut mulai menjadikan PPP Mayangan sebagai salah satu pelabuhan pangkalan. Komoditas ikan di perairan Mayangan juga bernilai ekspor contohnya ikan Kakap (Lutjanus), Kerapu (Epinephelus), dan lain-lain. Adanya TPI sebagai sarana menjual ikan kepada tengkulak sehingga mempermudah pemasaran ikan hasil tangkapan. Selain itu, karena kedatangan nelayan andon menyebabkan perekonomian di kawasan pantai Mayangan semakin maju. Karena banyaknya usaha penangkapan yang dilakukan dan hasil penagkapan yang cukup maksimal serta jumlah penduduk yang meningkat, maka menimbulkan terciptanya banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar kawasan pantai Mayangan. Dalam pembagian kerja nelayan lokal dan nelayan andon mempunyai tugas masing-masing dan bertanggung jawab penuh dalam menjalankan pembagian kerja yang sudah diterapkan oleh pemilik perahu (juragan perahu), sehingga dalam melaut menghasilkan hasil tangkapan yang maksimal, sesuai dengan yang diharapkan. Dalam usaha penangkapan ikan di Desa Mayangan Kecamatan Mayangan Kabupaten Probolinggo, ada dua fungsi dari pembagian kerja nelayan lokal dan nelayan andon yaitu pemilik perahu (juragan perahu) dan ABK (anak buah kapal). Dalam stratifikasi sosial masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan di Desa Mayangan, yaitu dari segi kedudukan yang paling tinggi dari ABK adalah kedudukan pemilik perahu atau juragan perahu, karena pemilik perahu atau juragan perahu sebagai pemilik modal usaha dan alat-alat produksi dalam melakukan operasi penangkapan ikan, sehingga dari segi kekayaan pemilik perahu atau juragan perahu dalam pembagian hasil lebih besar dari ABK, dari segi hubungan sosial, yang terjadi pada masyarakat nelayandi Desa Mayangan tidak ada terjadinya konflik yang diakibatkan perbedaan kelas, sehingga hubungan sosial terjalin dengan baik dan melakukan kerjasama dalam usaha penangkapan ikan. Saran yang diberikan dari hasil penelitian yaitu: (1) Perlu adanya informasi kepada investor dalam mengembangkan usaha penangkapan ikan di wilayah perairan Mayangan, (2) Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia dengan cara meningkatkan tingkat pendidikan supaya lebih mampu mengelola sumberdaya perikanan di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan khususnya masyarakat nelayan di Desa Mayangan, (3) Perlu adanya pengkajian Undang-Undang tentang Sistem Bagi Hasil nelayan oleh pemerintah karena Undang-Undang tersebut pada kenyataannya tidak dapat diterapkan oleh masyarakat nelayan, karena Undang-Undang yang ada masih belum bisa menciptakan keadilan bagi nelayan, (4) Perlu adanya pengawasan dalam mengawal hasil tangkapan nelayan pada saat pembongkaran ikan menuju tempat pelelangan ikan (TPI), supaya tidak terjadi pengambilan ikan secara berlebihan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FPR/2015/634/051600304 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 639 Hunting, fishing & conservation > 639.2 Commercial fishing, whaling, sealing |
| Divisions: | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan > Sosial Ekonomi Agrobisnis Perikanan |
| Depositing User: | Indah Nurul Afifah |
| Date Deposited: | 15 Feb 2016 10:38 |
| Last Modified: | 20 Oct 2021 13:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/134516 |
Preview |
Text
LAPORAN_SKRIPSI.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |