Agusta, Beryl Yerikho (2018) Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Dalam Hal Koperasi Melakukan Kegiatan Penghimpunan Dana Tanpa Izin. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Di dalam putusan dengan Nomor : 198/Pid.B/2015/PN. Bdg. yang memeriksa dan mengadili perkara pada Peradilan tingkat pertama, dan putusan dengan Nomor: 173 K/Pid.Sus/2016 pada tingkat kasasi yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, yakni mengenai kasus penghimpunan dana tanpa izin yang terdakwanya antara lain Direktur Cipaganti Travel dan CEO PT Cipaganti Citra Graha yakni Andianto Setiabudi, Wakil Ketua Koperasi Cipaganti yakni Julia Sri Redjeki, Bendahara Koperasi Cipaganti yakni Yulinda Tjendrawati Setiawan, dan Karyawan Koperasi Cipaganti yakni Cece Kadarisman yang dimulai pada tahun 2008 hingga tahun 2014. Para terdakwa menggunakan kegiatan koperasi untuk menghimpun dana dari sekitar 8.700 anggota yang telah bergabung dengan hasil mencapai Rp3,2 triliun. Adapun sistem bagi hasil kepada para mitra atau anggota koperasi sesuai dengan kesepakatan adalah 1,6 persen hingga 1,95 persen per bulan tergantung tenor. Sebagai contoh, jika anggota koperasi menanamkan modal sebesar Rp. 600 juta maka dalam satu tahun mendapatkan bunga sebesar Rp8,4 juta. Namun, sejak 2013 ketika Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (yang selanjutnya disebut KCKGP) terlambat melakukan pembayaran kepada mitra koperasi dan akhirnya gagal bayar. Sebagian dana dari anggota koperasi yang dihimpun itu bukannya dipakai untuk meningkatkan kegiatan usaha di koperasi. Dana tersebut malah digunakan untuk sedikitnya 7 perusahaan yang keempat terdakwa menjabat sebagai direksi atau komisaris, dan sekretaris perusahaan. Beberapa perusahaan itu, antara lain, PT Cipaganti Global Transporindo (Rp 500 miliar), PT Cipaganti Citra Graha (Rp2 30 miliar), PT Cipaganti Guna Persada (Rp 1,5 miliar), PT Cipaganti Heavy Equipment (Rp 78 juta), PT Cipaganti Global Corporindo (Rp 164,4 miliar), PT Cipaganti Inti Development (Rp 400 juta), PT Cipaganti Transindo (Rp 11,5 juta). Upaya menghimpun dana masyarakat sebagai anggota koperasi ini sejak awal sejatinya tidak lain hanyalah sebagai kedok untuk menjadikan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada sebagai mesin uang untuk mendapatkan dana segar dari masyarakat bagi perusahaanperusahaan di luar koperasi tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permaalahan hukum yang dikemukakan didalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anggota koperasi apabila koperasi melakukan kegiatan penghimpuan dana tanpa izin. Yang pada dasarnya koperasi menggunakan dana yang dikumpulkan dari para anggota koperasi untuk disalahgunakan dan belum memiliki izin dari lembaga yang berwenang.vii Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian hukum normatif ini meggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan kasus. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, jurnal. Literature, dan karya tulis yang berhubungan dengan materi penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan metode interpretasi sistematis untuk menjawab isu hukum yang diangkat. Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan Koperasi sampai saat ini belum mengatur secara tegas dan jelas guna memberikan perlindungan hukum bagi Anggota Koperasi terhadap koperasi yang melakukan kegiatan penghimpunan dana anggota koperasinya tanpa izin dari lembaga yang berwenang. Perlindungan hukum preventif yang menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi, dan juga Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang membahas tentang Tindakan Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Pengawas dan Di Dalam Rapat Anggota. Dan untuk perlindungan hukum represif terdiri dari Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Penggantian Kerugian Oleh Pengurus Koperasi Kepada Anggota Koperasi Yang Dirugikan Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dan Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah Terhadap Koperasi Yang Telah Melakukan Kegiatan Penghimpunan Dana Tanpa Izin Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Perkoperasian
English Abstract
This research was conducted based on the Decision Number 198/Pid.B/2015/PN. Bdg which investigated and gave verdict in first instance court and Decision Number 173 K/Pid.Sus/2016 at cassation level that holds permanent legal force regarding the case of illegally collected fund. This case involved the following defendants: Graha Andianto Setiabudi as the President of Cipaganti Travel and CEO of PT. Cipaganti Citra Graha, Julia Sri Redjeki as a Vice Head of Cipaganti Cooperative, Yulinda Tjendrawati Setiawan as the Treasurer of Cipaganti Cooperative, and Cece Kadarisman as an employee of Cipaganti, and this case took place from 2008 to 2014. All the defendants collected fund from 8700 cooperative members for as much as IDR 3.2 trillions. It was agreed that the members would receive 1.6% to 1.95 of monthly share depending on the instalment period. For example, when the cooperative invests IDR 600 millions, the interest received will be as much as IDR 8.4 millions. However, in 2013, the share payment to the members that was supposed to be paid by Cipaganti Karya Guna Persada cooperative (hereinafter KCKGP) to the members was delayed and it was eventually unpaid. The collected fund was not allocated for the development of the cooperative per se, but it was rather used for other purposes under the name of the following seven companies: PT Cipaganti Global Transporindo (IDR 500 billions), PT Cipaganti Citra Graha (IDR 2 30 billions), PT Cipaganti Guna Persada (IDR 1.5 billions), PT Cipaganti Heavy Equipment (IDR 78 millions), PT Cipaganti Global Corporindo (IDR 164.4 billions), PT Cipaganti Inti Development (IDR 400 millions), and PT. Cipaganti Transindo (IDR 11.5 millions). The cooperative was used as the financial source to collect the fund from the members for the sake of the companies beyond the cooperative. The legal issue presented is as follows: how should the legal protection be provided for the members of the cooperative regarding the illegal fund collection? The fund was misused and the collection was done without any permit from authorised body. This research employed normative legal research supported by statute and case approaches, while the legal materials involved literature reviews comprising Acts and journal, and several scientific researches relevant to the study. All the legal materials were then analysed with systematic and grammatical interpretation methods to give answer to the problem.ix The research results conclude that the Act concerning cooperatives has not strictly and clearly regulated legal protection for cooperative members, especially for cooperatives which collect fund without consent from the authorised body. The preventive legal protection comprises the Cooperative State and Small and Medium Enterprises Minister of the Republic of Indonesia Number 17/Per/m.KUKM/IX/2015 on Supervision of Cooperatives, and Act Number 25 of 1992 on Cooperatives concerning Preventive Measures by Supervisors and in Members Meeting, while the repressive legal protection embraces the form of legal protection provided for cooperative members according to Act Number 7 of 1992 on Banking, Provision of Compensation by the People in charge of cooperative to the cooperative members affected according to Law Number 25 of 1992 on cooperatives, and Abolishment of Cooperative by Government for cooperatives collecting fund without consent of authorised body according to Act Number 25 of 1992 on Cooperative
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/386/051810792 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.06 Organizations (Associations) > 346.066 Corporations (Companies) > 346.066 8 Kinds of corporations (Kinds of companies) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 31 Oct 2018 02:57 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 07:14 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/13421 |
Preview |
Text
Beryl Yerikho Agusta.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
Beryl Yerikho Agusta.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |