Kusuma W, Putri Handyta (2018) Kewenangan Diskresi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian Dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Terkait Penyalahgunaan Izin Tinggal (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Kewenangan Diskresi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang Dalam Penyelesaian Perkara Keimigrasian Di Luar Pengadilan. Pilihan tersebut dilatar belakangi karena Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian (PPNS Keimigrasian) menggunakan wewenang diskresi dengan memilih Tindakan Administratif Keimigrasian dalam upaya penegakan hukum pidana di bidang Keimigrasian, terutama dalam menangani Perkara Penyalahgunaan Izin Tinggal. Hal ini menimbulkan pertentangan dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana. Berdasarkan permasalahan tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana batasan, ruang lingkup dan dampak kewenangan diskresi PPNS Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam melakukan penyelesaian perkara keimigrasian di luar pengadilan? (2) Apa dasar pertimbangan PPNS Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang menggunakan kewenangan diskresi dalam proses penyelesaian perkara Penyalahgunaan Izin Tinggal di luar pengadilan? Kemudian jenis penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis empiris, yang menggunakan pendekatan kualitatif, dengan lokasi penelitian adalah Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Data dalam penelitian ini adalah data primer berupa keterangan-keterangan yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan dokumentasi yang berkaitan dengan perkara keimigrasian. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan responden PPNS Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Serta teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa batasan kewenangan diskresi PPNS Keimigrasian dibedakan menjadi batasan internal dan batasan eksternal. Ruang lingkup diskresi PPNS Keimigrasian hanya dapat dilakukan terhadap perkara pidana di bidang keimigrasian yang alat buktinya terbatas dan membahayakan keamanan negara. Kewenangan diskresi PPNS Keimigrasian memiliki dampak, yaitu dampak yuridis berupa peraturan kebijaksanaan dan pertanggungjawaban hukum, serta dampak secara sosiologis. PPNS Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang menggunakan kewenangan diskresi dalam proses penyelesaian perkara Penyalahgunaan Izin Tinggal di luar pengadilan dengan dasar pertimbangan secara yuridis dan non yuridis.
English Abstract
In this thesis, the author attempt to analyze about the issue of the discretion authority of Immigration Civil Servant Investigators at The Office of Immigration Class I Malang in immigration case settlement out of court. The selection of background for Civil Servant Investigators of Immigration (Immigration Investigators) using discretionary authority to choose the Immigration Administrative Measures in criminal law enforcement efforts in the field of immigration, especially in dealing with misuse case for residence permits. This situation makes to a conflict in the implementation of criminal law enforcement. Based on these problems, this thesis raised the formulation of the problem: (1) How limitation, the scope and impact of discretionary authority Immigration Investigators at The Office of Immigration Class I Malang in conducting immigration settlement out of court? (2) What is the basic consideration Immigration Investigators at The Office of Immigration Class I Malang using discretionary authority in the process of settlement for misuse case for residence permits? Later this law research is juridical empirical research, which uses a qualitative approach, with research sites are The Office of Immigration Class I Malang. The data in this study are primary data in the form of testimonies, that obtained through interviews and secondary data, that obtained through library research, and documentation related to immigration cases. Sampling technique used is purposive sampling and respondent Immigration Investigators at The Office of Immigration Class I Malang. As well as data analysis techniques in this study using descriptive analysis. From the research, the authors obtained the answer to the problems that exist that Restrictions for discretionary authority of Immigration Investigators can be divided into internal boundaries and external boundaries. The scope of of work for the discretion of the Immigration Investigators can only be done on a criminal case in the field of immigration is limited evidence and endangering state security. Discretionary authority of Immigration Investigators have an impact, that impact have the form to the juridical form of regulatory policies and legal accountability, as well as the sociological impact. Immigration Investigators at The Office of Immigration Class I Malang using discretionary authority in dealing with misuse case for residence permits on the basis of juridical considerations and non-judicial
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/382/051810788 |
| Uncontrolled Keywords: | Diskresi Penyidik, Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian, Penyalahgunaan Izin Tinggal |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.08 Jurisdiction over persons > 342.082 Entrance to and exit from national domain |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Sugeng Moelyono |
| Date Deposited: | 28 Feb 2019 03:24 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 07:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/13411 |
Preview |
Text
Putri Handyta Kusuma W..pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |