Gaffar, AliefQomaria (2015) Sistem Pengawasan Jalur Penangkapan Ikan, Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Kewenangan Daerah Kabupaten Sampang-Madura, Jawa Timur. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Pengawasan menempati posisi strategis dalam manajemen pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mempertahankan kelestarian sumberdaya sehingga kemanfaatannya dapat berkelanjutan. Namun, dengan kurangnya sistem pengawasan penegakan hukum di laut, berakibat berbagai permasalahan penangkapan dilaut, seperti yang terjadi di Kabupaten Sampang yaitu terjadinya pelanggaran jalur penangkapan, penggunaan alat penangkapan dan penggunaan alat bantu penangkapan. Pelanggaran sering terjadi setiap bulan baik itu oleh nelayan lokal maupun nelayan luar daerah Kabupaten Sampang. Selain pelanggaran tersebut, kondisi penggunaan alat tangkap yang tidak beraturan dapat berdampak konflik antar nelayan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengawasan JPI, PAPI dan ABPI di wilayah laut kewenangan daerah Kabupaten Sampang serta untuk menentukan strategi optimalisasi sistem pengawasan menuju masyarakat sadar hukum terhadap JPI, PAPI dan ABPI di wilayah laut kewenangan daerah Kabupaten Sampang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan teknik pengambilan data meliputi data primer dan data skunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi dan studi literatur. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan analisis normatif hukum, analisis SWOT dan analisis deskriptif kualitatif. Sistem pengawasan merupakan suatu susunan komponen yang saling berintegrasi dan bekerjasama untuk memonitoring segala kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tim pengawasan keamanan laut terpadu (KAMLADU) Kabupaten Sampang merupakan sebuah tim yang dibentuk untuk melakukan tugas pengawasan dan pengendalian terhadap penangkapan ikan di wilayah laut kewenangan daerah dengan titik sasaran penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan. Komponen sistem pengawasan terdiri dari lembaga pengawasan (Dinas KPP, PolAir Polres Sampang, dan Pos Kamla Kabupaten Sampang), dan masyarakat nelayan (masyarakat nelayan Kab.Sampang dan Masyarakat nelayan tangkap yang sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah kewenangan daerah Kab.Sampang). Selain itu aturan perundang-undangan (SK Gubernur Jatim dan SK Bupati Sampang, Permen No 2 tahun 2011 dan pembaharuannya, Permen No.02 tahun 2015), dan Program Kerja (Operasi laut, monitoring, penyuluhan dan pembinaan) juga menjadi komonen dari sistem pengawasan keamanan laut Kabupaten Sampang. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Kabupaten Sampang jika dilihat dari segi efektifitas penegakan hukum tim pengawasan KAMLADU masih kurang efektif, hal ini dilihat dari faktor penegak hukum yang hanya sebatas pembinaan masih belum ada tindakan khusus dan dari faktor sarana prasarana yang masih kurang memadai seperti kapal pengawasan (speed boat) yang berukuran kecil tanpa adanya kelengkapan komunikasi seperti pengeras suara atau radio dan dana operasional yang masih kurang, sedangkan untuk faktor hukumnya sendiri sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan untuk faktor kearifan lokal dapat dikatakan efektif karena masyarakat nelayan Kecamatan Camplong sangat mendukung adanya tim pengawasan KALMADU ini. Strategi optimalisasi sistem pengawasan KAMLADU menuju nelayan sadar hukum berdasarkan analisis SWOT dengan menggunakan FGD (Focus Group Discussion) sebagai cara penilaian bobot dan rating, memiliki kekuatan dan peluang lebih tinggi dari pada kelemahan dan ancaman yang ada yaitu dengan skor kekuatan sebesar 1,58, skor peluang sebesar 2,32, skor kelemahan sebesar 1,13, dan skor ancaman sebesar 0,68. Hasil yang diperoleh dari skor ini, kemudian didapatkan diagram hasil analisis SWOT berada pada kuadran 1 yang berarti mendukung kebijakan yang agresif.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FPR/2015/166/051504150 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 639 Hunting, fishing & conservation > 639.2 Commercial fishing, whaling, sealing |
| Divisions: | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan > Sosial Ekonomi Agrobisnis Perikanan |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 29 Jun 2015 10:35 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 07:15 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/133997 |
Preview |
Text
skripsi_jadi_satu_fix.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |