Sugiarto, Erick (2013) Optimalisasi Sistem Pengawasan Perizinan Penangkapan Ikan Pada Kapal 5-30 Gross Tonasse di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan Jawa Timur. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di laut dialokasikan dalam bentuk perizinan penangkapan ikan di tiap wilayah pengelolaan perikanan sesuai dengan potensi yang dapat dimanfaatkan. Sejalan dengan makin intensifnya pemanfaatan sumberdaya ikan, maka upaya pengawasan terhadap pemanfaatan tersebut perlu ditingkatkan agar pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dapat ditekan seminimal mungkin. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 66 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan yang bertugas mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan untuk mempertahankan kelestarian sumberdaya, sehingga kemanfaatannya dapat berlangsung secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas maka pengelolaan dan pemanfaatannya mutlak dilakukan oleh pemerintah secara terpadu dan terarah melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan yang bertanggung jawab dengan mentaati azas-azas, kaidah-kaidah, dan peraturanperaturan yang melandasinya. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan belum sepenuhnya mentaati semua kaidah dan ketentuan yang berlaku, sehingga menimbulkan kerusakan dan kerugian terhadap sumberdaya perikanan dan kelautan. Berbagai perilaku illegal dan destruktif yang dapat merugikan seperti IUU Fishing, penangkapan ikan menggunakan bom dan racun, penambangan pasir laut secara illegal, perusakan mangrove maupun kapal yang tidak memiliki surat izin seperti SIUP dan SIPI masih sering dijumpai sehingga diperlukan pengawasan yang lebih intensif dan terintegrasi dengan instansi terkait agar tingkat kerusakan dan kerugian dapat diminimalisir. Dalam kegiatan usaha perikanan adalah wajib untuk memiliki Surat Izin Usaha Perikanan yang disebut SIUP, sedangkan kegiatan penangkapan ikan pada setiap kapal perikanan harus mempunyai surat izin yang dinamakan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tercatat pada tahun 2011 terdapat sebanyak 1.436 unit kapal. Dari jumlah tersebut hanya sejumlah 642 unit kapal yang memiliki SIUP dan SIPI, sisanya sebanyak 794 unit kapal tidak memiliki SIUP dan SIPI. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran umum dan menganalisa kegiatan pengawasan tentang perizinan kegiatan penangkapan ikan terhadap kapal perikanan 5 sampai 30 gross tonasse (GT) di PPN Brondong. Selain itu juga untuk menentukan strategi yang dapat diterapkan dalam mengoptimalkan pengawasan perizinan kegiatan penangkapan ikan terhadap kapal perikanan 5 sampai 30 gross tonasse. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha menentukan pemecahan yang sekarang ada dengan menyajikan data, menganalisis dan menginterprestasikannya. Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap obyek dan responden dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner untuk dianalisis. Semua data yang diperoleh kemudian diproses dan diolah menggunakan metode analisa SWOT dan analisa yang menggunakan prinsip penilaian komparatif dengan metode Analytic Hierarcy Process (AHP). Dari hasil matriks IFAS dan EFAS, didapatkan bahwa faktor internal (2,4) lebih besar pengaruhnya dibanding dengan faktor eksternal (2,161). Dari matriks grand strategi didapatkan optimalisasi sistem pengawasan perizinan penangkapan ikan di PPN Brondong berada pada kuadran pertama yang berarti bahwa PPN Brondong mendukung kebijakan pertumbuhan agresif (Growth Oriented Strategy) menggunakan strategi Strength Opportunities (SO) dan diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh PPN Brondong. Dari hasil analisa AHP, didapatkan nilai 0,289 untuk meningkatkan pengawasan dan penertiban kepada nelayan dengan lebih menegaskan peraturan yang ada di PPN Brodong. Nilai 0,277 untuk meningkatkan koordinasi untuk mewujudkan pengawasan yang lebih baik. Nilai 0,218 untuk meningkatkan sosialisasi oleh petugas untuk menambah kesadaran nelayan dan mewujudkan PPN Brondong bebas dari kapal tidak berizin. Dan nilai 0,215 untuk memfasilitasi nelayan untuk pengurusan SIUP dan SIPI dengan membantu mengurusnya serta mempermudah penerbitan SLO dan SIB
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FPR/2013/79/05130603 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 333 Economics of land and energy > 333.9 Other natural resources > 333.91 Water and lands adjoining bodies of water |
| Divisions: | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan > Manajemen Sumberdaya Perairan |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 15 Jul 2013 10:05 |
| Last Modified: | 15 Jul 2013 10:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/133370 |
Actions (login required)
 |
View Item |