Putra, GilangRamadhanyHadaning (2013) Implementasi Kebijakan Perda 28 Tahun 2002 Kabupaten Trenggalek Pasca Himbauan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tentang Penghapusan Retribusi Nelayan Di Tpi Ppn Prigi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.504 pulau dengan panjang garis kurang lebih 81.000 km. Disepanjang garis pantai ini terdapat wilayah pesisir yang relatif sempit akan tetapi memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non hayati yang sangat besar. Potensi – potensi tersebut perlu dikelola secara terpadu dan benar agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dengan adanya surat himbauan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penghapusan retribusi kepada nelyan maka akan timbul dampak yang cukup besar, yaitu pendapatan asli daerah berkurang dan memungkinkanya terjadi konflik di daerah tersebut. Berdasarkan pokok permasalahan diatas, untuk pembahasanya penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan kebijakan Perda Kabupaten Trenggalek dibidang retribusi di TPI PPN prigi pasca himbauan Menteri Kelautan dan Perikanan sehubungan dengan penghapusan retribusi. Bagaimana respon masyarakat nelayan dan pengelola TPI terhadap kebijakan penghapusan pungutan retribusi. Apakah dampak postif maupun negatif yang dirasakan oleh masyarakat nelayan dan pengelola TPI khususnya pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan adanya himbauan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan mengenai penghapusan pungutan retribusi. Tujuan penelitian ini Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai retribusi dan pungutan pasca himbauan menteri kelautan dan perikanan,Respon masyarakat nelayan dan pengelola TPI terhadap kebijakan retribusi daerah pasca himbauan menteri kelautan dan perikanan, Dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek dari sektor perikanan pasca surat himbauan menteri kelautan dan perikanan tentang penghapusan retribusi dan pungutan nelayan Kegunaan penelitian ini Masyarakat, Sebagai masukan tentang pentingnya retribusi baik bagi masyarakat maupun pemerintah untuk pembangunan daerah dan dampaknya terhadap masyarakat baik nelayan maupun bakul ikan. Pemerintah Sebagai masukan bagi pengembangan dan pelaksanaan kebijakan perikanan kaitanya tentang retribusi pasca himbauan menteri kelautan dan perikanan. Lembaga akademis dan peneliti Sebagai bahan informasi keilmuan dan rujukan tambahan bagi peneliti yang berminat dibidang retribusi. Tempat penelitian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Survei. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Metode pengambilan sample dilakukan secara purposive sampling. Analisis yang digunakan adalah dengan cara perbandingan fakta setelah adnay himbauan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terjadi di lapang dengan Perda mengenai Tempat pelelangan Berdasarkan hasil penelitian PERDA No 28 Tahun 2002 dan Keputusan Bupati Trenggalek No.61 Tahun 2003 masih tetap di berlakukan setelah adanya sosialisasi dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dengan jajaranya UPTD TPI. Respon Masyarakat dan pengelola TPI berseberangan untuk masyarakat masih banyak masyarakat yang tidak membayar retribusi meskipun masih ada yang patuh dengan Perda sedangkan pihak pengelola TPI mengalami dilema setelah adanya himbauan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penghapusan retribusi usaha perikanan. Setelah adanya Himbauan untuk Pemasukan retribusi atau PAD mengalami penurunan yang signifikan dari target Pemerintah Daerah sebesar Rp 1.000.000.000,00 hanya di peroleh sebesar Rp 58.430.475,00 dengan persentase 17,11%. Kesimpulan dari penelitian ini : Setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan mengedarkan surat himbauan penghapusan pungutan usaha perikanan maka proses implementasi Peraturan Daerah kurang maksimal dengan apa yang telah di harapkan. Karena telah terjadi polemik dan dilema dari pihak nelayan, bakul ikan dan juga Pemerintah Daerah selaku pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Telah terjadi Pro dan Kontra di masyarakat nelayan dan bakul ikan, mengenai surat himbauan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut. Ada yang mendukung supaya Pemerintah Daerah tidak lagi menarik retribusi dan juga masih ada nelayan tidak mendukung penghapusan retribusi dikarenakan khawatir bila tidak ada pelayanan lagi oleh pihak TPI. Surat himbauan Menteri Kelautan dan Perikanan kurang tepat karena kewenangan ada pada Pemerintah Kabupatenatau Kota. Bukan hanya menimbulkan polemik dan dilema semua pihak yang terkait retribusi TPI di Pemerintahan Daerah tapi juga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dengan target pada tahun 2010 sebesar Rp 1.000.000.000,00 dengan fakta realisainya hanya Rp. 58.430.475,00 dengan persentase 17,11 %. Namun Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memenuhi janjinya dengan menambah Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan, bagi Pemerintah yang tidak lagi menarik retribusi.Dengan adanya surat himbauan dan tambahan Dana Alokasi sebesar Rp 770.000.000,00 maka Pemerintahan daerah di untungkan karena pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah memperoleh sebesar dana tmbahan tersebut. Tetapi dilemanya adalah Peraturan Daerah No 28 Tahun 2002 masih tetap berlaku. Saran yang dianjurkan antara lain Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek supaya tidak menarik retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) lagi, karena sudah ada tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kelautan dan Perikanan dari Pemerintah Pusat sebagai ganti dari kehilangan Pendapatan Asli Daerah dari retribusi TPI. Meskipun nanti Pemerintah Kabupaten trenggalek tidak lagi menarik retribusi, tetapi pelayanan di Tempat Pelelangan Ikan harus tetap maksimal. Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek supaya segera mencabut Peraturan daerah No 28 Tahun 2002 tentang retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan harus tetap konsisten dengan mengalokasikan dana tambahan DAK Kelautan dan Perikanan di tahun-tahun selanjutnya.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FPR/2011/161/051205731 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 639 Hunting, fishing & conservation > 639.2 Commercial fishing, whaling, sealing |
| Divisions: | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan > Sosial Ekonomi Agrobisnis Perikanan |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 16 Jan 2013 09:04 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 07:43 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/132833 |
Preview |
Text
PRAKTEK_KERJA_LAPANG_PADA__USAHA_BUDIDAYA_IKAN_NILA.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
pdf_SKRIPSI_LAPO.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
PDF_PKL.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
PDF_ARTIKEL_SKRIPSI.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |