PujiLestariRahayuningsih (2008) Praktek Kerja Lapang pada Sub Bagian Program Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah di Propinsi Jawa Timur yang memiliki potensi besar dari sektor perikanan. Dari total produksi ikan di Jawa Timur, Kabupaten Lamongan mampu memberikan kontribusi sebesar 15,25% atau sekitar 65.874,984 ton, senilai kurang lebih Rp 446 milyar. Sehingga Kabupaten Lamongan mampu menghaasilkan produksi ikan nomor 3 (tiga) terbesar di Jawa Timur setelah Kabupaten Sumenep dan Probolinggo. Potensi perikanan yang sangat tinggi di Kabupaten Lamongan ini seharusnya mampu menjadikan perikanan sebagai sektor unggulan. Namun, berdasarkan KPDE Lamongan (2007) disebutkan bahwa peran sektor primer (khususnya pertanian dan perikanan) menunjukkan kecenderungan semakin menurun. Padahal sektor tersier (khususnya perdagangan, hotel, dan restoran serta jasa) menunjukkan kecenderungan meningkat. Tentunya diperlukan suatu program yang lebih baik dari pihak terkait, khususnya Sub Bagian Program Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan dalam membangun Perekonomian Kabupaten Lamongan dalam membuat kebijakan/program di bidang perikanan. Kegiatan Praktek Kerja Lapang ini di Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan (DPKP Sub Bagian Program, Sub Dinas Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Penyuluhan) Kabupaten Lamongan pada bulan Juli 2008. Praktek kerja lapang dilaksanakan guna mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dalam bentuk program kerja DPKP Kabupaten Lamongan, baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data praktek kerja lapang ini adalah metode pengamatan terlibat/partisipasi aktif, pengamatan biasa/observasi, dan wawancara serta pemeriksaan dokumentasi (studi dokumenter). Jenis dan sumber data yang dikumpulkan meliputi data primer dari hasil observasi/ wawancara dengan Kepala Sub Bagian Program, Kepala Sub Dinas Pengembangan SDM dan Penyuluhan, Pegawai DPKP Kabupaten Lamongan, dan lain dan data sekunder berasal dari Rencana Strategis DPKP Kabupaten Lamongan tahun 2006, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2007. Berdasarkan Praktek Kerja Lapang diketahui bahwa DPKP Kabupaten Lamongan telah melakukan usaha untuk menyelesaikan permasalahan di bidang perikanan, kelautan dan peternakan di Kabupaten Lamongan yang tercermin melalui kebijakan/program/kegiatan. Langkah yang dilakukan oleh DPKP Kabupaten Lamongan sejauh ini masih sesuai dengan proses kebijakan yang dikemukakan oleh Jones (1991), yaitu pemberian masalah/tuntutan/prioritas dari kelompok nelayan/pembudidaya ikan/peternak ke pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan proposal/program/pemberian anggaran dan diimplementasikan melalui suatu kegiatan hingga akhirnya dievaluasi. Masukan/tuntutan/masalah yang mereka berikan kepada pemerintah disaring antara 40-60% dari total yang ada. Kegiatan/program yang telah disetujui selanjutnya diimplementasikan. Dari rencana lima tahunan yang disusun oleh DPKP Kabupaten Lamongan, sampai tahun 2007 DPKP Kabupaten Lamongan telah mencapai dua sasaran, yaitu meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan dan meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan dengan program pengembangan peternakan dan perikanan melalui kegiatan optimalisasi produksi hasil ternak dan optimalisasi produksi hasil perikanan. Evaluasi terhadap program/kegiatan dilakukan melalui analisa capaian kinerja sesuai dengan perumusan DPKP Kabupaten Lamongan. Pada tahun anggaran 2007, DPKP Kabupaten Lamongan analisa kinerjanya dikatakan sangat berhasil karena hasil pengukuran ordinalnya mencapai angka 100%. Dari tabel SWOT dapat diketahui bahwa Kabupaten Lamongan sesungguhnya memiliki potensi yang besar di bidang perikanan, kelautan dan peternakan. Namun, sampai saat ini kontribusi yang diberikan terus mengalami fluktuasi, salah satunya karena belum ditangani secara optimal. Untuk itulah perlu adanya suatu program dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki. Pengelolaan yang optimal juga dapat dilakukan melalui pembentukan dinas perikanan dan kelautan secara independent atau melakukan pembagian tugas sehingga antara sektor perikanan dan peternakan tidak tercampur . Selain itu, keterlibatan seluruh stakeholder terkait mutlak diperlukan dalam perumusan kebijakan/program sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak terkesan top-down .
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FPR/2009/186/050903524 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 639 Hunting, fishing & conservation > 639.2 Commercial fishing, whaling, sealing |
| Divisions: | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan > Sosial Ekonomi Agrobisnis Perikanan |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 08 Jan 2010 10:08 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 03:45 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/132574 |
Preview |
Text
050903524.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |