Evaluasi Proses Perencanaan Rehabilitasi Kawasan Hutan Mangrove di Pantai Kota Probolinggo

DannyAryaputra (2008) Evaluasi Proses Perencanaan Rehabilitasi Kawasan Hutan Mangrove di Pantai Kota Probolinggo. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Begitu besarnya peranan hutan mangrove dalam pembangunan sumberdaya pesisir dan lautan yang optimal dan berkelanjutan maka mutlak diperlukan suatu perencanaan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan di Indonesia yang terpadu dan holistik. Dalam pengelolaan dan pelestarian mangrove, terdapat dua konsep utama yang dapat diterapkan. Kedua konsep ini pada dasarnya memberikan legitimasi dan pengertian bahwa mangrove sangat memerlukan pengelolaan dan perlindungan agar dapat tetap lestari. Kedua konsep tersebut adalah perlindungan hutan mangrove dan rehabilitasi hutan mangrove (Dahuri et al ., 2001). Kota Probolinggo berada di pesisir pantai utara Jawa merupakan wilayah pesisir yang padat penduduk serta kota yang memiliki aktivitas perdagangan dan jasa di wilayah pantai dan pesisirnya. Seiring meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa serta bertambahnya jumlah penduduk terutama yang hidup di wilayah pantai, menyebabkan terjadinya degradasi kawasan hutan mangrove, salah satunya adalah konversi lahan. Untuk itulah diadakan program rehabilitasi mangrove pada tahun 2005, 2006, dan 2007 yang berupaya untuk mengembalikan keberadaan mangrove pantai Kota Probolinggo seperti semula. Fokus penelitian yang dilakukan ini adalah evaluasi dengan proses perencanaan rehabilitasi sumberdaya kawasan hutan mangrove sebagai obyeknya. Metode yang digunakan adalah metode historis atau dokumenter yaitu penyelidikan yang mengaplikasikan metode pemecahan ilmiah dari perspektif historis suatu masalah melalui sumber-sumber yang kebanyakan dipakai dalam penyelidikan adalah sejenis dokumen. Sumber dokumen didapatkan berupa laporan kegiatan dan wawancara. Untuk penyajian hasil, dilakukan secara deskriptif. Pada dasarnya penelitian ini adalah mendeskripsikan proses perencanaan rehabilitasi kawasan hutan mangrove, pengetahuan masyarakat serta bentuk partisipasi "stakeholders" dalam perencanaan rehabilitasi kawasan hutan mangrove di Pantai Kota Probolinggo. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Probolinggo terdapat tiga dinas yang terkait dengan rehabilitasi kawasan hutan mangrove di Kota Probolinggo yaitu (1) Dinas Pertanian di wilayah Ketapang, Sukabumi, dan Mayangan, (2) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di wilayah Mangunharjo, (3) Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) di wilayah Ketapang, Pilang, dan Sukabumi. Kondisi mangrove hasil rehabilitasi yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait di pantai Kota Probolinggo mempunyai tingkat survival yang bervariasi antara 0-90 %. Kondisi mangrove hasil rehabilitasi yang terburuk ada di wilayah Pilang, sebagian besar wilayah Sukabumi, Mayangan, dan Mangunharjo dengan tingkat survival < 50 %. Kondisi mangrove hasil rehabilitasi yang cukup baik ada di wilayah Ketapang dan sebagian wilayah Sukabumi dengan tingkat survival >50 %. Kondisi proses perencanaan yang ada ternyata instansi terkait masih bergerak sendiri-sendiri dengan wilayah kerja masing-masing yang berpedoman pada tujuan, pokok, dan fungsi (tupoksi) instansi tanpa dilibatkannya masyarakat luas dalam perencanaan rehabilitasi. Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pengawasan dilakukan secara internal Dinas. Masyarakat luas (siswa sekolah, mahasiswa, dan petani setempat) hanya dilibatkan pada saat penanaman. Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup tak berbeda jauh dengan apa yang dilakukan DKP, hanya saja pada saat pelaksanaan kegiatan dan evaluasi telah melibatkan masyarakat dari unsur siswa sekolah dan Perguruan Tinggi. Dinas Pertanian melakukan perencanaan jauh lebih baik, masyarakat dari unsur KTNA (Kontak Tani dan Nelayan Unggulan) dan pengusaha dilibatkan dalam perencanaan meskipun tidak dari awal yaitu setelah turunnya tender dari kegiatan GRHN (Gerakan Reboisasi Hutan Nasional). Keadaan ini dapat dikatakan masih bersifat "top-down" tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam tataran perencanaan. Terjadi "overlap" wilayah perencanaan antara dinas yang terkait ditambah dengan minimnya koordinasi khususnya pada bentuk program kerja. Seharusnya perencanaan rehabilitasi kawasan hutan mangrove di pantai Kota Probolinggo melalui metode " "Ziel Orientierte Projekt Planung" (ZOPP) yang melibatkan berbagai instansi, pengusaha, lapisan masyarakat dan juga Perguruan Tinggi untuk menganalisa akar masalah secara bersama, untuk kemudian dicarikan solusi dalam bentuk rencana kerja. Beberapa faktor pendorong utama rehabiltasi kawasan hutan mangrove ialah kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap keberadaan hutan mangrove, adanya alokasi dana yang disiapkan cukup besar karena ada bantuan dari pemerintah pusat melalui program GRHN, dukungan penuh dari pemerintah daerah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Beberapa faktor penghambat utama rehabilitasi kawasan hutan mangrove ialah kurangnya koordinasi antar instansi terkait upaya rehabilitasi kawasan hutan mangrove di Kota Probolinggo yang menyebabkan miripnya program kerja (rencana penanaman mangrove) diantara instansi terkait, Musrenbang sebagai musyawarah tertinggi di tingkatan kota juga tidak mencantumkan rencana detail mengenai upaya rehabilitasi, keberadaan isu lingkungan hidup khususnya hutan mangrove belum dijadikan isu pokok. Dari hasil penelitian disarankan perlunya upaya dinas-dinas terkait yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, serta Dinas Pertanian untuk dapat meningkatkan koordinasi dan melibatkan masyarakat agar kegiatan rehabilitasi mangrove menjadi terpadu serta perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh dinas-dinas tersebut sehingga makin tajamnya analis data tingkat keberhasilan dan kegagalan penanaman mangrove. Peneliti harus mempunyai pengetahuan mendasar tentang dunia birokrasi di Negara ini untuk memperlancar proses penelitian. ZOPP dan KepMen No. 10 tahun 2002 dapat dijadikan acuan metode penyelesaian masalah terkait lemahnya koordinasi multisektoral dalam perencanaan rehabilitasi kawasan hutan mangrove.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FPR/2009/185/050903523
Subjects: 300 Social sciences > 333 Economics of land and energy > 333.9 Other natural resources > 333.91 Water and lands adjoining bodies of water
Divisions: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan > Manajemen Sumberdaya Perairan
Depositing User: Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id
Date Deposited: 08 Jan 2010 10:20
Last Modified: 21 Oct 2021 03:45
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/132573
[thumbnail of 050903523.pdf]
Preview
Text
050903523.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item