UliBrSimbolon, Hotma (2016) Analisis Penentuan Lokasi Pusat Pertumbuhan Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pembangunan sebagai proses transformasi hendaknya dapat mencerminkan konsep pemerataan dalam setiap aspek baik aspek pemerataan antar sektor maupun aspek pemerataan antar wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan. Namun, proses pembangunan yang dilaksanakan selama ini belum mencerminkan konsep pemerataan sehingga menimbulkan berbagai masalah yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan wilayah yang tidak seimbang. Akibatnya, interaksi antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan memiliki hubungan yang saling memperlemah, dimana kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dan kawasan perdesaan sebagai sentra produksi pertanian. Salah satu bentuk pengembangan wilayah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dapat dilakukan melalui pengembangan kawasan agropolitan. Pengembangan kawasan agropolitan dapat dijadikan sebagai alternatif solusi dalam pengembangan kawasan perdesaan. Agropolitan merupakan suatu konsep pengembangan wilayah berbasis pertanian yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya potensial dan meningkatkan daya saing daerah. Suatu kawasan agropolitan pada dasarnya terbentuk oleh sistem fungsional perdesaan yang di dalamnya terdapat hierarki keruangan berupa sentra produksi pertanian serta kota pertanian yang saling berkaitan dan tersedianya fasilitas pendukung. Sama halnya Kabupaten Blitar, dalam rangka mengembangkan kawasan perdesaannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar mencanangkan pengembangan Kawasan Stategis Wilayah yakni Kawasan Agropolitan dengan Kecamatan Kanigoro sebagai sentra Kawasan Agropolitan. Penetapan Kecamatan Kanigoro sebagai Kawasan Agropolitan didasarkan pada pokok-pokok persyaratan Kawasan Agropolitan. Salah satu persyaratan Kawasan Agropolitan tersebut adalah adanya potensi lokasi sebagai pusat pertumbuhan. Hal ini dikarenakan Kecamatan Kanigoro berpotensi sebagai penggerak ekonomi di Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro. Selain itu, secara spasial Kecamatan Kanigoro memiliki posisi ditengah-tengah wilayah Kabupaten Blitar, sehingga jangkauan dalam akses pelayanan dapat terpenuhi dan mampu melayani kehidupan masyarakat diwilayah sekitarnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kanigoro masih belum dilakukan secara optimal dan menyeluruh. Hal ini dikarenakan ketersediaan sarana dan prasarana serta aksesibilitas di sebagian daerah perdesaan masih rendah, belum merata dan sulit dijangkau. Berdasarkan kendala-kendala tersebut, diperlukan pengkajian untuk menentukan lokasi atau daerah yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan dan daerah belakangnya (hinterland). Langkah untuk mengatasi permasalahan yang ada tersebut adalah dengan mengidentifikasi kelengkapan sarana dan prasarana serta aksesibilitas antar kawasan yang tersedia di Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro. Metode penelitian untuk mengidentifikasi kelengkapan sarana dan prasana serta aksesibilitas antar kawasan adalah menggunakan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar dan disesuaikan dengan kriteria Kawasan Agropolitan berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Analisis kelengkapan sarana dan prasarana serta aksesibilitas antar kawasan dilakukan dengan analisis Skalogram. Sehingga, hasil dari metode ini akan menentukan lokasi pusat pertumbuhan dan daerah belakang (hinterland) yang ada di Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro. Berdasarkan hasil perhitungan analisis Skalogram, telah didapat 3 hirarki yang ada Kecamatan Kanigoro. Adapun pembagian hirarki yang disesuaikan dengan master plan Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro. Hirarki I merupakan pusat pertumbuhan, hirarki II merupakan pusat agropolitan atau agroindustri dan hirarki III merupakan daerah belakang (hinterland). Hirarki I terdapat di Kelurahan Kanigoro, dikarenakan Kelurahan Kanigoro merupakan pusat pertumbuhan di Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro. Terpilihnya Kelurahan Kanigoro sebagai pusat pertumbuhan didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai serta aksesibilitas yang sangat baik. Sehingga, Kelurahan Kanigoro dapat dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan utama yang dapat mewujudkan pemerataan pembangunan. Sementara, hirarki II terdapat di Desa Gaprang, Kelurahan Satreyan, Desa Sawentar, Desa Tlogo dan Desa Karangsono. Desa-desa tersebut sebagai daerah pendukung pusat pertumbuhan. Dan hirarki III terdapat di Desa Papungan, Desa Banggle, Desa Jatinom, Desa Gogodeso, Desa Kuningan dan Desa Minggirsari. Rendahnya pengembangan daerah belakang (hinterland) dikarenakan sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah hirarki III tersebut relatif sangat kurang dan aksesibilitas masing-masing daerah ke pusat pelayanan maupun pusat aktivitas pemerintahan lebih sulit dibandingkan dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, daerah belakang (hinterland) tersebut dikategorikan sentra produksi pertanian.
English Abstract
Development as the transformation process should be able to reflect the concept of equity in every aspect of both aspects of equalization across sectors and aspects of equity between urban and rural areas. However, the development process is carried out for this yet reflect the concept of equalization, causing a variety of issues related to the welfare of the area that is not balanced. As a result, the interaction between urban and rural areas have a mutual relationship weakens, where the urban areas as growth centers and rural areas as agricultural production centers. One form of regional development in achieving equitable development can be done through the development of agropolitan. Agropolitan development can be used as an alternative solution in the development of rural areas. Agropolitan is a concept of regional development based on agriculture which can optimize the utilization of potential resources and increase regional competitiveness. Agropolitan areas basically formed by rural functional system in which there is a hierarchy of spatial form of agricultural production centers and farming town interrelated and availability of support facilities. Similarly Blitar District, in order to develop its rural areas, Blitar Government launched the development of the Regional Agropolitan Strategic to the Kanigoro Sub District as the center Agropolitan. Determination of Kanigoro Sub District as Agropolitan Area based on points Agropolitan requirements. One of the requirements Agropolitan is the potential location as the growth centers. Because, Kanigoro Sub District have potential as an economic driver in Agropolitan Area in Kanigoro Sub District. Additionally, Kanigoro Sub District have a position in the midst of the Blitar District, so the range in access to services can be met and able to serve the community life surrounding region. However, in the implementation of equitable development in Agropolitan Area Kanigoro Sub District still not optimal and comprehensive. This is due to the availability of infrastructure and accessibility in most rural areas is still low, uneven and difficult to reach. Based on these constraints, the necessary studies to determine the location or the area that became growth centers and hinterland. Measures for dealing with the problem is to identify the completeness of infrastructure and accessibility between regions available in Kanigoro Sub District. Research methods to identify the completeness and accessibility of facilities and infrastructures across the region are using data BPS Blitar District and Agropolitan adjusted to criteria based on the results of previous studies. Analysis completeness of infrastructure and accessibility between regions was analyzed with schallogram. Thus, the results of this method will determine the location of the growth center and hinterland in the Agropolitan Area Kanigoro Sub District. Based on the calculation schallogram analysis, has acquired three existing hierarchy Kanigoro Subdistrict. The division hierarchy tailored to master plan Agropolitan Kanigoro Sub District. Hierarchy I is a growth center hierarchy, the hierarchy II is support area in Kanigoro Sub District and hierarchy III is centes of agroindustry or hinterland. Hierarchy I there is in Kanigoro Village, because Kanigoro Village is thegrowth centers in the Agropolitan Area Kanigoro Sub District. The election of village Kanigoro as a center of growth is supported by the availability of facilities and infrastructure are adequate and excellent accessibility. Thus, Kanigoro Village can be categorized as major growth centers to realize equitable development. Meanwhile, there is a hierarchy II in Gaprang Village, Satreyan Village, Sawentar Village, Karangsono Village and Tlogo Village. Villages such as supporting regional growth center. And Hierarchy III there are Papungan Village, Banggle Village, Jatinom Village, Gogodeso Village, Kuningan Village and Minggirsari Village. The low of hinterland development because of the facilities and infrastructure available in hierarchy III is relatively very less and accessibility of each area of the service center and the center of government activity is more difficult than in other regions. Therefore, hinterland is categorized as agricultural production centers.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FP/2016/826/051610705 |
Subjects: | 300 Social sciences > 338 Production > 338.1 Agriculture |
Divisions: | Fakultas Pertanian > Agribisnis |
Depositing User: | Sugiantoro |
Date Deposited: | 26 Jan 2017 11:02 |
Last Modified: | 20 Oct 2021 07:26 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/131828 |
Preview |
Text
BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Cover_dan_Lembar_Pengesahan.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_V.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_VI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_I.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Ringkasan,_Kata_Pengantar,_Daftar_Pusataka.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_II.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
![]() |
View Item |