EkaBungaOcwillanda (2016) Strategi Komunikasi Penyuluh Pertanian Dalam Pengembangan Kelompok Tani Pada Era Desentralisasi Di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi yang baik terutama dalam bidang pertanian. Akan tetapi, dengan adanya isu desentralisasi dalam dunia penyuluh pertanian yang diakibatkan adanya kebijakan otonomi daerah, membuat beberapa dampak negatif yang signifikan terhadap penyuluh pertanian itu sendiri. Dampak negatif ini, membuat pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan tentang penyuluhan. Kebijakan tersebut tertulis dalam UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU-SP3K). Pada UU tersebut dijelaskan tentang strategi penyuluhan yang harus dilakukan penyuluh adalam era desentralisasi. Akan tetapi, tidak semua daerah menerapkan kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini meneliti apakah penyuluh pertanian di WKPP UPT BP Kecamatan Kepanjen telah menerapkan strategi penyuluhan berdasarkan UU-SP3K di era desentralisasi atau tidak. Penelitian ini bertujuan: (1) Mendiskripsikan perbedaan antara pola kerja Penyuluh Pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen sebelum dan setelah adanya UU-SP3K, (2) Mendiskripsikan perbedaan strategi komunikasi Penyuluh Pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen sebelum dan setelah adanya UU-SP3K, (3) Mendiskripsikan tanggapan Penyuluh Pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen terhadap strategi komunikasi di era desentralisasi dan (4) Mendiskripsikan potensi hambatan yang dihadapi Penyuluh Pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen dalam menerapkan strategi komunikasi di era desentralisasi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode sensus dan teknik purposive sampling dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penentuan tempat pada penelitian ini dilakukan secara sengaja yaitu di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan partisipan yang dipilih adalah 9 penyuluh pertanian UPT BP Kecamatan Kepanjen dengan metode sensus dan 11 petani dengan teknik purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil dalam penelitian ini adalah Pola kerja penyuluh pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen sebelum adanya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No.16 Tahun 2006 yaitu (1) penyuluhan yang masih dibawah kewenangan pemerintah pusat, kegiatan penyuluhan menggunakan pendekatan teknis, metode penyuluhan yang digunakan adalah metode LAKU dan pola penyuluhan yang digunakan yaitu dengan cara penyebaran informasi secara top down. Sebaliknya, pola kerja penyuluh pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen setelah adanya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No.16 Tahun 2006 yaitu penyuluhan yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah (Kabupaten/Kota), kegiatan penyuluhan menggunakan pendekatan kelompok, partisipatif dan modifikasi LAKU, metode yang digunakan adalah metode dengan bersifat partisipatif dan pola penyuluhan yang digunakan yaitu dengan cara penyebaran informasi secara top down dan bottom up, (2) strategi komunikasi penyuluh pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen sebelum adanya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No.16 Tahun 2006 yaitu penyuluh membuat materi dan kunjungan sesuai dengan jadwal yang telah tertera di laporan, penyuluh memberikan materi dengan menggunakan papan atau buku tulis dengan menggunakan pendekatan perorangan dan pesan yang disampaikan terlalu meluas, petani langsung menemui penyuluh apabila terdapat masalah dan media yang digunakan sebagai sumber informasi adalah televisi dan radio, dan petani tidak mengerti tentang teknologi informasi, tidak dapat mengeluarkan pendapat serta petani hanya mengikuti pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Sedangkan strategi komunikasi penyuluh pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen setelah adanya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No.16 Tahun 2006 yaitu materi sesuai dengan kebutuhan petani, pertemuan dilakukan sesuai dengan permintaan petani, penyampaian pesan menggunakan pendekatan kelompok, media yang digunakan dalam penyampaian pesan adalah handphone, internet, demplot, demfarm, brosur dan leaflet, petani telah mengetahui tentang teknologi informasi, petani dapat mengeluarkan pendapat dan ide saat diskusi kelompok, dan petani terlibat dalam penyusunan kegiatan kelompok, (3) tanggapan penyuluh pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen terhadap strategi komunikasi di era desentralisasi relatif positif seperti petani yang lebih mandiri, informasi sesuai dengan kebutuhan petani, kegiatan penyuluhan lebih mudah untuk dilakukan, hubungan petani dan penyuluh lebih akrab dan meningkatkan ketahanan pangan dan produksi beras nasional, dan (4) hambatan yang dihadapi penyuluh pertanian UPT BP Kecamatan Kepanjen dalam menerapkan strategi komunikasi di era desentralisasi yaitu rendahnya partisipasi petani dalam mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian, rendahnya pengetahuan petani dalam menyerap teknologi informasi, terbatasnya dukungan dana dari pemerintah daerah dan alih fungsi lahan pertanian. Adapun saran yang dapat diberikan peneliti yaitu: (1) penyuluh pertanian UPT BP Kecamatan Kepanjen lebih memperhatikan lagi metode penyuluhan dalam pengembangan partisipasi petani, (2) penyuluh pertanian UPT BP Kecamatan Kepanjen lebih memperhatikan manajemen yang terkait dengan kebutuhan penyuluhan, (3) penyuluh pertanian UPT BP Kecamatan Kepanjen lebih memperluas dalam mencari jaringan komunikasi untuk kelompok tani, dan (4) Pemerintah Daerah Kabupaten Malang seharusnya lebih memperhatikan lagi kebutuhan penyuluhan di UPT BP Kecamatan Kepanjen.
English Abstract
Indonesia is one of the countries which have good potential, especially in the field of agriculture. However, due to the issue of decentralization in the world of agricultural extension officers due to the existence of a policy of the autonomous region, making some significant negative impact. This negative impact, makes the government issued a policy about the extension. The policy is written in Law No. 16 of 2006 on the Extension System of Agriculture, Fisheries and Forestry (UU-SP3K). The law is described about the extension strategies that must be done in a decentralized extension. However, not all regions implementing the policy. Therefore, the study examined whether agricultural extension in the District Kepanjen WKPP UPT BP have implemented a strategy briefing on the Law-SP3K in the era decentralization or not. This study aims to: (1) To describe the difference between the working patterns of Agricultural Extension in UPT BP Subdistrict Kepanjen before and after the Law-SP3K, (2) To describe the differences communications strategy for Agriculture in UPT BP Subdistrict Kepanjen before and after the Law-SP3K, ( 3) to describe the response of BP Unit for Agriculture in the District Kepanjen towards communication strategy on decentralization and (4) describe the potential obstacles faced in UPT BP Agricultural Extension District of Kepanjen implementing communication strategies in the era decentralization. The method used in this study were census method and the purposive sampling technique with qualitative descriptive research. The determination of location in this research done deliberately which is in District Kepanjen Malang Regency with participants selected were 9 sub-district agricultural extension UPT BP Kepanjen with census method and 11 farmers with the purposive sampling technique. The analysis method used is descriptive analysis using triangulation techniques. The results in this research is the agricultural extension officers working patterns in the UPT BP Kepanjen Sub-district before the existence of the legislation system of agricultural extension, fisheries and forestry No. 16 of 2006 i.e. (1) The extension under the jurisdiction of the central government, extension activities using a technical approach, LAKU method is the extension methods used and the pattern of extension used is by the way of information dissemination in top down. Instead, the pattern of agricultural extension work in the District Kepanjen UPT BP after their Act of Extension System of Agriculture, Fisheries and Forestry 16, 2006 that extension which are under the authority of the local government (district / city), information activities using a group approach, participative and LAKU modifications, the method used is the method by participatory and extension pattern used is by way of information dissemination in top down and bottom up, (2) the communication strategy of agricultural extension in the District Kepanjen UPT BP before the Law Extension System of Agriculture, Fisheries and Forestry 16, 2006 were making materials and visits according to the schedule listed in the report, the agent gives the material by using boards or notebooks using the approach of the individual and message delivered to a lesser extent, the farmers directly meet with extension agents, problems and the media are used as a source of information is television and radio, farmers do not understand information technology, they can not issue opinions and farmers simply follow the implementation extension activities. While the communication strategy of agricultural extension in the District Kepanjen UPT BP after their Act Extension System of Agriculture, Fisheries and Forestry 16, 2006 are material according to the needs of farmers, the meeting conducted in accordance with the demands of the farmers, delivering a message using a group approach, the media used in the delivery of the message is a mobile phone, internet, demonstration plots, demfarm, brochures and leaflets, farmers have to know about information technology, farmers can issue opinions and ideas during the discussion groups, and farmers are involved in the preparation of group activities (3) the response of agricultural extension in UPT BP Subdistrict Kepanjen towards communication strategy in the era of decentralization is relatively positive as farmers are more independent, information in accordance with the needs of farmers, extension activities easier to do, the relationship of farmers and extension agents are more familiar and increase food security and national rice production, and (4) obstacles faced agricultural extension UPT BP Subdistrict Kepanjen in implementing communication strategies in the era of decentralization were the low participation of farmers in participating in agricultural extension activities, lack of knowledge of farmers in absorbing information technology, limited financial support from local government and conversion of agricultural land. The advice that can be given researches, namely: (1) the agricultural extension UPT BP in the Kepanjen more attention to another method of counseling in the partisipation of farmers, (2) the agricultural extension UPT BP in the Kepanjen pay more attention to the management related to the needs of education, (3) the agricultural extension UPT BP in the Kepanjen expand in looking for a network communication to farmer groups, and (4) the local goverment district of Malang was supposed to pay more attention to the further need counseling in UPT BP in the Kepanjen.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FP/2016/545/051609233 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 338 Production > 338.1 Agriculture |
| Divisions: | Fakultas Pertanian > Sosial Ekonomi Pertanian |
| Depositing User: | Sugiantoro |
| Date Deposited: | 19 Oct 2016 13:37 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 13:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/131552 |
Preview |
Text
1._COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
1._SAMPUL_SKRIPSI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
2._HALAMAN_JUDUL_SKRIPSI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
6._UCAPAN_TERIMAKASIH.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
7._RINGKASAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
5._PERNYATAAN_SKRIPSI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
4._LEMBAR_PENGESAHAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
3._LEMBAR_PERSETUJUAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
8._SUMMARY.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
10._RIWAYAT_HIDUP.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
9._KATA_PENGANTAR.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
11._DAFTAR_ISI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
13._DAFTAR_SKEMA.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
12._DAFTAR_TABEL.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
16._BAB_I.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
15._DAFTAR_LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
14._DAFTAR_GAMBAR.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
17._BAB_II.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
18._BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
19._BAB_IV.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
21._DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
22._LAMPIRAN.pdf Download (4MB) | Preview |
Preview |
Text
23._JURNAL_SKRIPSI.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
20._BAB_V.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |