ADMAJA, HAFIZHDAVA (2015) Peran Lembaga Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri terhadap Migrasi Internasional Tenaga Kerja Wanita. pada Keluarga Petani (Studi Kasus di Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari 271 desa di 19 kecamatan yang dikenal dengan kampung tenaga kerja Indonesia (TKI) merupakan salah satu penyumbang TKI di Jawa Timur. Data yang diperoleh dari Dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi atau Dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi Tulungagung menyebutkan jumlah TKI didominasi oleh perempuan, hal ini sekaligus menunjukkan perubahan peran perempuan yang awalnya lebih ke reproduksi menjadi produksi. Lembaga pengirim tenga kerja Indonesia berperan besar dalam migrasi internasional yang terjadi di Desa Junjung. Lembaga dari tingkat terendah hingga tingkat Kabupaten yaitu keluarga, pemerintah desa, Pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta dan Dinsosnakertrans mempunyai peran masing-masing dalam migrasi internasional. Permasalahan pada penelitian ini ditekankan menganalisis pada peran lembaga pengirim tenaga kerja wanita dalam migrasi internasional tenaga kerja wanita di Desa Junjung berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku, serta menganalisis implementasi peran lembaga pengirim tenaga kerja wanita ke luar negeri terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang menyebabkan perempuan di Desa Junjung menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri 2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pengiriman tenaga kerja wanita yang dilakukan lembaga pengirim tenaga kerja wanita dalam migrasi internasional tenaga kerja wanita di Desa Junjung. 3) Untuk menganalisis peran lembaga atau perusahaan pengirim jasa tenaga kerja Indonesia terhadap migrasi internasioanl tenaga kerja wanita di Desa Junjung. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, analisis Munro serta analisis perundang-undangan. Pengukuran peran lembaga pengirim tenaga kerja Indonesia menggunakan persepsi informan tenaga kerja wanita (TKW) sejumlah 15 orang dan 6 informan lembaga pengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Pengukuran peran tersebut dibandingkan juga Undang-Undang No. 39 tahun 2004, Undang-Undang No. 13 tahun 2003, Peraturan menteri ketenaga kerjaan atau PERMENAKER No. 22 tahun 2014 serta peraturan daerah atau PERDA Kabupaten Tulungagung No. 17 tahun 2013. Hasil dari penelitian ini faktor yang menyebabkan migrasi internasional perempuan di Desa Junjung adalah lapangan pekerjaan yang luas di negera tujuan dan tawaran upah atau gaji yang tinggi, pendapatan yang rendah dari informan TKW, kebudayaan yang ada di Desa Junjung yaitu budaya semangat kerja dan etos kerja yang tinggi. Proses pelaksanaan pengiriman tenaga kerja wanita ke luar negeri yang ada di Desa Junjung banyak terjadi pelanggaran. Pelanggaran tersebut terjadi mulai dari perekrutan hingga pemulangan TKW. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh pihak ii lembaga pengirim baik lembaga pemerintah ataupun swasta. Sedangkan untuk peran lembaga pengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri juga masih banyak ditemukan ketidak sesuaian. Ketidak sesuaian tersebut terjadi pada perekrutan, penempatan, dan pemulangan. Pelanggaran perekrutan terjadi pada pelanggaran aturan yang berlaku pada BNP2TKI, UU No. 39 tahun 2004, PERDA Tulungagung No. 17 tahun 2013 tentang batasan umur minimal calon TKW dan PERMENAKER No. 22 tahun 2014 pasal 14 yang menjelaskan bahwa petugas PPTKIS dilarang memungut biaya rekrut kepada calon TKI. Pelanggaran penempatan terjadi pada peraturan daerah Tulungagung no 17 tahun 2013 pada pasal 13 yang menjelaskan bahwa Perlindungan TKI selama penempatan dimulai sejak TKI tiba di negara penempatan, selama bekerja dan sampai berakhirnya perjanjian kerja. Pelanggaran kepulangan terjadi pada peraturan daerah Kabupaten Tulungagung No.17 tahun 2013 pasal 8 yang point 1 yang menyebutkan bahwa pelaksana penempatan tenaga kerja Indoensia swasta harus bertanggung jawab atas kepulangan TKI dari negara penempatan ke daerah asal. Saran dari penelitian ini adalah perlu diadakannya sosialisasi dari pihak pemerintah daerah maupun pusat terkait proses dan tata cara pemberangkatn TKI yang baik dan benar sesuai dengan PERDA dan Undang-Undang. Perlu diadakannya penguatan stake holder lembaga pengirim TKW ke luar negeri dalam upaya peningkatan profesionalitas lembaga pengirim dan pemantauan kerja PPTKIS oleh badan pemerintahan. Harus ada badan swadaya masyarakat yang memonitori lembaga pemerintahan tidak hanya di tingkat desa tetapi di tingkat kabupaten juga
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FP/2015/634/051507627 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 338 Production > 338.1 Agriculture |
| Divisions: | Fakultas Pertanian > Sosial Ekonomi Pertanian |
| Depositing User: | Indah Nurul Afifah |
| Date Deposited: | 15 Oct 2015 12:54 |
| Last Modified: | 20 Oct 2021 06:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/130660 |
Preview |
Text
HAFIZH_DAVA_ADMAJA_AKULTAS_PERTANIAN_AGRIBISNIS_115040101111028.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |