Rachmawan, Fadhal (2016) Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bendahara Pemerintah Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (Spt Ppn) (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Bendahara Pemerintah adalah Bendahara atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Laporan Badan Pemeriksaan Keuangan menemukan indikasi permasalahan menunjukan bahwa Bendahara Pemerintah kurang mematuhi ketentuan perpajakan, yaitu belum sepenuhnya menjalankan kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) khususnya SPT Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan bendahara pemerintah dalam kewajibannya melaporkan SPT PPN nya secara formal dan juga material. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan metode analisis Miles, Huberman, dan juga menggunakan metode sturgess sebagai alat analisis untuk mengetahui pengkategorian tingkat kepatuhan formal dan juga material dari bendahara pemerintah pada tahun 2013-2015. Selain itu penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor penghambat kepatuhan bendahara pemerintah dalam pelaporan SPT PPN dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Batu untuk meningkatkan kepatuhan bendahara pemerintah dalam pelaporan SPT PPN. Hasil penelitian ini, berdasarkan persentase hasil perhitungan maka dapat dikategorikan bahwa bendahara pemerintah masih sangat tidak patuh/sangat rendah kepatuhannya didalam kepatuhan formal, sementara dalam kepatuhan materialnya dapat dikatakan sangat patuh/tingkat kepatuhan tinggi. Faktor penghambat seringnya terjadi pergantian pada posisi bendahara pemerintah, mutasi atau rotasi jabatan membuat bendahara pemrintah yang baru kurang memiliki pengetahuan dalam hal perpajakan, karena mereka belum tersosialisasi dan juga tidak adanya transfer of knowledge dari bendahara pemerintah yang lama. Upaya yang dilakukan pihak KPP Pratama Batu yaitu Visit yang dilakukan oleh Account Representative. Upaya ini dianggap menjadi upaya yang paling efektif bagi KPP Pratama Batu dan juga bendahara pemerintah. Saran peneliti untuk meningkatkan kepatuhan bendahara pemerintah dalam pelaporan SPT PPN yaitu mencoba untuk memfokuskan sosialisasi kepada bendahara pemerintah yang belum tersosialisasi, dengan mengundang kembali bendahara pemerintah yang tidak menghadiri sosialisasi tersebut, menambah jumlah SDM Account Representative agar lebih mudah dalam melakukan visit, KPP Pratama Batu membuka fasilitas pojok pajak di daerah Batu agar lebih memudahkan bendahara pemerintah dalam melaporkan SPT, mengingat lokasi KPP Pratama Batu yang jauh berada di kota Malang.
English Abstract
Treasurer Government is treasurer or officials who make payments with funds coming from the State Budget or Budget Revenue and Expenditure Finance Inspection Agency report found indications of problems shows that the Government Treasurer less comply with tax regulations, which are not yet fully running obligations to report Tax. Tax Return (SPT) especially Value Added Tax (VAT) in accordance with the provisions of the applicable tax. This study aimed to analyze the compliance of government treasury obligations reported in VAT returns its formal and material. Researcher uses qualitative research with descriptive approach using analytical methods Miles, Huberman, and also using Sturgess as an analytical tool to determine the level of compliance formal categorization as well as material from government treasury in 2013-2015. In addition, this study also analyzes the factors inhibiting adherence SPT government treasury in reporting the VAT and the efforts undertaken by the Batu Tax Service Office to improve compliance in the government treasury the SPT VAT reporting. The results of this study, based on the percentage of the calculation results, it can be considered that the treasurer still very disobedient / very low compliance in formal compliance, while in the compliance of the material can be said to be very obedient / high level of adherence. Factors inhibiting the frequent change of the position of the government exchequer, transfer or rotation of office create a new treasurer pemrintah lack of knowledge in terms of taxation, because they have not been socialized and also the lack of transfer of knowledge from the old government treasury. Efforts are being made that the Batu Tax Service Office Visit conducted by Account Representative. This effort is considered to be the most effective efforts for Batu Tax Service Office and also treasurer of the government. Suggestions researchers to improve the compliance of government treasury in reporting SPT PPN is trying to focus its dissemination to government treasury which has not been socialized, by inviting back the treasurer of the government who did not attend the socialization, increasing the number of Account Representative make it easier to do the visit, Batu Tax Service Office opens facilities in the area of tax corner in Batu’s area in order to further facilitate the government treasury in reporting SPT VAT, considering the location Batu Tax Service Office are far in the city of Malang.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2016/785/ 051609499 |
| Commentary on: | Eprints 0 not found. |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 03 Oct 2016 14:57 |
| Last Modified: | 03 Oct 2016 14:57 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/119146 |
Actions (login required)
 |
View Item |