Maulana, AstanaDani (2016) Pola Relasi Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Lokal (Studi Pada Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memposisikan Desa Klurahan menjadi desa yang memiliki hak khusus dimana pemerintahan desa mempunyai keleluasaan untuk mengatur dan menjalankan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kewenangan berskala lokal dan bertanggungjawab langsung kepada warga masyarakatnya. Mekanisme pemerintahan dari Desa Klurahan merupakan bentuk rangkaian sistem pemerintahan yang mewakili hubungan antar kelembagaan pemerintahan desa dalam tata kelolanya. Hubungan kelembagaan pemerintahan desa tersebut merupakan hubungan kerja dari Kepala Desa Klurahan dengan Badan Permusyawaratan Desa Klurahan dalam menciptakan mekanisme pemerintahan desa yang dituntut untuk mendorong partisipasi warga masyarakat dalam penyelenggaraannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif mampu menggambarkan atau memecahkan masalah secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif mengungkapkan fakta apa adanya tentang suatu objek, gejala, keadaan dengan menggambarkan, menguraikan, menginterprestasikan dan diambil kesimpulan. Melalui penelitian ini akan diperoleh output penelitian berupa analisis kualitatif mengenai pola relasi kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam sistem pemerintahan lokal di Desa Klurahan. Pemerintah Desa Klurahan yang dipimpin oleh kepala desa yang telah menjabat dalam 2 periode berturut-turut mengindikasikan telah menciptakan pola pemerintahan desa yang baik. Kepercayaan warga masyarakat Desa Klurahan terhadap kepala desa incumbent dapat dilihat dari kembali terpilihnya kepala desa dalam periode ke 2 (dua). Pengalaman dari kepala desa ini yang digunakan sebagai dasar pengelolaan pemerintahan desa yang melibatkan BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam menciptakan sistem pemerintahan desa. Pola relasi antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa menciptakan mekanisme kerja yang disesuaikan dengan keinginan dan cita cita dari pemberlakuan undangundang desa. Konteks pemberlakuan undang undang desa dipakai sebagai tolak ukur keberhasilan penerapan undang-undang tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Klurahan.
English Abstract
Implementation of Law No. 6 of 2014 on the village, the village positioned Klurahan village which has specific rights which the village governments have the discretion to manage and run their own government in accordance with the authority of a local scale and directly responsible to their peoples. Klurahan governance mechanisms of the village is a form of circuit system of government that represents the relationship between rural government institutions in governance. Relations rural government institutions is a working relationship with the village head and Village Consultative Body to establish mechanisms village governments are required to encourage citizen participation in its implementation. This type of research used in this research is descriptive qualitative approach. Descriptive research can describe or solve the problem in a systematic, factual and accurate information on the facts and the properties of populations or specific areas. Descriptive study with qualitative approach disclose any facts about an object, phenomenon, Situation by depicting, describing, interpreting and drawn conclusions. Through this research will be obtained research outputs in the form of qualitative analysis of the patterns of relationship the village head and village consultative bodies in the local government system in the Klurahan village. Klurahan government led by the village head, who has served in two consecutive periods indicated have created a good pattern of village government. Rural Citizens trust against incumbent village head can be seen from the re-election of village heads in the period of 2 (two). The experience of the village head is used as the basis for the management of village governance involving BPD as village government partners in creating a system of village government. Pattern of relations between the village head and village consultative body working to create mechanisms to suit the wishes and future goals of the enactment of the village. The context of the implementation of legislation village used as a measure of success of the application of the law in government at Klurahan village.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2016/758/ 051609472 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 30 Sep 2016 09:37 |
| Last Modified: | 26 Jun 2024 06:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/119116 |
![[thumbnail of Astana Dani Maulana.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Astana Dani Maulana.pdf Download (60MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |