Koordinasi Lintas Sektoral Dalam Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berbasis Sustainable Development (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang)

Saputra, DanangSukma (2016) Koordinasi Lintas Sektoral Dalam Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berbasis Sustainable Development (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang sebagai suatu lembaga teknis daerah yang bertugas sebagai pendukung pelaksanaan tugas kepala daerah dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup, hal tersebut telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Maka dari itu dibuatnya beberapa regulasi yang mengatur dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut dan juga sebagai bentuk keseriusan BLH Kabupaten Malang dalam menjaga kualitas lingkungan. Beberapa regulasi yang mengatur koordinasi lintas sektoral dalam implementasi kebijakan pemanfaatan sumber daya alam berbasis sustainable development antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah. Sejauh ini koordinasi lintas sektoral dalam implementasi kebijakan pemanfaatan sumber daya alam berbasis sustainable development sangat berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam, namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam proses implementasinya. Sehingga diperlukannya langkah-langkah yang baik dalam mengimplementasikan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam berbasis sustainable development. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan hanya dibatasi oleh dua fokus penelitian, yaitu (1) melihat proses koordinasi lintas sektoral dalam implementasi kebijakan pemanfaatan sumber daya alam berbasis sustainable development dan (2) faktor pendukung dan penghambat dalam proses koordinasi lintas sektoral dalam implementasi kebijakan pemanfaatan sumber daya alam berbasis sustainable development di Kabupaten Malang. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Sedangkan analisa data yang digunakan adalah analisa data Cresswell dengan melalui proses mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, membaca keseluruhan data, menganalisis lebih detail dengan meng-coding data, menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting,orang,kategori, dan tema untuk kemudian dianalisis, menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema ini tersajikan kembali dalam laporan penelitian sebagaimana penulis lakukan dalam analisis data, langkah terakhir adalah interpretasi data atau memaknai data. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam melakukan koordinasi lintas sektoral dalam implementasi kebijakan pemanfaatan sumber daya alam berbasis sustainable development memiliki beberapa tahapan yaitu content of policy dan context of policy. Kedua tahapan tersebut merupakan model vii implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle. Sebagaimana dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut terdapat faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Faktor pendukung dan penghambat tersebut terdiri atas faktor ekonomi, sosial dan lingkungan. Faktor ekonomi yang mendukung kebijakan ini adalah adanya peningkatan perekonomian masyarakat dari implementasi kebijakan ini, kemudian faktor sosial yang mendukung kebijakan ini karena adanya inisiatif masyarakat yang membuat peraturan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekitarnya, faktor lingkungan yang mendukung kebijakan ini adalah adanya perubahan lingkungan menjadi lebih baik dari sebelumnya yang membuat masyarakat terdorong untuk mendukung kebijakan ini. Sedangkan faktor ekonomi yang menghambat implementasi kebijakan ini adalah terbatasnya dana yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan, kemudian faktor sosial yang menghambat implementasi kebijakan ini adalah proses koordinasi mengajak masyarakat untuk terlibat dalam implementasi kebijakan yang masih terlalu kaku, faktor lingkungan yang menghambat implementasi kebijakan ini adalah beratnya medan yang harus dilalui oleh Badan Lingkungan Hidup Malang untuk ke lokasi yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut.

English Abstract

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang as an agency technical area that served as a supporter of the implementation of the tasks of the head of the region in terms of formulation and implementation of policies that are specific areas in the field of the environment, it would have been mandated in the Regulatory region of Malang number 1 in 2008 about the Organization of the device area. Therefore he made some regulations governing the policy and implement as well as the seriousness of the Badan Lingkungan Hidup Malang in maintaining the quality of the environment. Some of the regulations that govern cross-cutting coordination in the implementation of natural resource utilization policies based sustainable development among others, Act No. 32 of 2009 on the protection and management of the environment, the regulation of the Minister of State for the environment Number 29 in 2009 On guidelines for the conservation of biodiversity in the area. As far as this cross-cutting coordination in the implementation of natural resource utilization policies based sustainable development greatly contribute in maintaining the sustainability of natural resources, but there are still some problems in the process of implementation. So it needs a good steps in implementing natural resource utilization policies based sustainable development. This research is descriptive research approach with the types of qualitative and limited only by two focus research, namely (1) the process of cross-cutting coordination in the implementation of natural resource utilization policies based sustainable development and (2) supporting and restricting factors in the process of cross-cutting coordination in the implementation of the policy on the utilization of natural resources in sustainable development based in Malang. The source of the data in this study i.e. primary and secondary data. While data analysis is the analysis of data through the process of with Cresswell to cultivate and prepare data for analysis, read the whole of the data, analyze it in more detail with the meng-coding data, apply the process of coding to describe the setting, the people, the category, and then analyzed for themes, showing how the description and this theme tersajikan back in the research report, as the author did in the data analysis, the final step is the interpretation of the data or interpret the data Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang in conducting cross-cutting coordination in the implementation of natural resource utilization policies based sustainable development has several stages, namely the content of policy and context of policy. The second stage is a policy implementation model advanced by Grindle. As in implementing these policies there are factors affecting ix supporters and a barrier to the implementation of the policy. The factor endowments and a barrier made up of factors of economic, social and environmental. Economic factors that support this policy is an increase in the economy of the community from the implementation of this policy, then the social factors that support this policy because of the Community initiatives which make it a rule to keep the surrounding environment sustainability, environmental factors that support this policy is the existence of environmental change to become better than ever that make society compelled to support this policy. While economic factors that impede the implementation of this policy is the limited funds that are used to implement the policy, then the social factors which hamper the implementation of this policy is the process of coordinating invites the public to become involved in the implementation of the policy is still too stiff, the environmental factors that impede the implementation of this policy is the severity of the terrain that must be traversed by the Environmental Agency for the Poor to a location that was the target of the policy.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FIA/2016/745/ 051609459
Subjects: 300 Social sciences > 351 Public administration
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User: Kustati
Date Deposited: 03 Oct 2016 11:15
Last Modified: 03 Oct 2016 11:15
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/119102
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item