Isnawati (2016) Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Sebagai Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada Bendaharawan Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah X dan Universitas X),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk menopang biaya pembangunan. Seiring meningkatnya kebutuhan pajak untuk menopang kegiatan pembangunan, pemerintah dituntut untuk mengamankan dan mempercepat arus kas negara dari sektor pajak dengan menerapkan witholding system. Salah satu pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak adalah Bendaharawan pemerintah melalui Pengumuman Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PENG-05/PJ.09/2010. Dalam pelaksanaannya, terdapat laporan dan beberapa kasus yang mengindikasikan bahwa masih terdapat Bendaharawan Pemerintah yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini dilakukan pada dua lokasi penelitian, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) X dan Universitas X. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penerapan pemotongan dan pemungutan pajak serta kepatuhan dalam memenuhi kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak oleh Bendaharawan Pemerintah di SKPD X dan Universitas X. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dalam penerapan pemotongan dan pemungutan pajak oleh Bendahara Pemerintah di SKPD X dan Universitas X. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis penerapan pemotongan dan pemungutan pajak serta pemenuhan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak. Peneliti juga melakukan analisis dengan metode kualitatif untuk menganalisis faktor penghambat terkait penerapan pemotongan dan pemungutan pajak. Hasil dari penelitian di SKPD X menunjukkan bahwa penerapan objek, tarif, dasar pengenaan pajak dan perhitungan pajak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun untuk mekanisme pemungutan PPN di SKPD X masih belum sesuai dengan KMK Nomor 563/KMK.03/2003. Kewajiban penyetoran pajak di SKPD X sudah dilakukan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, namun kewajiban pelaporan belum dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hambatan yang dihadapi oleh Bendahara SKPD X adalah terkait prosedur keuangan yang kompleks dan kurangnya pemahaman terhadap pemenuhan kewajiban pelaporan pajak. Hasil dari penelitian di Universitas X menunjukkan bahwa penerapan objek, tarif, dasar pengenaan pajak dan perhitungan pajak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban penyetoran dan pelaporan sudah dilakukan, namun tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Hambatan dalam pemotongan dan pemungutan pajak di Universitas X adalah kurangnya koordinasi antara bendahara pengeluaran pusat dengan bendahara pengeluaran pembantu di fakultas dan unit kerja di Universitas dalam pengumpulan surat setoran pajak, sehingga pelaporan pajak menjadi terlambat.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2016/722/051609070 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 05 Oct 2016 10:15 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 21:51 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/119077 |
Preview |
Text
ISNAWATI-SKRIPSI_PERPUSTAKAAN.pdf Download (10MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |