Indriani, WindaUtari (2016) Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Meningkatkan Produktivitas Pertanian (Studi di Kabupaten Situbondo),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilandasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 64 Tahun 2014 tentang kebutuhan dan penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Kabupaten Situbondo. Tujuan diadakannya perbup tersebut yaitu untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan menghindari oknum yang tidak bertanggungjawab dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Kebijakan subsidi pupuk ini diharapkan dapat membantu para petani, namun implementasi kebijakan pupuk bersubsidi hingga saat ini masih menghadapi kendala dan masalah yang merugikan petani. Antara lain, masih terjadi kelangkaan pupuk di beberapa daerah, penjualan pupuk di atas HET, penggantian kemasan pupuk bersubsidi menjadi pupuk harga pasar, dan penjualan pupuk bersubsidi kepada industri besar. Akibatnya, petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi dan mengetahui faktor penghambat implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Situbondo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis yang digunakan adalah analisi model Interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Pada model analisis ini peneliti melakukan 4 tahapan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan terkait implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Kesimpulan dari penelitian ini antara lain : 1) Proses sosialisasi kebijakan pupuk bersubsidi yang dilaksanakan implementor tidak berjalan optimal. 2) Sumber daya manusia yang mendukung implementasi kebijakan ini yaitu terlibatnya Dinas Pertanian dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3). 3) Sikap pelaksana kebijakan yang hanya berdasar perintah dari atasan tanpa melihat tepat atau tidaknya kegiatan. 4) Selain itu proses birokrasi yang panjang dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi menyebabkan banyak permasalahan yang terjadi. 5) Sistem RDKK yang dijalankan hanya berlaku pada pola pembelian kelompok tani saja, sedangkan masyarakat perorangan yang membutuhkan pupuk subsidi yang berada diluar kelompok tani tidak mendapatkan akses RDKK. 6) Kinerja KP3 belum optimal karena keterbatasan waktu, pegawai yang memiliki tugas dan kewenangan ganda (rangkap jabatan). 7) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyikapi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi ini.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2016/669/051609017 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 30 Sep 2016 18:29 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 11:44 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/119017 |
Preview |
Text
SKRIPSI_WINDA_FULL_PDF.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |