Ikhwan, MuhammadRodhi (2016) Penerapan E-Musrenbang dalam Proses Perencanaan Pembangunan (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat. Pelaksanaan Musrenbang merupakan wujud dari perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen kuat untuk memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan partisipatif dengan mengembangkan sistem dan mekanisme Musrenbang. Pengembangan sistem dan mekanisme Musrenbang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang disebut e-Musrenbang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan e-Musrenbang dalam proses perencanaan pembangunan, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan e-Musrenbang dalam proses perencanaan pembangunan Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Analisis data penelitian mengacu pada metode yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa terdapat support, capacity, dan value yang baik dalam penerapan e-Musrenbang. Penerapan e- Musrenbang dalam perencanaan pembangunan dimulai dari tingkatan RW, kelurahan, kecamatan, forum SKPD hingga skala kota yang dilakukan menggunakan sistem aplikasi maupun secara manual. Usulan masyarakat yang telah disetujui terintegrasi dengan sistem e-budgeting dan e-devplan yang merupakan cara pemerintah untuk menjaga komitmen implementasi usulan dalam Musrenbang. Penerapan e- Musrenbang dalam proses perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh unsur politik yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menghambat realisasi usulan, pengusul kegiatan yang belum siap menggunakan sistem e-Musrenbang, kualitas website yang berkembang mempengaruhi jaringan internet, dan realisasi usulan fisik yang mempengaruhi rencana pendanaan. Rekomendasi yang dapat diusulkan yaitu memberikan keterangan persyaratan pada fitur kamus usulan, kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam percepatan pembentukan badan hukum untuk organisasi kemasyarakatan, pengadaan workshop untuk pelatihan RW, penggunaan infrastruktur internet yang mendukung, dan identifikasi khusus pada usulan fisik yang mempengaruhi beban anggaran.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2016/564/051608912 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 07 Oct 2016 13:50 |
| Last Modified: | 07 Oct 2016 13:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/118900 |
Actions (login required)
 |
View Item |