Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Di Bidang Pemakaian Rumah Susun (Studi Pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya),

Hutahaean, BoniAgungMargomgom (2016) Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Di Bidang Pemakaian Rumah Susun (Studi Pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini dilakukan atas dasar keingintahuan penulis dalam implementasi kebijakan pelayanan di bidang pemakaian rumah susun di Kota Surabaya. Dalam penelitian ini lebih khususnya meneliti tentang implementasi kebijakan pelayanan di bidang pemakaian rumah susun berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2013. Pertama peneliti ingin meneliti bagaimanakah implementasi kebijakan pelayanan pemakaian rumah susun berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2013 di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya. Kedua peneliti ingin mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung implementasi kebijakan pelayanan pemakaian rumah susun berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2013 di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah melalui metode interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Dalam penelitian ini terdapat empat tahapan penelitian yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti menemukan bahwa dalam implementasi kebijakan pelayanan pemakaian rumah susun di Kota Surabaya belum mampu di Implementasikan dengan baik dan belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Apabila dilihat dari beberapa aspek yaitu jenis pelayanan yang diberikan, syarat-syarat dalam memperoleh pelayanan dalam implementasinya telah dilaksanakan dengan baik dan berhasil menciptakan kejelasan informasi tentang pemohon rumah susun. Namun jika dilihat dari aspek mekanisme dan waktu pelayanannya dalam implementasinya belum berjalan dengan baik. Hal ini menyebabkan tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk menunjang kelancaran pemberian pelayanan pemakaian rumah susun di Kota Surabaya belum dapat tercapai. Saran/rekomendasi yang diberikan antara lain: 1) Pemerintah Kota Surabaya sebaiknya menambah jumlah rumah susun dengan cara meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian PUPR dan menyediakan sendiri beberapa rumah susun di Kota Surabaya berdasarkan kemampuan anggaran yang dimiliki. 2) DPBT Kota Surabaya sebaiknya meningkatkan pengawasan dan monitoring terkait kesesuaian data penghuni rumah susun dengan data yang terdaftar di DPBT Kota Surabaya

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FIA/2016/523/051608871
Subjects:	300 Social sciences > 351 Public administration
Divisions:	Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	07 Oct 2016 09:02
Last Modified:	07 Oct 2016 09:02
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/118855

Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item