Rosyid, Fahrur (2016) Konflik Masyarakat Nelayan Puger Akibat Kebijakan Pembangunan Break Water/Pemecah Ombak (Studi Pada Pembangunan Break Water/Pemecah Ombak Di Pantai Pelawangan Kecamatan Puger Kabupaten Jember),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Komunitas nelayan Puger memiliki deretan cerita konflik yang terjadi baik secara vertikal antara nelayan sendiri, maupun secara horizontal antara nelayan dengan pemerintah. Konflik yang baru-baru ini terjadi adalah pro kontra mengenai proyek pembangunan break water (pemecah ombak). Break water dibangun atas dasar Perda Provinsi Jatim Nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan dan rencana zonasi wilayah pesisir pulau-pulau kecil tahun 2012- 2032. Pada pasal 72 disebutkan bahwa Jember sebagai salah satu sasaran pembangunan break water. Kewenangannya diserahkan ke Diskanla Provinsi Jatim, sehingga disusunlah Renja, executive summary dan surat dinas untuk pembangunan break water. Kasusnya berujung pada aksi demonstrasi nelayan atas dasar bahwa kecelakaan semakin meningkat pasca ada break water, dan tidak adanya sosialisasi dalam perumusan kebijakannya. Permasalahan lain muncul saat isu yang berkembang bahwa break water tidak optimal karena ada groin yang juga bangunan pengaman pantai milik BBWS Brantas. Disinilah perdebatannya terjadi, yang mengindikasikan bahwa kebijakan publik tidak selamanya menyelesaikan permasalahan tetapi juga menimbulkan persoalan lain. Advocacy Coalition Framework (ACF) dan teori konflik dipandang sebagai pendekatan yang paling cocok untuk menjelaskan perubahan dan konflik kebijakan antar beberapa aktor. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan pembatasan fokus yang diambil berdasarkan teori ACF. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data dari Cresswell. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga koalisi advokasi, di mana materi belief yang dimiliki oleh masing-masing koalisi berbeda. Koalisi A (Diskanla Provinsi Jatim,IPP Puger,konsultan) adalah yang pro break water, koalisi B (FKUBN dan FKN Puger dan Disperikel Jember) yang kontra pada break water dan groin, koalisi C (BBWS Brantas dan PLG Semeru) yang pro pada groin. Terdapat temuan bahwa adanya konflik horizontal antara koalisi A dan C di mana terdapat bentrok kepentingan dan kewenangan mengingat wilayah pelawangan merupakan pertemuan sungai dan laut. Konflik lainnya terjadi secara vertikal antara koalisi B yang dihadapakan pada koalisi A dan C terkait tidak optimalnya fungsi kedua bangunan tersebut hingga menambah jumlah kecelakaan nelayan. Perdebatan yang terjadi kemudian ditengahi oleh DPRD Kabupaten Jember dan Provinsi Jatim. Strategi yang digunakan adalah pembuatan kajian ilmiah, hearing, mobilisasi masa, demonstrasi, petisi dan somasi. Kesepakatan yang tercapai groin milik koalisi C harus dibongkar, dan koalisi A harus melakukan pengerukan sedimentasi di Pelawangan. Impact yang dirasakan saat ini meredahnya kontroversi dan kembali normalnya Pelawangan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2016/521/051608869 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 07 Oct 2016 08:48 |
| Last Modified: | 07 Oct 2016 08:48 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/118853 |
Actions (login required)
 |
View Item |