Tirtanira, Andini (2016) Pelaksanaan Pengawasan PPN dan/atau PPNBM Terhadap Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Melalui Pemeriksaan (PPN dan/atau PPNBM Sektor Properti) Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Bisnis jual beli tanah dan/atau bangunan (properti) telah berkembang dan diminati oleh banyak orang serta sedang mengalami fase seller market. Segala macam bentuk usaha yang menghasilkan penghasilan bagi pengelolanya tentu tidak akan terlepas dari aspek perpajakan, begitu pula dengan usaha sektor properti ini karena pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan Barang Kena Pajak PPN dan/atau PPnBM. Para developer ada pula yang disebut melakukan modus operandi. Maka dari itu sangat perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan pajak bagi pengembang properti yang disinyalir melakukan kecurangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan proses dan alur pelaksanaan pengawasan PPN dan/atau PPnBM pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui pemeriksaan di KPP Pratama Malang Selatan, kemudian untuk mengetahui dan menjelaskan kontribusi PPN dan/atau PPnBM pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan terhadap penerimaan PPN dan/atau PPnBM secara keseluruhan di KPP Pratama Malang Selatan, serta untuk mengetahui dan menjelaskan peranan pelaksanaan pengawasan melalui pemeriksaan terhadap penerimaan PPN dan/atau PPnBM pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di KPP Pratama Malang Selatan. Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan studi lapangan, serta data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi. Lokasi penelitian ini adalah di KPP Pratama Malang Selatan. Hasil dari penelitian ini adalah alur pengawasan melalui pemeriksaan terhadap PPN dan/atau PPnBM sektor properti yang ada di KPP Pratama Malang Selatan dapat dikatakan telah sesuai pada perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu berdasarkan PMK 184/PMK.03/2015. Namun dalam pelaksanaannya dapat pula urutan alur pemeriksaan tidak dilaksanakan seluruhnya, hal itu terjadi karena berdasarkan kesesuaian keadaan yang ada di lapangan. Kontribusi penerimaan PPN dan/atau PPnBM pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan terhadap PPN dan/atau PPnBM Dalam Negeri menunjukkan persentase kurang dari 10%. Kontribusi pemeriksaan memiliki peranan yang baik terhadap pencairan hutang pajak atas PPN dan/atau PPnBM sektor properti. Hal ini dibuktikan karena petugas pemeriksa melaksanakan pengawasan bersifat represif. Kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaan pengawasan melalui v pemeriksaan terhadap PPN dan/atau PPnBM sektor properti adalah Wajib Pajak PKP sektor properti kurang kooperatif. Upaya yang dilakukan pihak KPP Pratama Malang Selatan dalam menghadapi kendala-kendala antara lain meminta konfirmasi terhadap pihak ketiga untuk mencari kelengkapan data dan informasi. Saran yang direkomendasikan adalah lebih memaksimalkan lagi pelaksanaan pengawasan PPN dan/atau PPnBM pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui pemeriksaan yang bersifat represif, serta perlu dijalin hubungan yang baik serta kerjasama antara instansi pihak ketiga dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait proses pelaksanaan pengawasan PPN dan/atau PPnBM pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui pemeriksaan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2016/478/051607996 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 19 Aug 2016 13:53 |
| Last Modified: | 19 Aug 2016 13:53 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/118804 |
Actions (login required)
 |
View Item |