Pradhifta, Bangga (2016) Implementasi Kebijakan Pengawasan Lalu-Lintas Barang (Studi Pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Juanda. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Surabaya yang merupakan salah satu kota besar dan dengan juandanya sebagai salah satu bandara internasional di Indonesia membuat arus ekspor dan impor di juanda sangat pesat. Namun seiring dengan pesatnya arus ekspor-impor ternyata semakin banyak pula aktivitas-aktivitas penyelundupan maupun kriminalitas serupa yang terjadi dan ditemukan oleh kepabeaan di juanda. Oleh karena itu kebijakan pengawasan lalu-lintas barang menjadi sangat krusial untuk menjadi dasar utama dalam mengatasi kriminalitas ekspor-impor. Dalam implementasi pengawasan lalu-lintas barang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Juanda tetap berpedoman pada undang-undang no.17 tahun 2006 tentang kepabeaan. Melalui pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan kepada pusat secara rutin dan berkala sehingga sebagai pengawas kepabeaan akan tahu secara riil bagaimana situasi dan kondisi dilapangan. Kedua aktor-aktor yang terlibat dalam pengawasan merupakan aktor lintas lembaga yang salingterintegrasi yaitu kepala kantor kepabeaan, Polri, kejaksaan/pengadilan, kemudian pengusaha dan pihak lain yang terlibat. Namun yang sangat berperan penting dalam implementasinya adalah kesiapan para aparatur bea cukai sendiri karena profesionalisme sangat diperlukan dan juga peran struktur organisasi kantor bea dan cukai itu sendiri karena sebuah struktur organisasi sangat mempengaruhi efektifitas dan kecepatan respon organisasi dalam menyikapi suatu permasalahan tertentu. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi implementasinya yang dihadapi kantor kepabeaan dijuanda ini. Hasil analisis bahwa kemajuan system dan teknologi informasi memiliki peran yang sangat strategis dengan didukung oleh kebijakan dan sarana yang saling menunjang dan memadai. Namun pertumbuhan aktor ekspor-impor dan luas wilayah yang diawasi begitu luas, maka akan menjadi kendala nantinya serta minimnya pengetahuan masyarakat akan kebijakan ini membuat implementasi UU no 17 tahun 2006 tidak akan semudah membalik telapak tangan. Oleh karena itu yang dapat dilakukan kepabeaan juanda setidaknya dengan mempersiapkan SDM yang benar-benar mumpuni baik secara pengetahuan, kemampuan maupun moral melalui serangkaian pendidikan dan pelatihan, menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada sehingga dapat beroperasi dengan maksimal dan melakukan koordinasi dan membina kerjasama yang baik Antara aktor yang terlibat karena tidak mungkin kantor kepabeaan dapat melaksanakan kebijakan itu sendiri secara maksimal.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2016/401/051606926 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 04 Aug 2016 10:45 |
| Last Modified: | 22 Nov 2021 07:51 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/118720 |
Preview |
Text
SKRIPSI BANGGA PRADHIFTA (115030107111002).pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |