Maulana, MuhammadAhsin (2016) Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kewenangan desa di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berakibat pada perubahan kebutuhan desa terutama dari segi finansial. Sebagai salah satu pendapatan desa, alokasi dana desa (ADD) memiliki pengaruh yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pada setiap program kerja pemerintah desa. Implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten didasari atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Alokasi dana desa mengharuskan program pemberdayan masyarakat sebagai prioritas yang diutamakan pemerintah desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Fokus pada penelitian ini adalah: (1) implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Prasung dalam bidang pemberdayaan masyarakat, dan (2) faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif Milles, Huberman dan Saldana, meliputi: kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa alokasi dana desa dianggarkan sebesar 70% untuk bidang pemberdayaan masyarakat, sedangkan 30% nya lagi untuk operasional desa. Implementasi atau pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat, didasarkan atas kriteria: (1) komunikasi melalui sosialisasi, musyawarah dan penyebaran blanko aspirasi, (2) sumber daya yang terdiri dari sumber daya staf, informasi, wewenang dan fasilitas, (3) disposisi dengan kejelasan dan keseriusan menjalankan kebijakan alokasi dana desa, (4) struktur birokrasi meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Keuangan Desa dan Kepala Seksi. Faktor pendukung implementasi kebijakan yaitu: (1) partisipasi masyarakat desa yang tinggi, dan (2) adanya semangat membangun desa dari seluruh stakeholder. Sedangkan faktor penghambatnya, yaitu: (1) perangkat desa yang kurang maksimal dalam menjiwai tupoksinya, (2) kurangnya kebersamaan masyarakat dalam berpartisipasi, dan (3) komunikasi dan kerjasama antar perangkat desa yang kurang bagus.
English Abstract
The local authority on local government organizing, local development implementation, local community founding and local empowering result in changes to local needs, especially financially. As one of the local revenue, the village’s allocation fund (ADD) has a very important influence in the success of the governments work program. Implementation of the village’s allocation fund (ADD) in Prasung Village Buduran District Sidoarjo Regency is based on the Regulation Of District Head Number 50 year 2013 about the alteration of district head’s regulation number 35 year 2010 about the village’s finance management. Village’s allocation fund program requires community empowerment as a priority that takes precedence local government. This research is a qualitative descriptive study. The focus of this research are: (1) implementation of the village’s allocation fund policy in the Prasung Village in the field of community empowerment, and (2) enabling and inhibiting factors on implementation of village’s allocation fund policy in Prasung Village Buduran District Sidoarjo Regency. Data collected by interview, observation and documentation in the field. The data analysis technique used is interactive model from Milles, Huberman and Saldana, include: data condensation, presentation, and drawing conclusions. Based on the research, community empowerment in the Prasung Village is a program that is budgeted in the village’s allocation fund (ADD) to absorb 70% of the total budget in village’s allocation fund and 30% distributed for local government operational. Policy implementation or execution are based on the following criteria: (1) communication through the socialization, discussion and aspiration form, (2) resource consisting of staff resources, information, authority and facilities, (3) disposition with clarity and seriousness implementation of village’s allocation fund policy, (4) the bureaucratic structure includes the Head of local government, Secretary, Treasurer and Chief Financial Rural Section. Factors supporting the implementation of policies, namely: (1) high participation of rural communities, and (2) the spirit of building a village from all stakeholders. Whereas the inhibiting factors, namely: (1) the government official less than the maximum in animating their task, (2) the lack of unity in the community to participate, and (3) communication and cooperation among the government official that are less good.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2016/37/ 051602268 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 06 Apr 2016 13:58 |
| Last Modified: | 06 Apr 2016 13:58 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/118683 |
Actions (login required)
 |
View Item |